Polda Sumsel Harusnya Profesional

DR Febrian. (foto-dok/ferdinand/koransn.com)

PENGAMAT Hukum dan Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), DR Febrian, Rabu (18/10/2017) menilai Polda Sumsel harusnya profesional dalam menangani kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini dikatakannya, terkait akan habisnya masa penahanan para tersangka OTT dugaan pungutan liar (Pungli) sertifikasi guru Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, sehingga membuat tersangkanya akan dibebaskan dari tahanan.

Menurut Febrian, dengan adanya kejadian tersebut kedepan Polda Sumsel juga harus melakukan intropeksi. Supaya, hal serupa tidak kembali terjadi saat pengungkapan kasus dan penangkapan para tersangka dalam operasi tangkap tangan.

“OTT inikan dampaknya luas, selain berdampak kepada individu dan keluarga yang ditangkap juga berdampak kepada instansinya. Karena masyarakat sudah banyak yang tahu hingga menjadi heboh. Untuk itulah, harusnya Polda Sumsel profesional dalam menangani kasus dugaan tersebut, selain itu kedepannya Polda juga harus intropeksi mengapa sampai masa penahanan tersangkanya bisa habis hingga dikeluarkan dari tahanan,” katanya.

Baca Juga :   7 Pasien Sambuh, 1 PDP Meninggal Dunia

Masih dikatakan Febrian, dalam pemeriksaan berkas perkara jika jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap (P19), itu merupakan hal yang wajar. Sebab, berkas dinyatakan belum lengkap karena alat buktinya dinilai belum cukup, dari itulah sebagai pihak penuntut tentunya jaksa menetapkan berkas perkara menjadi P19.

“Memang, kalau waktu penahanannya sudah lewat atau habis, demi hukum pihak kepolisian harus mengeluarkan tersangkanya dari tahanan. Namun yang jelas, habisnya masa penahanan dikarenakan polisi kekurangan alat bukti sehingga berkas perkara selalu dinyatakan P19 oleh jaksa,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjut Febrian, seharusnya sejak awal hendak melakukan operasi tangkap tangan, Polda Sumsel harus memiliki data yang akurat termasuk dengan barang bukti serta saksi-saksinya. Ini dilakukan agar barang buktinya lengkap saat OTT dilakukan, sehingga ketika pemberkasan perkara dilakukan, berkasnya dapat dengan cepat dinyatakan jaksa lengkap (P21).
“Kalau belum akurat jangan melakukan OTT, takutnya nanti salah tangkap, yang ada malahan menangkap yang tidak bersalah. Untuk itulah, kejadian ini harusnya menjadi intropeksi diri bagi Polda Sumsel agar kedepan tak terulang lagi,” tegas Febrian. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

248 Polisi di Sumsel Gunakan Narkoba

Palembang, KoranSN Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, Selasa (7/7/2020) mengatakan, …