PTBA Jalin Kerjasama dengan Kejati Sumsel

kerjasama- Penandatangan kerjasama antara PTBA dengan Kejati Sumsel di Hotel Arista Palembang, Kamis (17/11/2016).
KERJASAMA – Penandatanganan kerjasama antara PTBA dengan Kejati Sumsel di Hotel Arista Palembang, Kamis (17/11/2016). (foto-ferdinand/koransn.com)

 

Palembang, KoranSN

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), Kamis (17/11/2016) menandatangai kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN) dengan Kejati Sumsel, di Hotel Arista Palembang.

Kerjasama tersebut berkaitan dengan status PTBA sebagai BUMN, dan Kejati Sumsel dengan kapasitas jaksanya sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan pendampingan.

Dalam acara tersebut, kerjasama ditandatangani oleh Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin dan Kajati Sumsel, Susdiyarto Agus Praptono SH MH. Kerjasama ini berlaku untuk masa dua tahun dan merupakan kerjasama yang keenam kalinya antara PTBA dan Kejati Sumsel.

Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin mengatakan, sebagai perusahaan public company maka semua kegiatan-kegiatan PTBA harus dijalankan sesuai dengan aspek-aspek god government. Untuk itulah, PTBA melakukan kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejati Sumsel, yang tujuannya dalam rangka memastikan terlaksananya god goverment di PTBA.

“Setiap kegiatan PTBA tentunya berhubungan dengan hukum, dan itu pasti. Seperti, pembebasan lahan, kerjasama dengan pihak ketiga, pengadaan barang dan sebagainya. Untuk itu, dari awal saya menginginkan melakukan asistensi, pengawalan dan pengawasan semua kegiatan di PTBA dari pengacara negara Kejati Sumsel,” ujarnya.

Dilanjutkannya, dengan telah dijalaninya kerjasama dengan Kejati Sumsel maka dirinya kedepan mengharapkan agar semua aktifitas di PTBA, berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga :   Pengantongan Akhir Pupuk Urea 2017, Industri Pupuk Berperan Wujudkan Kemandirian Pangan

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Susdiyarto Agus Praptono SH MH mengungkapkan, kerjasama yang dilakukan karena PTBA meminta Kejati Sumsel untuk mendampingi bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

“Dari itulah kita mendampingi PTBA. Bahkan kerjasama seperti ini telah dilakukan beberapa perusahaan, tapi kalau secara detail nama perusahaanya saya tidak hafal. Namun ada beberapa perusahaan, ya diantaranya PTBA ini dan juga  PLN,” tutupnya.

Sementara Sekertaris Perusahaan PTBA, Adib Ubaidillah dalam press release mengutarakan, dengan ditandatanganinya kerjasama ini, PTBA berhak mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan layanan hukum lainnya dari Kejati sumsel yang kaitannya dengan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Baik dalam kapasitas PTBA sebagai penggugat maupun kapasitas PTBA sebagai tergugat.

“Selanjutnya, PTBA juga bisa mendapatkan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan atau percepetan pelaksanaan proyek-proyek yang sedang dijalankan PTBA,” ujarnya.

Masih dikatakannya, PTBA sebagai perusahaan yang memiliki sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia, masing-masing 8,27 miliar ton dan 3,33 miliar ton saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dimana untuk tahun 2020, PTBA merencanakan penjualannya naik menjadi sekitar 48 juta ton dan memiliki sejumlah pembakit listrik dengan kapasitar 1.900 MW. Kemudian, tahun 2025 PTBA merencanakan volume penjualan sebesar 98 juta ton dengan sejumlah pembangkit listrik berkapasitas 4.200 MW.

Baca Juga :   Anggaran Dipangkas, Pembangunan Fisik Berkurang

Disamping itu, lanjutnya, untuk mengembangkan sayap bisnisnya, PTBA mendirikan sejumlah anak perusanaan dan cucu perusahaan yang bergerak dibidang penambangan batubara, jasa penambangan batubara, pembangkit tenaga listrik, trading batubara, pengangkutan dan penanganan batubara serta pekebunan kelapa sawit dan pengelolaan rumah sakit.

“Dalam perjalannya untuk mewujudkan pertumbuhan perusahaan itu, tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya masalah-masalah hukum baik dari sisi internal PTBA sendiri, maupun presepsi hukum yang dimiliki banyak pihak. Potensi masalah hukum ini semakin besar untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak eksternal misalnya; masalah pengamanan aset perusahaan, masalah pembebesan lahan, masalah logistik dan masalah CSR yang tentunya bisa menganggu pertumbuhan dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pengembangan perusahaan,” paparnya.

Dalam hal inilah, PTBA sebagai sebuah BUMN mengharapkan bantuan dan dukungan melalui kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejati Sumsel. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Decky Canser

Avatar

Lihat Juga

Pemberian BLT UMKM Diperpanjang Hingga Akhir November 2020

Depok, KoranSN Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) …