Home / Politik dan Pemerintahan / Raperda RPJMD Tak Juga Usai, DPRD dan Gubernur Sumsel Terancam Tak Gajian 3 Bulan

Raperda RPJMD Tak Juga Usai, DPRD dan Gubernur Sumsel Terancam Tak Gajian 3 Bulan

Anita Noeringhati. (foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel 2018-2023, belum juga mendapatkan titik temu. Bila tidak terselesaikan Maret ini, maka gaji anggota DPRD Sumsel, Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditunda selama 3 bulan.

Hal ini diakui Ketua Pansus IV DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, kepada wartawan ditemui usai rapat Pansus IV DPRD Sumsel bersama Bappeda Sumsel dan OPD terkait, membahas tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel 2018-2023, di ruang Banggar DPRD Sumsel, Rabu (13/3/2019).

“Kami tidak ada keinginan sedikitpun untuk menutupi RPJMD ini, tapi sesuai Peraturan Menteri, RPJMD itu harus berkaitan dengan RPJPD termasuk didalamnya RPJMD 2018 lalu. Tidak serta merta langsung ditutup dan menggantinya dengan RPJMD yang baru. Kalau tidak mengikuti RPJMD 2018 artinya kepemimpinan yang baru ini tidak melakukan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Anita.

Baca Juga :   BPKAD Sumsel : Defisit DAU Terlalu Besar

Dikatakannya, dalam rapat pimpinan pihaknya sudah menyampaikan laporan Pansus yang berlangsung dari tanggal 26 Februari hingga 1 Maret dan memang belum sinkron dengan Bappeda.

“Bagaimana mau ada progres kalau Bappeda juga belum melaporkan hasil rapat, karena Bappeda akan mengkonsultasikan TAPD ke Mendagri. Kami juga sudah mencari tahu ke Bappenas bahwa memang benar harus ada keterkaitan antara dokumen renja harus sama dengan renstra, begitu juga dengan RPJMD 2018 ini masih berkesinambungan dan berlaku untuk tahun berikutnya. Kalau tidak bagaimana pembangunan akan berkelanjutan,” kata Anita.

Baca Juga :   Alex Minta Kawasan Sudirman Dirombak

Semestinya, kata Anita, Pemprov harus tahu aturan mengenai penyusunan RPJMD itu. Semua penyusunan dokumen harus sesuai dengan aturan hukum yang mendasari.

“Kami ini kan lembaga politik, seharusnya pemda yang lebih tahu aturan hukumnya. Karena lembaga kami ini cuma menyetujui RPJMD tanpa mengakomodir apa yang diinginkan OPD tapi sesuai aspirasi. Kita ingin kepemimpinan Gubernur yang legitimate, siapapun Gubernurnya,” pungkasnya. (awj)


Hotel Grand Inna Palembang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Tekan Korupsi, Kepala Daerah Wajib Koordinasi Dengan KPK

Palembang, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meminta para Kepala Daerah, Bupati dan Walikota ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.