Ricuh di DPRD OI, Alex Noerdin: Insyaallah Segera Selesai

H. Alex Noerdin.
H. Alex Noerdin.

Palembang, KoranSN

Gubernur Sumsel yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumsel H Alex Noerdin memastikan permasalahan yang terjadi di DPRD Ogan Ilir (OI) segera selesai. Ia mengaku, sudah bicara dengan Ketua DPRD OI, Ahmad Yani, terkait permasalahan itu.

“Sudah beres, tadi sudah panggil Ketua DPRDnya insyaallah segera akan selesai,” kata Alex ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (21/4/2016).

Ia menilai, perselisihan antar anggota DPRD Oi pada saat rapat paripurna tersebut dikarenakan kekurangan kesabaran, dalam menghadapi masalah. “Karena kita ini mudah manas galo, cubo kalu sabar-sabar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas meminta seluruh fraksi di DPRD OI tidak mengedepankan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, apalagi anggota DPRD merupakan perwakilan dari rakyat.

“Tidak perlu ada kekerasan, apalagi sampai adu jotos. Sekarang sebaiknya kita kembalikan pada peraturan undang-undang (UU) yang ada sesuai putusan Kemendagri RI,” kata Giri.

Baca Juga :   Direkomendasikan PPP dan PBB, Ishak Mekki Pastikan Syarat untuk Daftar ke KPU Terpenuhi

Diberitakan sebelumnya, ricuh yang terjadi di DPRD Ogan Ilir (OI), karena Ketua DPRD OI tidak menjalankan surat dari Gubernur. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD OI, Wahyudi usai mendatangi Pemprov Sumsel, Selasa (19/4) kemarin.

Kedatangan ini, dikatakan Wahyudi untuk mengadukan tindakan ketua DPRD OI yang sampai saat ini belum membacakan surat dari gubernur tersebut. Padahal surat gubernur tersebut telah disampaikan untuk segera melakukan pengangkatan Ilyas Panji Alam menjadi Bupati OI serta memberhentikan defenitif Ilyas Panji Alam dari jabatan semula yakni Wakil Bupati OI.

“Ketua DPRD beralasan belum dibacakan ini dikarenakan belum adanya ketetapan hukum (inkrach) sehingga jika dibacakan akan melanggar hukum,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut menyimpang, karena tugas dari lembaga DPRD itu bukan mengkaji hukum. Tetapi melaksanakan surat dari Gubernur nomor 130/1036/II/2016 dan surat itu merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan oleh kemendagri nomor 131163030 tahun 2016

Baca Juga :   Program Sekolah Gratis Dipastikan Berlanjut

“Gubernur sendiri merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, selain itu bupati maupun wakil dan lain sebagainya itu dibawah dari mendagri, jadi tidak ada alasan tidak membacakan surat Gubernur tersebut terlebih lagi surat tersebut tindaklanjut dari SK Kemendagri,” terangnya.

Dalam SK Kemendagri sendiri, menurutnya sudah jelas bahwa AW Nofiadi diberhentikan secara permanen. Tapi, tetap saja sampai hari ini ketua DPR tidak menjalankan surat gubernur. Karena itu, pihaknya beserta fraksi mendatangi Pemprov Sumsel untuk mengadu kepada Gubernur. (awj/wik)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Pilkada Serentak di Sumsel: PDIP Pilih Kampanye Door to Door

Palembang, KoranSN DPD PDI Perjuangan Sumsel memiliki cara tersendiri memenangkan calon yang diusung pada pilkada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.