RPJMD 2021-2026 Tekankan ke Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Suasana Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2021-2026. (Foto-SN/Anasrul)

PALI, KoranSN

Dalam rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2021-2026, diketahui perubahan rancangan dari RPJMD 2016-2021. Perubahan RPJMD 2021-2026 lebih menekankan terhadap penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Perubahan pasti ada karena di tengah wabah pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi serta target nasional yang berbasis ekonomi digital dan industri 4.0. Untuk penekanan RPJMD 2021-2026 setiap OPD fokus pada pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19, artinya indikator makro harus ditingkatkan, seperti penurunan jumlah pengangguran, penurunan jumlah penduduk miskin dan lainnya,” terang Plt Kepala Bappeda Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni kepada sejumlah media usai Rapat pembahasan rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2021-2026, di aula Kantor Bupati PALI, Kamis (7/1/2021).

Ahmad Jhoni juga mengatakan bahwa tujuan dari digelarnya rapat untuk pemantapan RPJMD tahun 2021-2026.

Baca Juga :   Ladang Kerap Diserang Babi, Petani Banyuasin Lakukan Hal Ini

“Untuk itu setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI, harus menyiapkan database. Apalagi pasca pilkada, kita harus menyiapkan RPJMD 2021-2026. Jadi seluruh OPD, harus menyikapi dengan segera, karena harus disesuaikan dengan target provinsi hingga disesuaikan dengan target dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Terkait indeks penurunan penduduk miskin, kabupaten PALI, menempati urutan pertama tertinggi dibandingkan dengan 16 kabupaten kota yang ada. Berdasarkan data yang dihimpun, angka penurunan penduduk miskin kabupaten PALI tahun 2020, sebesar 0,85% dari tahun 2019.

“Jika tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 13,47%, namun di tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten PALI menjadi 12,62%. Data itu kami dapat dari Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan,” tutupnya.

Baca Juga :   Gunakan Alat Seadanya, Taman Kereta Api Dibersihkan

Sementara itu, Sekda PALI, Syahron Nazil menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat rancangan kegiatan anggaran dengan mematuhi asas-asas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

“Rencanakan apa yang akan dilaksanakan, serta laksanakan apa yang sudah direncanakan. Serta kita juga harus bersiap untuk menghadapi Recofusing anggaran, karena masih berada di tangah wabah pandemi covid-19,” ungkapnya. (ans)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Tangani Covid-19, Pusat Pangkas DAU OKI Rp 32 Milyar

Kayuagung, KoranSN Pemkab OKI mengalami pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 mencapai Rp 32 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.