Home / Headline / Saksi Ade Charge Malah Beratkan Terdakwa Dugaan Korupsi Tugu Batas Kota Palembang

Saksi Ade Charge Malah Beratkan Terdakwa Dugaan Korupsi Tugu Batas Kota Palembang

Zulkifli Rasi selaku Ketua Ikatan Notaris Kota Palembang saat memberikan keterangan ahli sebagai saksi Ade charge. (Foto-Ferdinand/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Dalam sidang lanjutan empat terdakwa dugaan korupsi proyek tugu perbatasan Kota Palembang di Pengadilan Negeri Kelas I A Tipikor Palembang, Senin (7/10/2019), dua saksi meringankan (Ade Charge) terdakwa dihadirkan dalam persidangan.

Kedua saksi meringankan tersebut, yakni Muhammad Rijal Bakhti yang merupakan teman dari terdakwa Ahmat Thoha serta saksi Zulkifli Rasi (52), selaku Ketua Ikatan Notaris Kota Palembang. Para saksi yang meringankan ini dihadirkan oleh terdakwa Ahmat Thoha dan kuasa hukumnya.

Sementara saksi ade charge dari terdakwa Khairul Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Kasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Pemkot Palembang, M Ichsan Pahlevi dan Asmol Hakim selaku Konsultan Pengawas, yang diagendakan dalam sidang tersebut tidak hadir di persidangan.

Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Palembang, Hendy Tanjung menegaskan, dalam persidangan tersebut sebenarnya ada empat saksi ade charge yang akan dihadirkan para terdakwa, namun yang hadir di persidangan hanya dua saksi. Sedangkan dua saksi lainnya tidak hadir dan akan dihadirkan kuasa hukum para terdakwa pada sidang selanjutnya.

“Untuk saksi meringankan yang hadir, kami menilai keterangan dari saksi tersebut justru malah memberatkan terdakwa Ahmat Thoha dan terdakwa M Ichsan Pahlevi,” katanya.

Dijelaskannya, misalnya seperti keterangan dari saksi Muhammad Rijal Bakhti, dimana dalam keterangnya saksi mengaku jika belum lama ini saksi menemui terdakwa Ahmat Thoha di Rutan Pakjo Palembang. Dimana dalam pertemuan tersebut, Ahmat Thoha menyampaikan kepada saksi jika terdakwa ditahan dalam dugaan kasus korupsi pembangunan tugu batas kota Palembang.

“Kepada saksi Muhammad Rijal Bakhti, terdakwa Ahmat Thoha juga mengaku meminjamkan perusahannya yakni CV Putra Jasuma kepada terdakwa M Ichsan Pahlevi hingga perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang dalam pembangunan tugu batas kota. Jadi keterangan saksi meringankan tersebut malah memberatkan terdakwa sendiri, sebab dalam dakwaan kami jelas jika dalam dugaan kasus ini terdakwa M Ichsan Pahlevi meminjam perusahaan terdakwa Ahmat Thoha dan sejumlah perusahaan lainnya ketika mengikuti lelang proyek tugu batas Kota Palembang,” ungkapnya.

Baca Juga :   Pengedar Sabu Jaringan Malaysia Masuk ke Palembang
Muhammad Rijal Bakhti yang merupakan teman dari terdakwa Ahmat Thoha saat menjadi saksi di persidangan. (Foto-Ferdinand/KoranSN)

Sedangkan saat di persidangan, saksi Muhammad Rijal Bakhti mengatakan, jika dirinya kenal dengan terdakwa M Ichsan Pahlevi setelah dikenalkan oleh terdakwa Ahmat Thoha yang merupakan temannya sejak SMA. Sementara ia mengetahui terjadinya dugaan kasus ini, setelah mendengar cerita dari Ahmat Thoha saat ia membesuknya di Rutan Pakjo Palembang.

“Dalam pertemuan tersebut Ahmat Thoha menceritakan jika perusahaanya, yakni CV Putra Jasuma dipinjam oleh M Ichsan Pahlevi. Kalau untuk apakah keduanya ada kesepakatan terkait peminjaman perusahaan tersebut, saya tidak tahu Yang Mulia Majelis Hakim,” kata saksi di persidangan.

Masih diungkapkannya, sebelum dugaan kasus ini terjadi dirinya memang pernah diajak oleh terdakwa M Ichsan Pahlevi bekerja sebagai pengawas dalam proyek tugu batas tersebut.

“Sekitar tahun 2013 lalu saya ikut kerja menimbun tanah di lokasi proyek tugu tersebut, namun tak lama kemudian saya berhenti. Nah, saat ikut bekerja tersebutlah saya tahu jika dalam lelang proyek tersebut M Ichsan Pahlevi yang membuat semua penawaran hingga proyek tugu itu dimenangkan oleh CV Putra Jasuma, perusahaan milik Ahmat Thoha. Tetapi saat itu, saya belum tahu kalau perusahaan tersebut dipakai oleh M Ichsan Pahlevi,” tandasnya.

Sedangkan Zulkifli Rasi selaku Ketua Ikatan Notaris Kota Palembang saat memberikan keterangan ahli sebagai saksi Ade charge, yang dihadirkan terdakwa Ahmat Thoha dan kuasa hukumnya menjelaskan terkait proses pembuatan Akta.

Hal tersebut karena dalam dugaan kasus ini, terdapat Akta surat kuasa direktur yang dibuat oleh saksi Minaldi selaku Notaris yang dalam sidang sebelumnya telah dihadirkan dalam persidangan. Dimana Akta tersebut dibuat saksi berdasarkan permintaan terdakwa M Ichsan Pahlevi, terkait pemberian kuasa Diriktur CV Putra Jasuma yakni dari terdakwa Ahmat Thoha kepada terdakwa M Ichsan Pahlevi selaku peminjam perusahaan.

Dikatakan Zulkifli Rasi, dalam pembuatan Akta terdapat tiga aturan yang harus ditulis ke dalam Akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Ketiga aturan tersebut yakni; berhadapan, menghadap dan hadir.

“Tiga aturan ini terdiri dari; berhadapan yakni pihak yang membuat Akta harus berhadapan atau bertemu secara langsung dengan Notaris dimanapun lokasinya. Sedangkan kalau menghadap, yaitu pihak yang meminta dibuatkan Akta mendatangi langsung ke kantor Notaris, sementara untuk hadir, yakni sebagai pelayan publik Notaris yang mendatangi pihak yang meminta dibuatkan Akta,” ungkapnya.

Baca Juga :   Terkait OTT KPK, Anak Bupati Muara Enim Sebut 'AY' Dijebak

Mendengar keterangan saksi, membuat Hakim Abu Hanafiah SH MH mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Dikatakan Hakim, dalam dugaan kasus ini terdakwa M Ichsan Pahlevi meminta Notaris membuatkan Akta pemberian kuasa direktur perusahaan, yakni dari terdakwa Ahmat Thoha selaku Direktur CV Putra Jasuma kepada terdakwa M Ichsan Pahlevi. Namun setelah terbitnya Akta tersebut, Ahmat Thoha mengaku tidak mengetahui adanya pembauatan Akta itu.

“Yang saya tanyakan, bolehkah jika ada dua orang pihak yakni pihak pertama dan pihak kedua yang meminta dibuat akta surat kuasa. Namun dalam peroses pembuatannya, pihak pertama selaku pemberi kuasa tidak hadir menghadap Notaris, jadi yang hadir hanya pihak kedua saja selaku penerima surat kuasa. Selain itu, apakah boleh jika Notaris memberikan Akta tersebut dengan cara menitipkan kepada pihak kedua, agar pihak pertama menandatangani Akta tersebut,” tanya Hakim.

Menjawab hal tersebut saksi Zulkifli Rasi mengungkapkan, dalam pembuatan Akta harus dihadiri oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.

“Kalau dititip-titipkan itu tidak boleh, sebab pembuatan Akta harus dihadapkan Notaris, selain itu di Akte tidak boleh ada coretan dan Tip-x. Jika hal ini terjadi maka pihak yang merasa dirugikan dari penerbitan Akta tersebut, dapat melapor ke Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Setelah melapor, nanti akan dipanggil si Notaris yang menerbitkan Akta tersebut untuk diperiksa. Jika terbukti ada pelanggaran maka Notaris tersebut akan diberiksan sanksi karena melanggar wewenang jabatannya sebagai seorang Notaris,” pungkasnya.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH didampingi Hakim Anggota Abu Hanifah SH MH dan Junaida SH MH menunda persidangan dan akan kembali melanjutkan sidang Senin 14 Oktober 2019 mendatang, dengan agenda keterangan saksi yang meringankan atau ade charge.

“Masih ada dua saksi meringankan yang tidak hadir, maka dari itu kepada kuasa hukum terdakwa diharapkan pada sidang selanjutnya dapat menghadirkan dua saksi ade charge tersebut,” pungkas Hakim sembari menutup persidangan. (ded)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Lahan Kosong di Jakabaring Terbakar, Kabut Asap Pekat Kian Parah (FOTO)

Palembang, KoranSN Kebakaran lahan hanguskan 2 hektare lahan kosong dijalan Gubernur H Bastari Jakabaring Palembang, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.