Home / Nasional / Sandiaga Uno: Bukti Pelanggaran Pemilu Berasal dari Masyarakat

Sandiaga Uno: Bukti Pelanggaran Pemilu Berasal dari Masyarakat

Sukseskan MXGP Indonesia di Palembang, Indonesia

Syukuran Hari Jadi Kota Palembang ke 1336 Tahun

Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/5/2019). (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan sebanyak 51 daftar bukti dugaan pelanggaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang diserahkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, berasal dari masyarakat yang ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu.

“Ini semua berdasarkan kumpulan yang didapatkan dari masyarakat, rata-rata dari tiap provinsi,” kata Sandiaga usai menjadi pembicara di acara Risbapreneur di Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Jakarta, Sabtu (25/5/2019), dilansir dari Antara.

Baca Juga :   KPK: RKUHP Timbulkan Dualisme dan Ketidakpastian Hukum

Dia mengatakan, 50 persen di tiap tempat pemungutan suara (TPS) ada anomali, misalnya, ada penyimpangan dan ketidakadilan.

Sandiaga berharap MK sebagai lembaga yang independen bisa menghadirkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi bisa dilihat secara objektif.

Sandiaga mengatakan BPN Prabowo-Sandi secara resmi mengajukan gugatan dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk keprihatinan pelaksanaan Pemilu yang belum berjalan jujur dan adil.

Selain itu menurut dia, pelaksanaan Pemilu belum berjalan baik, banyak menimbulkan korban jiwa dari para penyelenggara Pemilu.

Baca Juga :   Jokowi Bertemu 4 Mata dengan AHY di Istana Merdeka

“Ini tuntutan masyarakat, kami terus bersama rakyat. Seperti kata Pak Prabowo, kami timbul dan tenggelam bersama rakyat,” ujarnya.

Sandi menegaskan gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi bukan semata-mata persoalan menang atau kalah, namun bagaimana memperbaiki pelaksanaan demokrasi.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi melalui Tim Hukum BPN mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam.

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyerahkan 51 daftar bukti saat mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres. (Antara/ags)

Iklan Warung Seblak Dadaan Sunda di Citimall Lahat

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham: Lamanya Setnov di Gunung Sindur Tergantung Perilakunya

Bandung, KoranSN Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Liberti Sitinjak mengatakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.