Rabu , Oktober 24 2018
Home / Gema Sriwijaya / Sekda Muara Enim: Cengah Pencemaran Lingkungan

Sekda Muara Enim: Cengah Pencemaran Lingkungan

Sekda Muara Enim buka Workshop (KLHS RPJMD) Dinas Lingkungan Hidup di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda. (Foto-Yudi/Koransn)

Muara Enim, KoranSN

Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. H. Hasanudin, MSi Membuka Kegiatan Workshop Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupetan Muara Enim 2019-2023 di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda. Senin (2/7/2018).

Turut hadir Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Lingkup Pemkab Muara Enim, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc, selaku narasumber. Ketua Tim dan Anggota Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Muara Enim Dr. Rer. Nat. Risfidian Mohadi, M.Si, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup, Perwakilan Perguruan Tinggi Dalam Kabupaten Muara Enim.

Sesuai amanat Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pemerintah daerah wajib menyusun beberapa instrumen lingkungan hidup salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca Juga :   Bupati PALI Sindir PLN Tak Tahu Malu

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa dalam penyusunan RPJMD wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dan/atau kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah.

Sekda Muara Enim mengatakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut telah merubah dan mempengaruhi kualitas lingkungan yang dampaknya sudah mulai dirasakan oleh warga masyarakat seperti menurunnya kualitas sungai, berkurangnya kesuburan lahan, meningkatnya timbunan sampah dan berbagai dampak lainnya.

“Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan melalui peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik,”terang Sekda.

Baca Juga :   Warga Sungai Ceper Serahkan 30 Senpira dan 2 Mesin Perakit

Lebih lanjut kata Sekda, untuk memenuhi juga ketentuan pasal 15 undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan RPJMD dimaksud wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD).

Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah, sehingga dalam penyusunannya KLHS RPJMD harus mengakomodir visi dan misi Bupati terpilih.

Sekda berharap melalui kegiatan penyusunan KLHS RPJMD dengan pelaksanaan workshop nya, mampu mengangkat permasalahan atau isu – isu terutama bidang lingkungan hidup yang dipadukan dengan Sustainable Develompment Goals (SDG’s).

“Dan nantinya mampu memberikan solusi serta alternatif perbaikan, pengelolaan dan intervensi percepatan berbagai program yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi jawaban permasalahan lingkungan dalam perencanaan pembangunan sampai lima tahun ke depan,”ungkap Sekda. (yud)

CGV Cinemas Segera Hadir di Lantai 3 PTC Mall Palembang

Publisher : Apriandi

Apriandi

Lihat Juga

Pemdes Talang Ipuh Gelar MMD

Banyuasin, KoranSN Pemerintah Desa (Pemdes) Talang Ipuh menggelar Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), bertempat di kantor ...

error: Content is protected !!