Sembilan Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pendapat Akhir

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi bersama Wagub Sumsel. (foto-humas dprd sumsel)

SEMBILAN Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan pendapat akhirnya terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Sumsel, dalam Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel, Senin (16/3/2020).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi didampingi pimpinan lainnya, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, anggota DPRD Sumsel, kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan tamu undangan lainnya.

Satu persatu, juru bicara dari sembilan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, mulai dari Fraksi Golkar dengan juru bicara H. Thamrin, kemudian Fraksi PDI Perjuangan (Tina Melinda), Fraksi Gerindra (H. Burhan), Fraksi Demokrat (Lia Anggraini), Fraksi Nasdem (Herman), Fraksi PKB (Hj Nilawati), Fraksi PKS, Fraksi PAN (Abusari), dan Fraksi Hanura-Perindo (Iwan Hermawan).

Keseluruhan fraksi-fraksi DPRD Sumsel menerima tujuh Raperda tersebut untuk dilakukan pembahasan ke tahap selanjutnya disertai dengan berbagai saran, masukan dan himbauan yang diharapkan dapat ditindak lanjuti.

Tujuh Raperda yang dimaksud, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Jaminan Kerdit Daerah (PT. Jamkrida).

Baca Juga :   Komitmen Berobat Gratis, Gubernur Sumsel MoU dengan BPJS

Kemudian, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Raperda tentang perubahan ke-4 atas Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda tentang perubahan ke-7 atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Juru Bicara Fraksi Golkar H. Thamrin menyampaikan khusus mitigasi kebakaran hutan dan lahan upaya pencegahan dinilai sangat penting dikarenakan dampak Karhutla yang sangat luas. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemprov adalah dengan sosialisasi agar tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran.

Sementara itu, fraksi Golkar juga menanggapi soal rencana pengembangan energi alternatif seperti panas bumi biofuel dan energi alternatif lainnya.

“Tentunya ini gagasan yang baik dan harus terus dikembangkan di semua gedung Pemprov sumsel. Bahkan melibatkan pihak swasta agar sedikit demi sedikit penggunaan energi beralih padaenergi fosil terbarukan. Dan ini juga sebagai upaya memnimimlisir kerusakan lingkungan,” jelasnya.

Baca Juga :   Herman Deru Silaturahmi dengan Warga Tanjung Cermin Pagaralam Selatan

Senada dijelaskan Juru Bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan Tina Melinda. Menurutnya, terkait laporan hasil Pansus Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana fraksi PDIP sepakat dengan keinginan dan pendapat pansus yang membahas hal tersebut akan tetapi fraksi kami mengharapkan juga agar proses sebelum terjadinya bencana menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat, Lia Anggraini menjelaskan bahwa saat ini teknologi manusia masih belum bisa memprediksi bencana alam dengan tepat dan akurat 100 persen. Karena itu manusia harus selalu bersiap-siap menanggulangi bencana yang akan datang.

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, pimpinan rapat paripurna DPRD Sumsel mensechors rapat sampai dengan Jumat, 20 Maret mendatang. (adv/awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Bupati Banyuasin dan Gugus Tugas Covid-19 Semprot Ruas Jalan Kota Pangkalan Balai Dengan Disinfektan

BUPATI Banyuasin H Askolani SH MH didampingi BPBD Kesbangpol, Kapolres Banyuasin dan Dandim 0430 melakukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.