Siap-Siap 28 SKPD Bisa Diperiksa KPK

Siap-Siap 28 SKPD Bisa Dipriksa KPK
FOTO/NET

Palembang,KoranSN
Siap-siap 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Muba yang diduga turut menyumbang uang dalam dugaan kasus suap pengesahan APBD Muba 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Muba 2014 bisa dipanggil untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (31/8/2016) mengatakan, dari persidangan terdakwa Dear Fauzul Azim, Parlindungan Harahap, Ujang M Amin, Jaini, Depy Irawan, dan Iin Pebrianto (enam mantan ketua fraksi DPRD Muba) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Pelambang memang ada saksi yang telah mengungkapkan jika diduga ada sejumlah SKPD di Muba yang diduga turut menyubang uang suap dalam dugaan kasus ini.

“Jika memang ada relevansinya dan penyidik membutuhkan keterangan dari sejumlah SKPD tersebut maka untuk memperkuat bukti-bukti, bisa saja mereka dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa,” katanya saat dihubungi Suara Nusantara kemarin.

Masih diungkapkan Yuyuk, sebab sampai kini pengembangan dan pendalaman penyelidikan dugaan kasus suap Muba ini masih terus dikembangkan oleh penyidik KPK. “Jadi penyidik masih terus mendalaminya, yang tujuannya untuk mencari bukti-bukti,” ujarnya.

Disingung apakah dalam dugaan kasus ini nantinya bakal akan ada tersangka baru? Diungkapkan Yuyuk, untuk dugaan tersangka baru tergantung dari barang bukti yang dapat ditemukan KPK dalam pengembangan penyelidikan yang sedang dilakukan.

“Untuk dugaan tersangka baru masih memungkinkan, sebab KPK kan masih melakukan pengembangan,” tandasnya.Diketahui, sebelumnya berdasarkan kesaksian terpidana Faisyar (mantan Kepala Bappeda Muba) yang menjadi saksi terdakwa Dear Fauzul Azim, Parlindungan Harahap, Ujang M Amin, Jaini, Depy Irawan, dan Iin Pebrianto di PN Tipikor Kelas I Pelambang, terungkap, jika uang suap senilai Rp 2.650.000.000 (barang bukti OTT KPK) diperoleh dari sejumlah SKPD di Muba.

“Ketika itu kami terdesak karena DPRD meminta uang bahkan DPRD akan mengeluarkan hak interplasi. Dari itulah Syamsudin Fei (mantan Kepala DPPKAD yang juga terpidana) menemui Bupati Muba saat itu Pahri Azhari, untuk menyampaikan permasalahan ini.

Akhirnya bupati memanggil Kepala Dinas PU BM dan Kepala Dinas PU CK untuk membantu. Dikarenakan dua dinas ini merupakan SKPD yang besar maka uang sumbangannya diserahkan kepada Syamsudin Fei. Sedangkan saya hanya mengupulkan uang suap dari sejumlah SKPD yang anggarannya kecil, untuk jumlahnya saya lupa tapi diantaranya yakni, Dinas Pertanian, Sat Pol PP, Disbudpar, dan Dispora,” ujar Faisyar dalam persidangan baru-baru ini.

Baca Juga :   Zainal Berlian: Tak Pernah Lihat Daftar Honor Pembangunan Masjid Sriwijaya

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwiyando Spendy telah menegaskan, jika dari BAP dan barang bukti terpidana Faisyar yang dihadirkan menjadi saksi enam terdakwa, diketahui dalam dugaan kasus ini terdapat 28 SKPD di Muba yang diduga ikut menyumbang uang suap. Bahkan saat ini KPK sedang melakukan kajian untuk mengungkap tindak pidananya.

Menurut Feby, kajian dilakukan untuk mendapati barang bukti apakah ke 28 SKPD tersebut menggunakan uang pribadi masing-masing Kepala SKPD, ataukah menggunakan anggaran dari APBD.

“Mereka (28 SKPD) ini memberikan sumbangan uang suap setelah diperintah pimpinannya saat itu yakni, Pahri Azhari (mantan bupati yang juga terpidana). Sedangkan asal uang yang diberikan ke 28 SKPD apakah uang dari pribadi kepala SKPD-nya atau dari anggaran di SKDP, untuk membuktikannya, maka kita harus ada barang bukti terlebih dulu, dari itulah KPK melakukan kajian. Tapi kalau kami menilai uang itu merupakan dari APBD, dimana setiap SKPD diduga menyumbangakan uang 1 persen sampai 3 persen dari anggaran APBD yang ada di masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Masih dikatakan Feby, terungkapnya adanya dugaan 28 SKPD yang diduga menyumbangkan uang suap, diketahui berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan KPK terhadap terpidana Faisyar seusai Faisyar dan rekan-rekannya tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Dari pemeriksaan akhirnya penyidik KPK mendapati kopelan kertas dari Faisyar berisi tulisan daftar nama 28 SKPD. Di kopelan ini tertera nominal uang yang disumbangkan. Sejauh ini KPK memang belum mendalaminya, karena kemarin kan masih fokus dengan para tersangka yang kini sudah menjadi terpidana. Untuk itulah kini KPK mendalaminya dengan melakukan kajian terlebih dahulu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan suap Muba ini terungkap saat KPK melakukan OTT di kediaman Bambang Kariyanto (terpidana) di Jalan Sanjaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Jumat 19 Juni 2015 pukul 21.00 WIB. Selain Bambang, dalam OTT tersebut penyidik KPK juga mengamankan Adam Munandar, Syamsyudin Fei, dan Faisyar (yang ketiganya kini telah menjadi terpidana). Dari lokasi penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti sebuah tas berwarna merah marun yang berisi uang suap senilai, Rp 2.560.000.000.

Baca Juga :   Tersangka Pembunuhan Waria di Salon Kiki Maskarebet Bantah Bunuh Korban

Bahkan di persidangan, Bambang Kariyanto telah divonis hakim dengan pidana penjara 5 tahun. Sedangkan Adam Munandar divonis hakim pidana penjara 4 tahun, keduanya juga didenda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan penjara. Sementara Syamsyudin Fei dan Faisyar masing-masing divonis hakim pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

Hasil pengembangan penyidik KPK, dalam perkara ini juga menjerat empat pimpinan DPRD Muba`saat itu. Mereka yakni, Riamon Iskandar (mantan Ketua DPRD Muba), Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri (tiga mantan wakil Ketua DPRD Muba).

Di persidangan PN Tipikor Kelas I Palembang, dari keempat terdakwa vonis Darwin AH yang paling berat yakni pidana 6 tahun penjara. Darwin divonis lebih tinggi karena hakim menilai selama persidangan Darwin selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Sedangkan untuk tiga terdakwa lainnya, Riamon Iskandar, Islan Hanura, dan Aidil Fitri ketiganya divonis hakim dengan pidana 5 tahun penjara. Selain divonis, keempat terdakwa juga didenda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan penjara.

Bukan hanya mantan unsur pimpinan DPRD Muba yang terseret dalam perkara ini. Sebab taklama kemudian, KPK juga menetapkan mantan Bupati Muba Pahri Azhari dan isterinya Lucianty menjadi tersangka.

Dalam persidangan, pasangan suami isteri ini divonis hakim dengan pidana berbeda. Dimana untuk Pahri divonis dengan pidana 3 tahun penjara sedangkan isterinya Lucianty divonis dengan pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan). Selain itu kedua terdakwa juga dibebankan denda masing-masing Rp 100 juta atau subsider pidana 3 bulan kurungan penjara. (ded)

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

Lagi, Para Saksi Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya Diagendakan Dipanggil Kejati

Palembang, KoranSN Setelah minggu lalu sejumlah mantan pejabat Pemprov Sumsel, diantaranya Akmad Najib (mantan Asisten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.