Sidang Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel, Ahli Hukum Pidana UI: Pihak Bank Harusnya Tersangka Utama!

Ahli Hukum Pidana Eva Achjani Zulfa hadir sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa Agustinus Judianto, Senin (13-1).-(Foto Ferdinand /KoranSN)

Palembang, KoranSN

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Dr Eva Achjani Zulfa SH MH, Senin (13/1/2020) menjadi saksi ahli yang meringankan (adecart) untuk terdakwa Augustinus Judianto selaku Komisaris PT Gatramas Internusa dalam sidang dugaan kasus korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Babel (BSB) di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Dalam persidangan, Dr Eva Achjani Zulfa SH MH mengatakan, penyaluran kredit bank kepada perusahaan swasta dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan oleh pihak bank, diantaranya seperti proses pengecekan dengan unsur kehati-hatian dan SOP yang selalu diterapkan bank kepada pengaju kredit. Apabila ternyata kredit tersebut macet usai kredit disetujui dan dicairkan lantaran adanya pemalsuan dokumen, maka untuk pelaku utamanya harusnya pihak dari bank tersebut.

“Jadi pelaku materilnya yakni pihak bank, dan harusnya pihak bank lah tersangka utamanya bukan pihak swasta. Terkait adanya pemalsuan dokumen dalam perkara kredit ini, tentunya hal itu sangat terindikasi adanya kelalaian dari pihak bank,” ungkapnya.

Dari itu ia menilai dalam perkara kredit tersebut pihak bank dapat dikenakan pidana perbankan.

“Untuk penerapan pidana perbankan ini, prosedur perbankannya yang harus diperiksa,” ujarnya.

Masih dikatakannya, dalam kredit bank yang bermasalah atau kredit macet belum bisa dikatakan masuk ranah pidana korupsi. Sebab dalam tahapan pengajuan kredit dilakukan kontrak perjanjian serta adanya agunan atau jaminan.

Baca Juga :   Kapolda Sumsel Instruksikan Tembak Pelaku Kejahatan

“Karena ada kontrak perjanjian kredit harusnya diperiksa dulu kontraknya bersalah atau tidak. Kalau kontraknya bermasalah maka masuk ranah perdata dulu. Sebab dalam proses sidang pedata nanti, Hakim yang akan memutuskan apakah ada atau tidak perbuatan pidana pada kontrak kerja yang dibuat. Jadi harusnya permasalahan kredit ini lebih dulu dibawa ke perdata untuk melihat apakah ada tindak pidananya,” terangnya.

Lebih jauh dikatakannya, selain itu dalam perkara kredit di perbankan tidak ada namanya kerugian negara. Hal ini dikarenakan adanya agunan atau jaminan yang dapat dijualkan oleh pihak bank apabila kredit pihak perusahaan swasta macet.

“Pihak bank kan ada administrasinya, jadi jika terjadi kredit macet konteksnya itu agunan, bukan terjadinya kerugian negara. Kemudian terkait nilai agunan yang menurun saat dilelang, hal itu tentuya pasti terjadi. Sebab berjalananya waktu nominal aset terus terjadi pengurangan,” terangnya.

Menurutnya, dalam konteks hukum pidana seseorang dapat dimintai pertangung jawaban secara hukum ketika orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan disengaja.

“Sengaja maksudanya sengaja melakukan pidana atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, apakah suatu perbuatan yang dilakukan dalam perkara kredit ini ada unsur kesengajaan, tentunya hal itu dapat dilihat dari niatnya. Sebab setiap kejahatan ada niat jahat dan ada sesuatu yang disembunyikan agar orang lain tidak tahu. Untuk mengungkapnya maka lebih dulu harus dilakukan pembuktian,” katanya.

Baca Juga :   Ditemukan Dugaan Money Politic di Pagaralam

Diungkapannya, sebagai saksi ahli dirinya juga menilai jika terdakwa selaku pihak swasta merupakan pihak ketiga. Untuk itulah pihak utama dalam perkara ini, yakni pihak bank selaku pemberi kredit.

“Oleh karena itu menurut saya seharusnya perkara ini merujuk ke Undang-Undang Perbankan, bukan Undang-Undang Tipikor. Sebab pihak bank selaku pemberi kredit sebelumnya sudah melakukan pengecekan berdasarkan SOP bank sehingga kredit ini cair dan disalurkan. Selain itu saya juga sampaikan jika dalam pidana perbankan, pihak dari perusahaan swasta tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pejabat dari pihak bank yang membantu,” tandasnya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti SH MH menutup sidang dan akan kembali membuka persidangan Senin depan.

“Sidang dengan ini ditutup, dan akan kembali dibuka Senin 20 Januari 2020 mendatang dengan agenda keterangan saksi meringankan dari terdakwa dan kuasa hukumnya,” ujar Hakim sembari mengetuk palu menutup persidangan. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Guru Honorer Dijambret Kepalanya Dipukul

Palembang, KoranSN Pelaku jambret sadis, Selasa pagi (7/7/2020) pukul 07.30 WIB menjambret korbannya Nurhasana (32), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.