Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Headline / Sidang Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel, Pegawai Analis dan Legal Kredit Mengaku Tidak Terima Fee

Sidang Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel, Pegawai Analis dan Legal Kredit Mengaku Tidak Terima Fee

Pegawai analis dan legal kredit BSB saat menjadi saksi. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Tiga pegawai Analis dan Legal Kredit Bank Sumsel Babel (BSB), Kamis (28/11/2019) menjadi saksi persidangan dugaan korupsi kredit modal kerja (KMK) BSB yang merugikan negara Rp 13 miliar lebih, di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dengan terdakwa Komisaris PT Gatramas Internusa, Ir Augustinus Judianto. Ketiga saksi mengaku tidak menerima fee dari terdakwa.

Para saksi tersebut, yakni Anton dan Wisnu Wardana yang keduanya pegawai Analis Kredit Bank Sumsel Babel, serta Yusman selaku pegawai Legal Kredit Bank Sumsel Babel. Di persidangan ketiganya mengaku tidak menerima fee dari terdakwa.

Dalam persidangan, Hakim Anggota, Adi Prasetyo SH MH mencecar pertanyaan terkait apakah ketiga saksi menerima fee saat melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan kredit modal kerja PT Gatramas Internusa hingga meninjau angunan yang dijaminkan berupa mesin pengeboran minyak dan sebidang tanah di Bogor.

“Saksi Anton, Wisnu Wardana dan Yusman. Dalam BAP, kalian bertiga berangkat dan mendatangi kantor PT Gatramas Internusa di Jakarta, lalu meninjau agunan di Bogor serta memeriksa dokumen pengajuan kredit. Apakah kalian mendapat fee atau amplop uang dari terdakwa, ayo satu persatu jawab dengan jujur di persidangan ini,” tanya hakim.

Dikatakan saksi Anton, jika dirinya tidak sama sekali menerima fee dari terdakwa Ir Augustinus Judianto selaku Komisaris PT Gatramas Internusa dan Hery Gunawan (telah meninggal dunia) selaku Direktur PT Gatramas Internusa.

“Saat tiba di kantor PT Gatramas Internusa di Jakarta, kami bertiga diterima terdakwa didampingi Hery Gunawan selaku Direktur PT Gatramas. Setelah itu kami ke Bogor meninjau agunan yang dijaminkan. Dari semua kegiataan tersebut, kami sama sekali tidak menerima fee dari terdakwa,” ujarnya.

Hal senada dikatakan saksi Wisnu Wardana, jika dirinya pun tidak menerima fee baik dari terdakwa maupun Hery Gunawan.

“Saat bertemu dengan terdakwa dan Hery Gunawan, yang aktif dan mendominasi banyak berbicara dengan kami yakni terdakwa, kalau Hery Gunawan dia hanya mendampingi terdakwa saja. Sedangkan terkait fee, Insya Allah saya tidak menerima apapun dari terdakwa maupun Hery Gunawan Yang Mulia Majelis Hakim,” ungkapnya.
Sedangkan saksi Yusman juga mengungkapkan dirinya tidak menerima apapun dari terdakwa dan Hery Gunawan.“Tidak pernah saya menerima fee Yang Mulia Majelis Hakim,” kata saksi Yusman.

Kemudian Hakim kembali mengajukan pertanyaan terkait pembiayaan tiket pesawat, biaya menginap di hotel dan biaya makan ketika para saksi ke Jakarta dan Bogor.

“Bagaimana untuk tiket pesawat, apakah kalian dibeliin oleh terdakwa tiket. Lalu untuk biaya menginap di hotel, apakah difasilitasi terdakwa, termasuk biaya makan di Jakarta dan di Bogor, apakah makannya dibayari oleh terdakwa. Coba jelaskan lagi dengan jujur,” tanya Hakim kepada ketiga terdakwa.

Di persidangan ketiga saksi menjawab secara bergantian jika untuk biaya tiket dan menginap selama di Jakarta dan Bogor menggunakan uang dinas dari Bank Sumsel Babel.

“Hanya saja, kalau untuk makan di sana (Jakarta dan Bogor) memang ada yang ditraktir oleh terdakwa,” kata Anton yang kemudian di iyakan oleh saksi Wisnu Wardana dan Yusman yang duduk bersebelahan di kursi pesakitan ruang sidang.

Lalu Hakim kembali bertanya, bagaimana untuk pemberian fee dalam bentuk lainnya.

“Apakah kalian (ketiga saksi) ada yang menerima fee dalam bentuk lain, yakni mobil,” tanya hakim.

Di persidangan, ketiga saksi secara bergiliran mengungkapkan, jika mereka tidak menerima mobil dari terdakwa.

“Saya tidak menerima mobil Yang Mulia Majelis Hakim,” ujar saksi Anton, Wisnu Wardana dan Yusman bergantian.
Usai mendengar keterangan ketiga saksi, kemudian Hakim meminta tanggapan kepada terdakwa Augustinus Judianto.

“Terdakwa apa tanggapannya terkait keterangan ketiga saksi ini,” ujar Hakim.

Dikatakan terdakwa Augustinus Judianto, dari keterangan ketiga saksi dirinya hanya keberatan atas kesaksian yang menyebut jika dirinya yang aktif dan mendominasi banyak berbiacara saat bertemu dengan ketiga saksi.

Baca Juga :   Sidang 4 Terdakwa Dugaan Korupsi Tugu Batas Palembang, 26 Saksi Diperiksa Secara Bergilir

“Saya berbiacara kepada ketiga saksi saat bertemu karena saat itu kan saya mendampingi Hery Gunawan (telah meninggal dunia) selaku Direktur PT Gatramas Internusa. Dan saya juga sampaikan di persidangan ini, jika saya hanyalah komisaris bukan operasional di perusahaan tersebut, sebab kalau untuk bagian oprasional, itu direkturnya yakni Hery Gunawan,” tegas terdakwa di persidangan.

Sementara itu dalam kesaksiannya, saksi Anton mengungkapkan, dalam perkara ini PT Gatramas Internusa mengajukan kredit modal kerja jenis kontraktual ke BSB, hal ini dikarenakan saat itu perusahaan tersebut sedang memiliki proyek pemasangan pipa di PT Pusri 2 B Palembang.

“Dalam proyek tersebut PT Gatramas Internusa selaku pekerja proyek sub kontraktor dari PT Rekayasa Industri (Rekin) yang merupakan perusahaan BUMN. Jadi untuk kontraktornya PT Rekin, namun karena PT Gatramas Internusa ini sub kontraktornya makanya proyek pemasangan pipa di PT Pusri 2 B dikerjakan oleh PT Gatramas Internusa. Nah, karena mereka memilik proyek di Palembang, tentunya perusahaan tersebut masuk dalam syarat sebagai debitur kredit modal kerja jenis kontraktual,” terangnya.

Dijelaskan Anton, dalam pengajuan kredit ini, PT Gatramas Internusa awalnya mengajukan akan meminjam KMK sebesar Rp 30 miliar. Namun setelah ia bersama saksi Wisnu Wardana dan Yusman mendatangi kantor PT Gatramas Internusa di Jakarta, dan melihat fisik barang yang diagunkan serta berdasarkan dokumen legal perusahaan. Maka saat itu KMK PT Gatramas Internusa hanya disetujui Rp 15 miliar.

“Jadi awalnya usai menerima dokumen pengajuan kredit dari terdakwa, saya bersama Wisnu Wardana dan Yusman mendatangi kantor PT Gatramas Internusa dan meninjau fisik agunan serta melihat proyek yang dikerjakan perusahaan tersebut di Pusri 2 B Palembang. Selain itu kami juga memeriksa penafsiran nilai agunan yang saat itu berdasarkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) jika untuk nilai mesin bor yang jadi agunan, yakni senilai 1.400 juta US dolar atau sekitar Rp 15 miliar lebih, kemudian untuk agunan tanah seluas 2800 meter persegi nilainya ditafsir sekitar Rp 600 juta. Untuk itulah kami bertiga menyetujui pengajuan kredit terdakwa tersebut,” terangnya.

Lebih jauh dikatakan Anton, dalam persetujuan kredit model kerja tersebut tidak serta merta terdakwa mendapatkan kredit. Sebab berkas pengajuan kredit yang disetujui pihaknya, lebih dulu dibahas dalam rapat tim komite kredit.

“Dalam rapat itu kami juga menyampaikan jika hasil dari kami mendatangi PT Gatramas Internusa, diketahui jika saat itu perusaahaan tersebut sedang banyak mendapatkan proyek di daerah lainnya di luar Sumsel. Dari itulah kami menilai terdakwa dan perusahaannya layak menerima kredit modal kerja. Dan berdasarkan hasil rapat bersama Tim Komite akhirnya pengajuan kredit Rp 30 miliar yang diajukan terdakwa hanya disetujui Rp 15 miliar,” paparnya.

Usai kredit disetujui lanjut saksi Anton, maka dilakukan perjanjian kontrak kredit. Selain itu PT Gatramas Internusa juga dibuatkan rekening Bank Sumsel Babel.

“Dimana dalam perjanjian kontrak ini, untuk pembayaran semua pekerjaan PT Gatramas Internusa selaku sub kontraktor pemasangan pipa di PT Pusri 2 B, semua pekerjaan yang dibayarkan oleh PT Rekin selaku kontraktornya dimasukan dalam rekening Bank Sumsel Babel yang dibuat tersebut,” katanya.

Menurutnya, tujuannya dibuatkan rekening tersebut agar Bank Sumsel Babel dapat mendebit transksi di rekening guna memotong cicilan angusuran kredit PT Gatramas Internusa.

“Namun kenyataannya, setelah BSB mencarikan kredit modal kerja ke PT Gatramas Internusa, ternyata di dalam rekening BSB yang dibuat sesuai kontrak kerja tidak ada sama sekali transaksi yang masuk. Sehingga terdakwa menunggak cicilan kredit yang sampai saat ini tidak ada sama sekali peembayaran cicilan, kecuali hanya bunganya saja,” jelas saksi.

Lebih jauh diterangkannya, disaat terdakwa menunggak pembayaran kredit, pihaknya kala itu langsung melakukan penagihan kepada terdakwa secara rutin, baik dengan melayangkan surat kepada terdakwa, menelpohone terdakwa hingga menggelar pertemuan dengan terdakwa.

“Pada saat pertemuan membahas tunggakan kredit inilah, terdakwa mengatakan kepada kami jika tungakan kredit terjadi karena proyek yang dikerjaan oleh perusahaan terdakwa yang lokasinya proyeknya di luar Sumsel terjadi keterlambatan pekerjaan. Sehingga ada beberapa pekerjaan proyek yang belum dibayarkan. Oleh kerena itu terdakwa mengajukan adendum, hingga BSB memperpanjang waktu jatuh tempo dengan harapan terdakwa dapat membayar dan melunasi kredit beserta bunganya,” terang saksi Anton.

Baca Juga :   98 Napi se-Sumsel Hirup Udara Bebas

Masih dikatakan saksi, namun hingga batas waktu jatuh tempo adendum perjanjian kontrak ternyata terdakwa juga tidak melakukan cicilan pembayaran kredit ke Bank Sumsel Babel.

“Untuk itulah saat itu saya dan kawan-kawan mengkoonfirmasi langsung ke PT Rekin selaku kontraktor yang membayarkan hasil pekerjaan kepada perusahaan terdakwa. Dari koonfirmasi tersebut, ternyata selama ini PT Rekin telah membayar semua pekerjaan PT Gatramas Internusa, yang mana berdasarkan permintaan terdakwa jika pembayaran pekerjaan ditransferkan PT Rekin ke rekening bank lainnya, bukan ke Bank Sumsel Babel,” tandasnya.

Sedangkan Saksi Wisnu Wardana menerangkan, berdasarkan keterangan yang didapat pihaknya dari PT Rekin, jika dalam pembayaran pekerjaan pemasangan pipa di PT Pusri 2 B Palembang, terdakwa yang menagih PT Rekim dengan cara mengajukan rekening bank lainnya.

“Jadi terdakwa menagih pembayaran di PT Rekin dengan menggunakan rekening lain, makanya di rekening BSB tidak ada sama sekalin transaksi yang masuk,” katanya.

Diungkapkannya, kerana terjadi penungakan kredit tersebut lantas pihaknya saat itu melakukan lelang terhadap agunan yang diajukan oleh terdakwa. Namun setelah tiga kali dilakukan lelang ternyata agunan berupa mesin bor dan tanah tersebut tidak terjualkan, karena harganya turun jauh jika dibandingkan dari penafsiran agunan disaat diajukan dan diperiksa oleh pihaknya.

“Saat itu kan awalnya Jasa Penilai Publik mentafsir harga mesin bor senilai Rp 15 miliar lebih. Namun setelah dilelang tidak laku, dan harganya turun menjadi Rp 1,9 miliar. Nah, saat itu kamipun mencari tahu untuk mengetahui sebenarnya berapa harga mesin bor tersebut kepada perusahaan yang menjualkannya dengan mengirmkan surat, namun hasilnya kami tidak mendapatkan jawaban,” terangnya.

Dilanjutkannya, dugaan kasus ini terjadi sebenarnya dikarenakan terdakwa mengalihkan rekening perjanjian kontrak kerja, ke rekening bank lainnya.

“Selain itu, terdakwa juga selalu menghindar dan banyak alasan disaat kami melakukan penagihan. Jadi dalam dugaan kasus ini terdakwa tidak sama sekali membayar cicilan pokok hutang kredit, hanya saja ada terdakwa membayarkan bunga hutang senilai Rp 655 juta yang dibayarkan terdakwa secara tunai,” pungkasnya.

Sedangkan saksi Yusman mengungkapkan, saat dugaan kasus ini terjadi dirinya merupakan pegawai Legal Kredit di Bank Sumsel Babel, yang tugasnya memeriksa legalitas asli dokumen PT Gatramas Internusa.

“Dalam pemeriksaan legalitas dokumen ini, saya meminta dokumen perusahaan yang asli, termasuk dokumen kontrak kerja pembangunan pipa PT Pusri 2 B yang dikerjakan oleh terdakwa. Bukan hanya itu, saya juga ikut mengecek kantor terdakwa dan mengecek agunan guna melihat keaslihan dokumen. Hasil dari pemeriksaan, semua dokumen aslinya ada sehingga saat itu pengajuan kredit PT Gatramas Internusa kami setujui,” ungkap saksi Yusman.

Selain itu, dalam persidangan juga dihadirkan saksi Umi Kalsum selaku pegawai Bank Sumsel Babel Bagian Unit Legal Pengelolaan Berkas Kredit.

Dikatakan saksi, dalam perkara ini dirinya melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya yakni melayangkan surat penagihan kepada terdakwa usai penunggakan kredit terjadi.

“Jadi upaya kami saat itu yakni selalu menagih kepada terdakwa, mendatangi terdakwa untuk menagih tungakan kredit hingga melakukan pertemuan membahas tunggakan kredit tersebut. Namun terdakwa tak kunjung membayarkan cicilan kredit hingga akhirnya pada Agustus 2017 perusahaan tersebut dinyatakan pailit,” ujarnya.

Setelah mendengar keterangan para saksi, Ketua Majelis Hakim Erma Suharti SH MH didampingi Hakim Anggota Adi Prasetyo SH MH, dan Dr Saepudin SH MH menunda persidangan hingga Kamis 5 Desember 2019.

“Dengan ini sidang ditutup dan kembali dibuka Kamis depan, dengan agenda keterangan saksi lainnya yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum,” tutup Ketua Mejalis Hakim. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Polda Gerebek Home Industri Mie Formalin di Ilir Barat I

Palembang, KoranSN Setelah lima tahu beroperasi, home industri pembuatan mie basah yang mengandung formalin di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.