Home / Headline / Sidang Dugaan Korupsi Tugu Batas Palembang, Dua Mantan Kepala Dinas Terkesan Lepas Tangan

Sidang Dugaan Korupsi Tugu Batas Palembang, Dua Mantan Kepala Dinas Terkesan Lepas Tangan

Kempat terdakwa saat sidang di PN Tipikor Palembang. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Dua mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Palembang, yakni Ana Heryana dan Fahmi terkesan lepas tangan saat memberikan kesaksian dalam persidangan dugaan korupsi tugu batas Kota Palembang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

Dimana Ana Heryana selaku mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Palembang, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Palembang, Senin lalu (19/8/2019) telah dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan.

Ketika itu di persidangan Ana Heryana mengatakan, tahun 2013-2014 dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang. Setelah itu, dirinya pindah tugas menjadi Staf Ahli Walikota Palembang lalu pindah tugas menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Menurutnya, saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, dirinya memang menandatangani sejumlah berkas terkait proyek pembangunan tugu batas kota Palembang di Jakabaring. Hal ini dikarenakan ketika itu proyek sudah dilelang dan mulai dikerjakan.

“Saat baru menjadi Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, proyek ini sudah dilelang. Jadi, saya hanya melanjutkan pekerjaan kepala dinas sebelumnya yang kini sudah pensiun, yakni Pak Fahmi. Dari itulah ketika itu saya menandatangani semua berkas terkait proyek tersebut yang diajukan oleh terdakwa Khairul Rizal selaku PPK,” ungkapnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH didampingi Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH dan Junaida SH MH mengajukan pertanyaan kepada saksi Ana selaku dirinya sebagai kepala dinas yang merupakan pengguna anggaran (PA) dalam proyek tersebut.

“Saksi Ana, saat itu saksi selaku PA dan Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, apakah saksi melakukan progres pengecekan pengerjaan proyek tersebut saat menandatangi berkas yang diajukan oleh terdakwa Khairul Rizal selaku PPK,” tanya hakim.

Dijawab saksi Ana, jika ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUCK dan Perumahan dirinya hanya mendapat laporan dari terdakwa Khairul Rizal.

“Terkahir terdakwa Khairul Rizal menyampaikan kalau pengerjaan tugu tersebut sudah selesai. Jadi saya hanya melakukan penandatangan saja, yang sifatnya menyetujui berkas yang diajukan oleh terdakwa Khairul,” jawab Ana.
Mendengar jawaban saksi tersebut membuat Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH menyampaikan, jika perbuatan saksi tersebut dapat mengakibatkan saksi masuk dalam penjara.

Baca Juga :   Turnamen Silat Piala Kapolda Sumsel

“Ibu (saksi) bisa masuk (penjara) kalau tandatangan saja tanpa pengecekan, itu uang Negara Ibu! Apalagi tandatangan ibu selaku pengguna anggaran dapat mencairkan uang dalam proyek ini. Jadi tugas ibu selaku pengguna anggaran bukan hanya menandatangani saja,” tegas Hakim.

Usai mendengar perkataan Hakim tampak saksi Ana terdiam sejenak, kemudian dia mengakui jika dirinya lalai saat itu.

“Saya memang lalai Pak Hakim. Dan saya tahu jika proyek tersebut pembangunannya amburadul setelah adanya pemeriksaan oleh BPK RI. Saat itulah BPK menyampaikan kepada saya jika pengerjaan tugu batas kota tersebut terdapat kekurangan fisik dalam pembangunannya,” jelasnya Ana kala itu.

Sedangkan Fahmi yang juga mantan Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang saat dihadirkan menjadi saksi pada Senin (2/9/2019), juga terkesan lepas tangan. Sebab di persidangan, Fahmi mengaku jika saat dugaan kasus ini terjadi dirinya pensiun sebagai kepala dinas.

Dalam persidangan saat itu Fahmi mengatakan, jika dirinya menjabat Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang tahun 2008-2013, dan dirinya pensiun dari kepala dinas sejak pada 22 Juli 2013. Setelah itu jabatannya sebagai kepala dinas digantikan oleh Ana Heryana (yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Palembang).

“Jadi saya tidak tahu soal proyek pengadaan tersebut Yang Majelis Hakim,” katanya dalam persidangan.

Mendengarkan perkataan tersebut Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH mencecar saksi dengan pertanyaan tentang perencanaan proyek pembangunan tugu batas kota.

“Saksi ini kan kepala dinas, masak tidak tahu tentang proyek tersebut. Apalagi sebelum proyek ini dilakukan awalnya kan ada tahapan perencanaan yang dilakukan di tahun 2012, dimana saat itu saksi masih menjabat Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Palembang,” tegas hakim.

Pertanyaan hakim dijawab saksi Fahmi jika dirinya tidak mengetahui terkait perencanaan proyek pembangunan tugu batas kota tersebut, yang ia tahu hanya ada penganggaran proyek tugu batas kota pada tahun 2012.

Baca Juga :   Lagi, Perampok Sadis Ditembak Mati

“Kalau rencana anggaran untuk proyek tersebut saya tahu, dimana saat itu ada 4 lokasi pembangunan tugu batas kota di Palembang dengan nilai fisik keempat tugu tersebut yakni Rp 6 miliar. Jadi untuk satu lokasi tugu dianggarkan pembangunan fisik senilai Rp 1,5 miliar. Nah, kalau untuk perencanaan pembangunan termasuk anggaran perencanaan saya lupa,” jawab saksi.

Jawaban saksi Fahmi yang mengaku lupa langsung membuat Hakim Anggota Junaida SH MH memarahi saksi dalam persidangan.

“Saudara saksi ini setiap kami tanya selalu lupa, banyak lupanya. Jangan sampai nanti pulang ke rumah bapak lupa sama istri bapak sendiri. Ingat, bapak ini sudah disumpah dalam persidangan,” tegas Hakim Junaida.

Diungkapkan saksi Fahmi, dikarenakan saat itu dirinya hendak pensiun makanya ia mengaku banyak tidak mendapatkan laporan dari bawahannya.

“Ketika itu saya banyak belum dapat laporan terkait kegiataan perencanaan usai proyek ini dianggarkan. Bahkan saya juga tidak tahu siapa perusahaan pemenang lelangnya, seingat saya disaat saya memasuki masa pensiun, proyek tugu batas kota ini baru masuk tahapan lelang. Dari itulah saya tidak tahu pemenang tendernya siapa,” ungkapnya.

Kemudian Hakim Junaida SH MH kembali mengajukan pertanyaan kepada saksi, apakah ada pihak rekanan yang menemuinya disaat ia menjelang masa pensiun.

“Sekarang saya tanya, dimasa menjelang pensiun tersebut apakah ada pihak rekanan yang menghadap bapak untuk dapat proyek,” ujar hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi Fahmi.

Dengan nada terbata saksi Fahmi menegaskan, jika ia tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak rekanan.

“Tidak ada pihak rekanan yang menghadap saya saat itu. Saya banyak tidak tahu karena memang ketika itu saya sudah masa pensiun. Namun seingat saya, yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini, yakni Khairul Rizal (terdakwa). Sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Zailani. Namun taka lama kemudian, jabatan KPA digantikan oleh Ramli,” tandas Fahmi saat itu. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Jual Satwa Lindung di Medsos, Warga Prabumulih Ditangkap Tipidter Polda Sumsel

Palembang, KoranSN Penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.