Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

Sidang Komisioner KPU Palembang, DKPP Pastikan Putusan PN Tak Berpengaruh ke Persidangan

Palembang, KoranSN

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Alfitra Salam yang menjadi ketua majelis sidang DKPP dengan teradu lima Komisioner KPU Palembang menyatakan, putusan pengadilan negeri (PN) Palembang yang menyatakan kelima anggota KPU Palembang bersalah secara pidana tidak mempengaruhi putusan sidang DKPP.

Menurutnya, DKPP hanya melihat apakah ada pelanggaran etik dari komisioner KPU Palembang (teradu) sebagaimana yang dilaporkan oleh Bawaslu Palembang sebagai pihak pengadu.

“Kami akan rapat pleno di DKPP yang anggotanya 7 orang, untuk menilai fakta-fakta persidangan apakah tuduhan pengadu itu terbukti atau tidak, dan kedua bagaimana respon teradu yaitu KPU, dari segi etiknya saja dari segi kinerja dari pada teradu, apakah ada pelanggaran etik dari teradu, kami tidak terpengaruh dari putusan pengadilan negeri, ya kami tidak terpengaruh,” ungkap Alfitra, usai memimpin sidang DKPP di aula Bawaslu Sumsel, belum lama ini.

Hadir dalam sidang DKPP tersebut yakni Ketua Majelis Sidang DKPP Ketua Majelis Dr Alfitra Salamm, Anggota Majelis Amrah Muslimin, Samsul Alwi, dan Anisatul Mardiah.

Baca Juga :   Sumsel Butuh Bantuan Dana untuk Air Bersih

Menurutnya, DKPP akan melihat fakta persidangan dan keterangan dari pihak teradu dan pengadu sebelum memberikan putusan bagi kelima komisioner KPU Palembang non aktif tersebut.

Dikatakannya, jika kelima komisioner KPU Palembang terbukti bersalah melanggar pasal-pasal yang ada di DKPP, hukuman terberat yakni diberhentikan.

“Hukuman paling tinggi diberhentikan, kalau itu terbukti melanggar pasal-pasal di DKPP yang sangat-sangat mendesak, kalau tidak terbukti tentu ada penilaian baru dari DKPP, kami menilai dari segi etiknya saja,” pungkasnya.

Anggota majelis sidang DKPP, Amrah Muslimin menambahkan, sidang kode etik yang dijalani Komisioner KPU Palembang ini berbeda dengan peradilan lainnya, dalam artian majelis tidak dapat dipengaruhi oleh putusan-putusan pengadilan lain.

“Walau sudah ada putusan pengadilan (PN), tidak serta merta majelis dapat memutuskan putusan ini, namun kedepan agar menjadi pelajaran, perkara ini dimulai dari proses logistik, KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab bersama mulai dari proses cetak hingga distribusi ke TPS,” ungkapnya.

Baca Juga :   Sekda: Jangan Sampai Warga Muba Marah

Sebelumnya, kelima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan penjara. Para terdakwa dinilai terbukti menghilangkan hak pilih warga di Pemilu 2019.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang lanjutan tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Palembang, 12 Juli lalu. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pilkada Serentak di Sumsel: Lima Daerah Masuk Kategori Kerawanan Sedang, OKU Timur Tercatat Paling Rawan

Palembang, KoranSN Bawaslu Republik Indonesia meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.