Home / Headline / Sidang Terdakwa 5 Komisioner KPU Palembang Ungkap Surat Pernyataan Pemilu Berjalan Lancar Dibuat Untuk Tolak PSL

Sidang Terdakwa 5 Komisioner KPU Palembang Ungkap Surat Pernyataan Pemilu Berjalan Lancar Dibuat Untuk Tolak PSL

Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana saat bersaksi dalam persidangan lima Komisioner KPU Palembang.
(foto-dedy/koransn)

Palembang, KoranSN

Sebanyak 28 saksi yang terdiri dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), warga yang kehilangan suara dalam Pemilu hingga Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana dihadirkan menjadi saksi lima terdakwa Komisioner KPU Palembang di PN Kelas I A Palembang, Senin (8/7/2019).

Dalam persidangan terungkap, para Ketua KPPS dibuatkan surat pernyataan yang berisi tulisan Pemilu berjalan lancar untuk monolak dilaksanakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Ketua PPS Kelurahan 2 Ilir, Rohama mengatakan, selaku PPS dirinya membawahi 59 TPS. Dimana pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 di wilayahnya memang terdapat 23 TPS yang kekuarangan surat suara Pilres.

“Dengan adanya kekurangan surat suara tersebut, maka saat itu saya menghubungi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar menambah surat suara yang kurang. Namun sampai sore hari, ternyata tidak ada sama sekali pengiriman surat suara tambahan dari PPK maupun KPU Palembang,” katanya.

Masih dikatakannya, kemudian pada tanggal 22 April 2019, dirinya dan beberapa Ketua PPS di kawasan IT 2 Palembang dipanggil ke KPU untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa Eftiyani (Ketua KPU Kota Palembang).

“Dalam pertemuan itulah Pak Eftiyani menyampaikan kepada kami, jika terkait kekurangan surat suara yang terjadi maka di wilayah kami akan dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Saat itu disampaikan juga jika waktunya untuk digelar PSL mendesak, makanya kami dibuatkan surat pernyataan berlogo KPU yang kemudian Pak Eftiyani menyuruh kami menemui para Ketua KPPS untuk menanyakan mau atau tidak menggelar PSL, jika tidak mau maka Ketua KPPS harus menandatangani surat pernyataan tersebut. Ketika itu, kami mulai menemui para Ketua KPPS pukul 11.00 WIB, dan dengan cepat langsung kami lakukan. Sebab Pak Eftiyani bilang, kalau kami ditunggunya sampai batas waktu pukul 13.30 WIB,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, dari sejumlah Ketua KPPS yang ditemuinya memang ada yang menandatangani surat pernyataan tersebut sehingga PSL tidak dilaksanakan.

Baca Juga :   Kendarai Mobil Sambil Bawa 2 Pisau, Oknum Mahasiswa di Palembang Dibekuk

“Jadi, surat pernyataan dari KPU tersebut saya serahkan kepada para Ketua KPPS dan mereka menandatanganinya,” ujarnya.

Saksi Desi Mawadah selaku anggota PSS di Kelurahan Sungai Buah yang juga saksi dalam persidangan mengungkapkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dirinya membawahi 47 TPS, dan dari jumlah TPS tersebut terdapat 13 TPS yang kekurangan surat suara Pilpres.

“Karena itulah saya dipanggil dan bertemu dengan Pak Eftiyani, dalam pertemuan itu saya diminta mendatangi Ketua KPPS untuk menanyakan mau tidak digelar PSL, kalau tidak mau maka Ketua KPPS dimintai tandatangan di dalam surat pernyataan itu. Dari sejumlah Ketua KPPS yang saya temui, ada yang mau menandatangani surat pernyataan tersebut dan ada juga yang tidak mau. Dari itulah di tempat saya ada TPS yang melakukan PSL dan ada juga juga yang tidak melakukan PSL,” terangnya.

Kemudian saksi Alkatari yang merupakan Ketua KPPS di TPS 19 Keluarahan 2 Ilir meengungkapkan, jika saat Pemilu di TPS nya terdapat kekurangan 102 surat suara Pilpres.

“Tak lama kemudian datang Ketua PPS dengan membawa surat pernyataan yang di dalam surat tersebut menyatakan jika Pemilu berjalan lancar. Ketika itu Ketua PPS menyampaikan jika tidak mau digelar PSL karena kekurangan surat suara, maka saya diminta agar menandatangani surat tersebut. Mengingat, saat itu warga tidak mau digelar PSL, makanya saya tandatangani surat pernyataan tersebut,” paparnya.

Alfian Ketua KPPS TPS 27 di Kelurahan Lawan Kidul saat menjadi saksi kelima terdakwa juga mengungkapkan, jika di TPS-nya terdapat kekurangan 120 surat suara sehingga dirinya juga didatangi oleh Ketua PPS agar menandatangani surat pernyataan dari KPU Palembang tersebut.

“Surat pernyataan itu ada logo KPU Palembang, adapun tulisannya menyatakan jika Pemilu berjalan lancar. Nah, ketika itu saya tandatangan saja, sebab di surat itu kan tidak ada tulisan menolak atau mau menggelar PSL. Namun setelah saya tandatangani surat tersebut barulah diketahui jika PSL tidak digelar di TPS kami karena saya menandatangani surat pernyataan tesebut,” katanya.

Baca Juga :   Komentar Kebencian di Media Sosial Dapat Dilaporkan

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Kelly Mariana saat menjadi saksi kelima terdakwa dalam persidangan mengatakan, dirinya mengetahui perkara ini terjadi setelah lima Komisioner KPU Palembang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus menghilangkan hak suara warga.

“Perkara ini awalnya ada rekomendasi dari Panwascam yang meminta agar KPU Palembang menggelar PSL. Saat itu KPU Palembang langsung berkoordinasi dengan kami, hingga kami pun bersama-sama melakukan rapat pleno, yang hasil rapat tersebut yakni KPU Palembang melakukan verifikasi kepada TPS-TPS yang akan melakukan PSL, dan hasilnya tidak semua TPS yang direkomendasikan digelar TPS. Hal ini dikarenakan, ada Ketua KPPS yang menandatangani surat pernyataan dari KPU untuk tidak melakukan PSL tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya, sedangkan terkait kekuarangan surat suara yang di distribusikan pihak percetakan kepada KPU Palembang, memang jumlahnya itu sudah sesuai DPT dan ditambah lagi 2 persen surat suara untuk cadangan. Dimana semua surat suara tersebut di distribusikan ke sekitar 5000 TPS yang ada di Kota Palembang ini.

“Terkait adanya kekurangan surat suara dalam perkara ini, mungkin ada kesalahan dari pihak packing yang memasukan surat suara ke kotak suara. Sebab yang melakulan hal tersebut yakni pihak ketiga. Meskipun demikian, sebenarnya kekurangan surat suara yang terjadi dapat diatasi dengan mengambil sisa surat suara yang berada di TPS lainnya, atau di wilayah lainnya yang beedekatan,” terangnya.

Lebih jauh dikatakannya, sementara untuk batas waktu pelaksanaan PSL sejak rekomendasi diajukan oleh Bawaslu, itu dilaksanakan maksimal dalam waktu 10 hari.

“Jadi untuk waktu PSL itu 10 hari, dan itu sudah waktu maksimumnya. Sementara terkait adanya kekurangan surat suara yang terjadi di Kecamatan IT II saat Pemilu berlangsung, itu memang sudah menjadi tanggungjawab KPU Palembang selaku penyelengara Pemilu,” tutupnya. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Jambret di 11 Ulu Tewas Diamuk Warga

Palembang, KoranSN Yayang (29), tersangka jambret yang melancarkan aksinya di Lorong Sei Lumpur Kelurahan 11 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.