Home / Gema Sriwijaya / Tak Ada Peraturan Yang Mengharuskan UNBK

Tak Ada Peraturan Yang Mengharuskan UNBK

Abdul Kadir. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Abdulrahman Wahid melalui Kepala Bidang (Kabid) Dikdas, Abdul Kadir mengatakan, tidak ada peraturan pemerintah yang mengharuskan sekolah harus melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) agar bisa lulus dalam ujian.

“Tidak ada paksaan atau keharusan untuk UNBK agar bisa lulus sekolah, hal itu sudah dipikirkan pemerintah pusat. Bagaimana mau di haruskan ikut UNBK untuk lulus, Muratara ini baru seumur jagung jadi masih banyak kekurangan disana sini, sedangkan untuk UNBK sendiri banyak yang harus dipersiapkan dan butuh biaya yang tidak sedikit,” kata Abdul Kadir, kemarin.

Ia menjelaskan, jika sekolah yang belum bisa melakukan UNBK, maka sekolah tersebut sah-sah saja melakukan ujian tertulis seperti biasa, karena memang mereka belum mampu untuk UNBK.

“Jika sekolah tersebut belum bisa UNBK, maka tidak salah jika mereka melaksanakan ujian tertulis, penilaian tetap sama, dan mata pelajaran saat ujian juga sama,” jelasnya.

Di Kabupaten Muratara, lanjut Kadir, baru tiga sekolah yang terdaftar untuk mengikuti UNBK. Namun, itu belum bisa menutupi jumlah kuota siswa yang ada di Muratara jika semua ingin mengikuti UNBK.

“Kita baru punya tiga sekolah yang bisa ikut dalam UNBK, yakni SMP Maur, SMP Surulangun, SMP Sungai Jauh. Jadi, hanya sekolah itu untuk sekarang, dan sangat jelas jumlah tersebut tidak mungkin bisa menampung jumlah siswa yang ada di Muratara untuk UNBK,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika kemungkinan dalam tahun 2018 ini akan ada penambahan sekolah yang akan mengajukan untuk ikut UNBK, namun itu semua perlu di verifikasi ulang mengenai kelayakannya.

“Pihak sekolah dari SMP Bumi Makmur sudah menghadap kami, dan mereka meyatakan siap dalam UNBK dan akan meyiapkan apa yang dibutuhkan. Dan kami akan mendatangkan tim ahli dari LPB untuk mengecek sesuai tidak prosedur ini, kita tahu sendiri sinyal di Muratara, jadi hal tersebut tidak bisa dibuat main-main karena nanti anak-anak yang menjadi korban,” ungkapnya.

Terpisah, Rina (34) salah satu wali murid di desa Tanjung Beringin mengatakan jika dirinya hanya mengikuti dan menunggu apa keputusan dari pihak sekolah, jika anaknya harus UNBK atau hanya ujian tertulis seperti biasa.

“Kalau kita selaku orang tua pasti mendukung anak, jadi apa saja hasil dari sekolah untuk anak kita, ya kita ikuti. Jika pihak sekolah mengatakan UNBK ya kita ok, jika harus ujian tertulis ya tidak masalah, kan dari pemerintah tidak mewajibkan harus ujian melalui komputer,” pungkasnya. (snd)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Sekda Janji Laporkan PNS OKI Bolos ke Menpan RI

Kayuagung, KoranSN Usai mendapat libur Idul Fitri selama 11 hari, para Aparatur Sipil Negara (ASN) ...

error: Content is protected !!