Home / Foto / Tak Hanya Pidana Korupsi, Yan Anton Juga Didakwa Pasal Gratifikasi

Tak Hanya Pidana Korupsi, Yan Anton Juga Didakwa Pasal Gratifikasi

Bupati Banyuasin non aktif, Yan Anton Ferdian bersama empat terdakwa lain yakni Umar Usman, Rustami, Sutaryo dan Kirman saat tiba di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Kamis pagi (19/1) untuk menjalani sidang perdana. (Foto-Ferdinand/Koransn)

Palembang KoranSN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mendakwa Bupati Banyuasin non aktif, Yan Anton Ferdinan dengan pasal pidana korupsi namun Yan Anton juga didakwa pasal gratifikasi lantaran telah menerima sejumlah uang dari proyek-proyek di Banyuasin.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana Yan Anton dan empat terdakwa lainnya yakni; Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, Umar Usman, Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin, Sutaryo, Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Banyuasin, Rustami dan terdakwa Kirman (Direktur CV Aji Sai), Kamis (19/1/2017) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Palembang.

Tim JPU KPK, Kresno Anton Wibowo, Roy Riady, Luki Dwi Nugroho dan Ikhsan Fernandi saat membacakan dakwaan di muka persidangan mengatakan, dalam perkara ini Yan Anton telah menerima sejumlah uang fee proyek yang uangnya berasal dari pihak rekanan dan diberikan melalui terdakwa Sutaryo, Kirman, Rustami dan Umar Usman. Pemberian uang tersebut dilakukan pihak rekanan karena berhubungan dengan jabatan Yan Anton selaku bupati.

“Untuk itulah terdakwa Yan Anton kami dakwa dengan pasal pidana korupsi dan juga pasal gratifikasi,” tegas JPU.

Dilanjutkan JPU, untuk pasal pidana korupsi, terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Sedangkan untuk pasal pidana gratifikasinya, terdakwa kita dakwa dengan Pasal 76 ayat (1) huruf (e) UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Pasal 5 angka 4 UU No 28 tahun 1999 tetang penyelengara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara untuk terdakwa Umar Usman, Sutaryo, Kirman dan Rustami, keempatnya kita dakwa dengan Pasal 12 huruf B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ungkap JPU KPK.

Lebih jauh JPU KPK menjelaskan, adapun uang yang diterima terdakwa Yan Anton melalui empat terdakwa lainnya yakni; uang pemberian dari Direktur CV Putra Patrama, Zulfikar Muharammi (terdakwa berkas terpisah) yang total keseluruhan Rp 6.137.400.000. Kemudian penerimaan uang dari kontraktor atas nama Asminum senilai Rp 1.750.000.000. Dimana uang tersebut diterima dari fee proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin.

“Selain itu juga ada penerimaan uang dari Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banyuasin, Muchamad Eko Rusdianto senilai 600.000.000. Lalu uang senilai Rp 125.000.000 dari Kepala Dinas PU CK Banyuasin, Noor Yosept Zaath serta penerimaan uang senilai Rp 500.000.000 dari Kepala Dinas PU BM Banyuasin, ABi Hasan,” papar JPU.

Bukan hanya itu,lanjut JPU, juga ada uang senilai Rp 1.050.000.000 yang diberikan Direktur CV Putra Patrama, Zulfikar Muharammi kepada terdakwa Sutaryo untuk keperluan kenaikan haji terdakwa Yan Anton. Pemberian uang itu merupakan fee dari proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin yang nantinya akan didapatkan Zulfikar pada tahun 2017 mendatang.

“Pemberian uang untuk keberangkatan naik haji Yan Anton ini bermula, saat Yan Anton meminta terdakwa Rustami untuk menghubungi terdakwa Umar Usman agar menyediakan uang Rp 1 miliar untuk biaya naik haji Yan Anton. Lalu Umar Usman menelpon Sutaryo agar menyampaikan permintaan itu kepada Zulfikar,” terangnya.

Masih kata JPU, menindaklanjuti hal tersebut Sutaryo menelpon Zulfikar hingga keduanya bertemu. Disaat bertemu, Sutaryo menyampaikan permintaan uang Rp 1 miliar tersebut dan disanggupi oleh Zulfikar. Namun, saat Zulfikar hendak pulang, Sutaryo kembali menghampiri dan menyampaikan kepada Zulfikar jika ada tambahan permintaan uang lagi senilai Rp 50 juta untuk adik Yan Anton, Harry Kusuma alias Ayik.

“Keesokan harinnya, Zulfikar menarik tabungannya lalu memberikan uang tersebut kepada Sutaryo. Setelah uang diterima Sutaryo menelpon Rusatami dan menyampaikan jika uang untuk Yan Anton telah ada sehingga Rustami memerintahkan terdakwa Kirman mengambil uang tersebut. Setelah uang diambil oleh Kirman selanjutnya uang Rp 1 miliar itu diberikan kepada Rustami. Sedangkan untuk uang Rp 50 juta disimpan Kirman yang kemudian diberikan kepada adik Yan Anton, Harry Kusuma alias Ayik,” ujar JPU KPK

Sambung JPU KPK, seusai uang tersebut diterima Rustami, kemudian Rustami dan Kirman menemui Yan Anto yang ketika itu sedang berada di Mariana Banyuasin. Setelah bertemu, lalu Yan Anton memerintahkan Rustami untuk membelikan tiket naik haji serta menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar, yang uangnya dari Rp 1 miliar pemberian Zulfikar.

“Dari itulah Rustami membeli tiket kebarangkatan haji Yan Anton ke salah satu travel senilai Rp 531.600.000. Selain itu Rustami juga menukarkan uang Rp 150 juta menjadi 11.200 US Dolar. Tak lama kemudian Rustami juga memberikan uang Rp 300 juta kepada Yan Anton, yang uangnya diserahkan Rustami di kediaman Yan Anton di Komplek Poligon Palembang,” tandasnya.

Usai mendengarkan dakwaan JPU KPK, Tim Majelis Hakim persidangan yang diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH mengajukan pertanyaan kepada para terdakawa, apakah ada yang akan mengajukan eksepsi atau keberatan dari dakwaan JPU KPK.

Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim, dari kelima terdakwa hanya terdakwa Kirman saja yang mengajukan eksepsi.

Setelah mendengarkan tanggapan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Arifin SH MH menunda sidang hingga, Kamis 26 Januari 2017 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Yan Anton, Umar Usaman, Sutaryo, Kirman dan Rustami dan agenda sidang eksepsi untuk terdakwa Kirman.

Terpisah, Yan Anton saat usai persidangan mengutarakan, jika dirinya memang tidak mengajukan eksepsi.

“Alhamdulilah, dakwaan sudah dibacakan, sudah dimengerti dan tidak mengajukan eksepsi, ya Alhamduliah,” ujar Yan Anton sembari berjalan ke luar ruang sidang.

Saat disinggung mengapa dirinya tidak mengajukan eksepsi terkait dakwaan JPU KPK? Yan Anton enggan berkomentar banyak.

“Emangnya itu diperlukan,” ucapnya singkat sembari naik mobil KPK yang membawanya ke Rutan Pakjo Kelas I Palembang.

Sementara JPU KPK, Roy Riadi mengungkapkan, dari kelima terdakwa hanya terdakwa Yan Anto yang dakwaannya berbeda.

“Sebab, untuk terdakwa Yan Anton kita dakwa dengan pasal pidana korupsi dan juga pasal gratifikasi. Sementara untuk saksi yang akan kita hadirkan dalam sidangan berikutnya, ada lima saksi. Siapa saja mereka nanti kita lihat saja dalam persidangannya,” tandas Roy. (ded)

Publisher : Apriandi

Apriandi

Lihat Juga

Bocah Tewas Ditemukan di Sungai Keramasan

Palembang, KoranSN Setelah dikabarkan menghilang selama tiga hari dan dilakukan pencarian oleh tim Basarnas Kota ...

error: Content is protected !!