Home / Lacak / Tak Kunjung Dibayar, Ratusan Kontraktor Akan Tuntut Pemkab Lahat

Tak Kunjung Dibayar, Ratusan Kontraktor Akan Tuntut Pemkab Lahat

H Haryanto. (foto-dok/robby/koransn.com)

Lahat, KoranSN

Kontraktor di Lahat berencana menuntut Pemerintah Kabupaten Lahat (Pemkab) atas dugaan wanprestasi atau piutang pekerjaan dalam kontrak yang hingga kini diduga belum dibayarkan Pemkab Lahat kepada kontraktaktor sesuai kontrak.

Langkah tersebut adalah tahap lanjutan usai aksi demo Forum Pengadaan Jasa Kontruksi (FPJK) yang telah dilakukan masa aksi minggu lalu di Pemkab Lahat.

Pihak dari Forum Pengusaha Lokal Lahat (FPLL), Firdaus Alamsyah mengatakan, jika pihaknya bakal menuntut 10 kali dari total Rp 124 miliar total tunggakan yang belum dibayarkan.

“Bisa-bisa seluruh APBD habis. Kalau kami tuntut 10 kali dari total kerugian yang kami alami, bisa-bisa sampai Rp1,9 triliun kan? Tapi, kami belum mau ke arah itu. Asal, hak kami bisa segera dipenuhi,” tegas Firdaus Alamsyah, yang juga pemilik CV Tunas Intan Permata dan CV Cleopatra, Rabu (6/12/2017).

Dikatakannya, jika langkah hukum itu dianggap sepadan untuk ditempuh. Sebab, sekitar 120 kontraktor yang tergabung dalam forum tersebut memiliki beban tersendiri, yang bergantung pada pelunasan tunggakan pembayaran dari pemerintah. Baik dalam bentuk BPKB, rumah hingga lahan kepada perbankan ataupun debitur.

Opitimisme untuk menang dalam gugatan tersebut pun nyaris bisa dipastikan. Sebab, kata dia, kontraktor sebagai pemilik jasa dan Pemkab Lahat sebagai pengguna jasa telah terikat kontrak kerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015, tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Meskipun dalam kontrak, sanksi hanya berlaku bagi kontraktor, baik dalam bentuk denda, pemutusan kontrak, hingga blacklist. Tapi upaya hukum lain bisa kami tempuh, dengan tuduhan wanprestasi,” tegasnya.

Sementara Gelong Saputra selaku pemilik CV Mitra Jaya juga optimistis akan memenangkan gugatan mereka pada Pemkab Lahat. Sebab, posisi Pemkab Lahat diduga terbukti menyalahi kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dia meminta, para pengusaha tidak melulu dijejali kata belum ada transfer dana dari pusat. Sebab, hal itu bukanlah urusan pengusaha. Mereka hanya bertanggungjawab pada pekerjaan yang disepakati. Sedangkan, tanggungjawab pemerintah membayar dana yang telah dialokasikan sebelumnya.

“Jauh hari, pemerintah sudah tahu besar anggaran untuk kegiatan. Jadi jelas, kami tidak mau tahu soal dana transfer ini. Yang kami inginkan, hak kami dibayarkan,” tandasnya.

Terkait hal ini, awak media SN mengkonfirmasi dengan PLT Sekda Lahat, H Haryanto, Kamis (7/12/2017). Dikatakan Haryanto jika untuk pernyataan para kontraktor tersebut dirinya bukan selaku pengambil kebijakan.

Menurutnya, upaya sudah dilakukan sekuat tenaga dengan menanyakan hal tersebut sampai kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat saat ini belum bisa merealisasikannya.

“Kita baru pulang dari Jakarta, khusus untuk mengurus dana untuk pembayaran para kontraktor, kami akan terus berupaya agar semua bisa diselesaikan,” terangnya. (rob)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Warung Mie Ayam Depan Lippo Diamuk ‘Si Jago Merah’

Lubuklinggau, KoranSN Si Jago merah kembali mengamuk. Kali ini api melalap Rumah Tokoh (Ruko) Mie ...

error: Content is protected !!