Home / Lacak / Tanggapan Syahril Nasution Tentang Plang Bengkel

Tanggapan Syahril Nasution Tentang Plang Bengkel

Sukseskan Asian Games di Jakarta dan Palembang Tahun 2018
Syaril Nasution bersama kakaknya Risdan saat menunjukan selebaran surat yang dikeluarkan dari kelurahan setempat. (Foto-Deni/Koransn)

Palembang, KoranSN

Menanggapi pernyataan yang disampaikan Kepala Odmil I-05 Palembang Kol Budiarto yang menjelaskan jika pemasangan plang bengkel tersebut merupakan suatu strategi untuk menghindari dari pencurian membuat Syahril Nasution dan keluarga, Rabu (28/2/2018) angkat bicara.

Padahal menurut Syahril Nasution didampingi kakaknya Risdan, ini sangat jelas sekali bahwa maksud dari Budiarto itu ingin membisniskan gudang yang telah disita oleh negara yang sampai saat ini selama 4 tahun belum ada pelaksanaan eksekusi ataupun pelelangan.

Syahril menuturkan, di mana ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 03/PMK 06/2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.

Ketentuan pasal 9 Kaodmil selaku eksekutor seharusnya menguasakan kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan milik negara dalam waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan dan hasilnya pun segera disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara.

Sebelumnya, menanggapi pemberitaan tentang tanah bangunan di Jalan HBR Motik Komplek Raflesia Raya Kepala Oditurat Militer (Ka Otmil) I-05 Palembang, Budiharto, Selasa (27/2/2018) menjelaskan, jika ada pihak yang merasa tidak puas terkait penyitaan tanah dan bangunan menjadi milik negara, silahkan menempuh jalur hukum.

Budiharto mengatakan, berkaitan persoalan hukum objek bagunan dan tanah yang menjadi topik pembicaraan, bahwa sesungguhnya perkara itu sudah inkraft dan ini sudah diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 7 Januari 2018 lalu.

“Barang bukti tanah dan bangunan itu sudah masuk putusan di sidang pertama dan kasasi, kemudian sudah ditetapkan menjadi miik negara. Jadi apabila masih ada yang tidak puas atas hasil ini silahkan menempuh jalur hukum,” ungkap Budi di kantor Otmil I-05 Palembang kalan Kol H Burlian No 45 KM 5.5.

Budi menjelaskan, pada saat persidangan majelis hakimpun sudah melakukan pengecekan langsungg ke lapangan dengan mengukur tanah dan bangunan.

“Hakim sudah mengecek langsung ke lapangan dan sudah menyatakan tanah itu milik negara,” ujarnya.

Menurut Budi, tanah dan bangunan itu bukan milik Odmil melainkan milik negara. Jadi, terkait dengan adanya tulisan “Bengkel” di lokasi itu adalah strategi pihaknya untuk mengamankan tempat tersebut.

“Kalau ada yang mengatakan itu dibisniskan, itu salah jadi silahkan dicek. Tidak ada kegiatan apapun disana. Jadi, tulisan ‘Bengkel’ di depan bangunan itu hanya strategi kami melakukan pengamanan. Jadi, menurut pemikiran saya tidak ada yang salah,” jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, setelah keputusan inkraft oleh majelis hakim, terjadi pencurian besar-besaran di tanah dan bangunan tersebut. Seperti seng dalam jumlah besar mendadak hilang. Untuk itu, atas pencurian ini, pihaknya langsung melaporkan persoalan ini ke Polresta palembang.

“Kami sudah melaporkan kasus pencurian ini kepala pihak kepolisian dan mereka sudah memeriksa saksi-saksi,” katanya.

Ia mengatakan, terkait tanah dan bangunan ini tidak dilelang, lantaran ada tahapan proses yang harus diselesaikan.

“Perlu saya sampaikan putusan PK Risdan pada bulan Desember lalu ditolak. Sedangkan untuk menuju lelang, ada mekanisme dan itu butuh waktu untuk diproses,” pungkasnya. (den/rgn)

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2019-2024

Publisher : Apriandi

Apriandi

Lihat Juga

Penyelundupan Paket Ganja ke Bali di Bandara SMB II Digagalkan

Palembang, KoranSN Pihak kepolisian bersama petugas Avsec (Aviation Security) Bandara SMB II Palembang, Jumat (17/8) ...

error: Content is protected !!