Home / Gema Sriwijaya / Targetkan Program 100-0-100 Tuntas

Targetkan Program 100-0-100 Tuntas


Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mengajak Masyarakat untuk datang Ke TPS dan menggunakan hak pilih
Sosialisasi dan Workshop Pendataan Baseline 100-0-100 yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim. (Foto-Yudi/KoranSN)

Muara Enim, KoranSN

Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015-2019 telah menetapkan gerakan 100-0-100, yakni target pencapaian akses minum 100 persen mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan menyediakan akses sanitasi layak 100 persen pada akhir Tahun 2019.

Demikian terungkap dalam Sosialisasi dan Workshop Pendataan Baseline 100-0-100 yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim yang berlangsung di ruang dinas tersebut, Senin (22/10/2018) sekitar pukul 10.00 wib.

Acara yang dibuka Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim Ir H Ahmad Yani Heriyanto MM melalui Sekretaris Dinas Jumaidi SI MSi mengatakan untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya keras dan koloborasi semua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya.

Baca Juga :   Peringati Isra Mi'raj, Wakil Rakyat di Ingatkan Sholat Lima Waktu

Dikatakan Jumaidi, pengembangan kawasan permukiman di perkotaan memiliki fungsi yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kota. Kontribusi permukiman perkotaan lanjutnya, melalui pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak, secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktifitas masyarakat sehingga mendorong pembangunan nasional yang mampu berdaya saing.

Perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni menurutnya, dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan koloboratif. Keterpaduan antar berbagai aspek permukiman secara tuntas yang terintegrasi dengan pengembangan skala kota. Sistem yang terintegrasi ini perlu didukung oleh semua pelaku pembangunan secara koloboratif.

“Sebagai tahap awal yang penting dalam koloborasi tersebut maka perlu dilakukan pendataan 100-0-100 sebagai data baseline,”jelas Jumaidi.

Baca Juga :   PNS Harus Bekerja Tulus dan Ikhlas

Jumaidi meguraikan, tujuan dari pendataan tersebut adalah, membantu Pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan data baseline perumahan dan permukiman di wilayahnya. Lalu, mengumpulkan data dasar kondisi perumahan dan permukiman, menyusun profil kawasan permukiman.

Masih dikatakannya, data baseline 100-0-100 yaitu, data yang terkait akses air minum (100 kiri), pengurangan luasan kawasan kumuh (0) dan data terkait dengan akses sanitasi yang layak (100 kanan). Data tersebut terdiri dari data fisik dan non fisik.

Data fisik terangnya, mencakup, kondisi bangunan hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pembuangan air limbah, penyedian air minum/baku. Pengelolaan persampahan dan pengamanan bahaya kebakaran.

Sedangkan, data non fisik mencakup, legalitas pendirian bangunan, kepadatan penduduk, mata pencarian penduduk, penggunaan daya listrik,fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan pendidikan.

Sosialisasi tersebut dengan narasumber dari Tim Pendamping KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). (yud)

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Apriandi

Apriandi

Lihat Juga

Gubernur Sumsel Resmikan Jembatan Muratara Satu

Muratara, KoranSN Gubernur Sumsel, Herman Deru meresmikan jembatan Muratara Satu atau yang biasa disebut Jembatan …