Home / Advetorial / Terkait Anggaran Tahun 2018, Seluruh Fraksi DPRD Apresiasi Kinerja Pemkab OKU

Terkait Anggaran Tahun 2018, Seluruh Fraksi DPRD Apresiasi Kinerja Pemkab OKU


Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
Juru Bicara Fraksi PAN Gabungan Joni Awaludin. (foto-ist)

SELURUH fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU) mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah, terkait penggunaan anggaran pada APBD OKU tahun 2018 yang kini sedang berjalan, meski juga tak luput dari saran pendapat dewan akan sejumlah kekurangan yang dinilai perlu koreksi dan perbaikan pada anggaran tahun berikutnya.

Rapat Paripurna II DPRD OKU masa sidang tahun 2019 dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten OKU menyangkut Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2018 yang sudah disampaikan Bupati OKU Drs H Kuryana Azis pada akhir April lalu, kini secara maraton sedang digelar Sidang Paripurna DPRD OKU, sejak Selasa (14/5/2019) dengan agenda Pemandangan Umum Anggota Dewan, dilanjutkan Rabu (15/5/2019) dengan agenda Jawaban Bupati OKU, yang di sampaikan langsung oleh Drs H Kuryana Azis.

Dalam agenda pemandangan umum anggota Dewan yang di gelar Selasa (14/5/2019) pagi, Fraksi Partai Golkar gabungan mendapat kesempatan pertama, melalui juru bicara fraksi, Syaifuddin.

Hasil telaah fraksi ini, keseluruhan komponen APBD Kabupaten OKU tahun anggaran 2018 telah terealisasi dengan baik hingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa sebesar Rp 88.123.967.363.

“Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2018 menjadi komponen penerimaan tahun anggaran 2019. Semoga di tahun mendatang Pemerintah Kabupaten OKU dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten OKU yang kita cintai ini,” harap Syaifuddin.

Pada kesempatan itu, Saefudin menyampaikan usul dan saran dari Fraksi Golkar Gabungan, yang berharap agar Pemerintah Kabupaten OKU melalui dinas terkait dapat menambah kendaraan pengangkut sampah untuk mengatasi tumpukan sampah yang saat ini masih terkendala.

“Fraksi kami juga meminta dinas perhubungan kabupaten OKU untuk memperbaiki lampu penerangan jalan yang sudah sejak lama tidak menyala. Seperti di depan dealer Thamrin Simpang 4 Sukajadi, Jalan Zainuddin, Pangeran Hajib III, Kelurahan Sukajadi dan tempat – tempat rawan kriminal (Lintas Kemiling) serta perempatan jalan lintas Air Paoh dan sejumlah titik di kelurahan Kemalaraja,” beber Syaifuddin.

Pada pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicara Fraksi, Yopi Sahruddin, menyampaikan, jika laporan keuangan daerah kabupaten OKU tahun anggaran 2018, yang kini sedang dibahas untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI) perwakilan provinsi Sumatera Selatan dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga :   Bawaslu OKU Selatan Himbau Awasi Laporkan Politik Uang Pemilu 2019

“Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah. kami tetap menekankan agar prestasi itu bisa dipertahankan dan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran yang akan datang,” kata Yopi.

Sedangkan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan gabungan PKP Indonesia disampaikan juru bicara Fraksi Azuzandri, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten OKU atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan posisi tercepat kedua se-indonesia dan kembali mendapatkan predikat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya.

“Ini menandakan sistem tata kelola keuangan kita sudah semakin baik. Prestasi ini merupakan kebanggaan dan capaian yang maksimal, terbangun berkat sinergitas yang baik secara kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, yang perlu kita jaga serta dipertahankan, pada masa datang,” harap Azuzandri.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dan PKP Indonesia, menyampaikan usul dan saran, pada sektor pendapatan Asli Daerah khususnya hasil pajak daerah yang realisasinya hanya 97,68 persen atau tercapai Rp 43.504.672.972.

“Sektor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 yaitu 114.46% dari target. hal ini jadi perhatian kita bersama supaya ditahun mendatang pendapatan pajak daerah bisa bertambah lagi” Kata Azuzandri.

Ditambahkan pula, Fraksi PDI Perjuangan dan gabungan PKP Indonesia menyoal pembangunan gedung RSUD Ibnu Sutowo Baturaja yang sampai saat ini belum ada informasi mengenai realisasi rencana pembangunan dimaksud.

“Kami mohon kepada pihak eksekutif kiranya persoalan ini bisa menjadi perhatian kita bersama,” demikian Azuzandri.

Sedangkan pandangan umum Fraksi PAN gabungan yang dibicakan juru bicaranya, Joni Awaluddin, menyampaikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018, terdapat penurunan dalam pendapatan belanja daerah.

“Meskipun masih terdapat kekurangan – kekurangan, semoga itu menjadi pemicu semangat kita ke depan untuk menciptakan Kabupaten OKU yang lebih berpotensi. Kami tetap menghargai saudara Bupati dan instansi yang terkait yang telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mewujudkan harapan dari masyarakat,” ucap Joni.

Lain lagi Pemandangan umum Fraksi Keadilan Sejahtera yang dibacakan juru bicaranya Efallah Mitra, menyampaikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 80.74 persen dari target yang direncanakan. capaian itu kata Efalah,pada dasarnya patut mendapat apresiasi positif atas sebuah keberhasilan.

“Namun demikian, Fraksi Keadilan Sejahtera masih menemukan beberapa persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus. Seperti, pengelolaan dan penarikan retribusi daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 3.453.349.500 hanya mampu terealisasi sebesar Rp 2.744.267.743 atau 79.47 persen dari target yang direncanakan. yang menjadi catatan kami disini adalah jangan sampai hal itu berpengaruh pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan melemahkan item–item pendapatan lainnya,” beber Efallah.

Baca Juga :   #cari-aman Saat Naik Motor di SMA Arinda

Belanja daerah, lanjut Efallah, yang dialokasikan sebesar Rp 1.351.644.254.117 hanya mampu terealisasi sebesar Rp 1.216.923.485.307 atau 90.03 persen.

“Capaian ini dapat dinilai sebagai sebuah permasalahan dari pelaksanaan program, akibat kurang matangnya satker dalam menyusun perencanaan anggaran kegiatan serta kurang efektifnya monitoring dan pengawasan,” urai Efallah.

Selain itu, Fraksi Keadilan Sejahtera juga menyoroti persentase anggaran yang cukup besar khusus untuk belanja pegawai sebesar Rp 573.127.370.791 dengan realisasi sebesar Rp 503.592.698.732 atau 87.87 persen.

Belanja ini masih mendominasi dan mempengaruhi idealis anggaran jika dibanding pengalokasian anggaran untuk belanja barang dan jasa yang hanya terealisasi sebesar Rp 329.643.414.249 atau 88.35 persen.

“Fraksi Keadilan Sejahtera berharap kepada saudara Bupati untuk mengkaji kembali analisa beban kerja yang lebih proporsional terhadap kebutuhan pegawai. karena fraksi kami menilai bahwa akumulasi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pegawai belum seimbang,” katanya.

Dalam Pandangan umum Fraksi Nasional Demokrat yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Mulawarman, sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten OKU atas kerja kerasnya dalam capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) OKU tahun anggaran 2018 berada pada posisi tercepat kedua se-Indonesia dan kembali mendapatkan opini WTP keempat kalinya.

“Harapan Fraksi NasDem dan tentunya juga harapan kita semua agar program pemerintah yang sudah dilaksanakan dapat dipertahankan dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan untuk aliran dana bantuan ke desa-desa supaya lebih diperhatikan lagi hingga tepat guna,” pinta Mulawarman.

Dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan Juru Bicara Fraksi, Robi Vitergo, menyampaikan, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam raperda akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten OKU.

“Untuk itu kiranya hal ini menjadi perhatian yang utama dalam rapat rapat pansus, yang akan diselenggarakan setelah ini dan hendaknya nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OKU yang telah disampaikan Bupati dapat dibahas, diteliti dan ditelaah secara cermat sebagai bentuk pengawasan kita terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten OKU,” tegas Robi. (adv/had)

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Avatar

Lihat Juga

Festival Anak Yatim dan Dhuafa di Muara Enim Berlangsung Semarak dan Meriah

PELAKSANAAN Festival Anak Yatim dan Dhuafa yang digelar Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dipusatkan di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.