Home / Pesta Demokrasi / Tidak Netral di Pemilu 2019, PNS di Sumsel Terancam Dipecat

Tidak Netral di Pemilu 2019, PNS di Sumsel Terancam Dipecat


Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
Pj Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo didampingi Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara usai video conference di Mapolda Sumsel. (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumsel yang terbukti tidak netral saat pelaksanaan Pemilu 2019, yakni Pileg dan Pilpres terancam diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat.

Hal tersebut ditegaskan Pj Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo didampingi Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara usai video conference bersama KPU RI, Mendagri RI, Kapolri dan Panglima TNI di Mapolda Sumsel, Senin (24/9/2018).

Menurut Hadi, PNS atau yang kini disebut ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan abdi masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan Pemilu harus menjaga netralitas.

“PNS merupakan abdi masyarakat, maka jangan ikut mendukung-dukung, harus jaga netralitas dan bekerja profesional. Kalau ada PNS yang tidak neteral laporakan ke Banwaslu. Nanti yang terbukti ada saksinya, yakni mulai sanksi teguran hingga diberhentikan dari PNS dengan tidak hormat,” ungkap Hadi.

Baca Juga :   Askolani Jasi: Dua Tahun Jabat Bupati Akan Selesaikan Infrastruktur Jalan 1000 Km

Masih dikatakan Hadi, sedangkan terkait video conference yang digelar di Mapolda Sumsel bertujuan agar pelaksanaan Pemilu 2019 dipersiapkan dengan baik serta melakukan koordinasi antara sesama stakeholder, instansi terkait dan TNI Polri.

“Sementara untuk kerawanan Pemilu, semuanya sudah dipetekan dan dilakukan antisipasi oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan agar Pileg maupun Pilpres di Sumsel berjalan bersih dan dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.

Lanjut Hadi, dalam pelaksanaan Pileg 2019 di Sumsel dirinya menghimbau kepada seluruh calon anggota DPRD, DPD dan DPR RI agar dapat bersama-sama menciptakan iklim kondusif.

“Kita harapkan para calon wakil rakyat dapat memahami untuk sama-sama menjaga situasi kondusif di wilayah Sumsel, jangan ada yang melakukan ujaran kebencian serta melakukan perbuatan yang menimbulkan gejolak masyarakat. Sehingga pelaksanaan Pemilu di Sumsel berjalan aman dan bersih hingga terpilih wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan profesional,” tandas Hadi.

Baca Juga :   Massa Nansuko Jilid 2 Terus Mengalir

Sedangkan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengungkapkan, Polda Sumsel dan jajaran mengerahkan 7.080 personel kepolisian untuk mengamankan Pileg dan Pilpres 2019 di Sumsel. Selain itu dalam pengamanan tersebut aparat kepolisian juga dibantu kekuatan dari TNI.

“Dalam Pileg dan Pilpres 2019 ini terdapat 25.222 TPS tersebar di Sumsel, jumlah TPS tersebut lebih banyak jika dibandingan dengan TPS saat Pilkada serentak 2018 di Sumsel yang belum lama ini telah digelar,” ujarnya.

Lanjut Kapolda, walaupun TPS yang akan dilakukan pengamanan jumlahnya banyak namun berdasarkan analisa intelijen diketahui jika kerawanan Pileg dan Pilpres tidak sepanas Pilkada serentak.

“Jadi kerawanan sudah kami petakan dan kami Polri bersama TNI siap mengamankan Pileg dan Pilpres di Sumsel. Bahkan dalam pengamanan tersebut, selain mengerahkan ribuan personel kami juga akan melakukan penambahan kekuatan yang dapat dikerahkan tergantung situasi yang terjadi di lapangan,” pungkas Kapolda. (ded)

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

KPU Sumsel Mulai Rekapitulasi Suara, Targetkan 6-7 Daerah Perhari

Palembang, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mulai menggelar rapat pleno penghitungan perolehan suara Pemilu …