Home / Politik dan Pemerintahan / Tim Pemenangan KM Bantah Tuduhan Politik Uang

Tim Pemenangan KM Bantah Tuduhan Politik Uang

Tim Pemenangan Kahar Muzakir saat memberikan keterangan pers.(foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Tim Pemenangan Kahar Muzakir (KM), calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel I dari Partai Golkar membantah tuduhan politik uang yang ditujukan ke KM di Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

Dikatakan Ketua Tim Pemenangan Kahar Muzakir (KM), Ketua M. Nasir, tidak pernah terjadi politik uang yang melibatkan Drs Kahar Muzakir dan Tim Pemenangannya, termasuk Tokoh Masyarakat Ujung Tanjung, Kepala Desa Ujung Tanjung serta seluruh Kades Banyuasin III.

Menurutnya, tudingan politik uang terhadap KM merupakan penipuan dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh BU, Rj dan Td.

“Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mengatasnamakan tim pemenangan pak Kahar Muzakir yang kemudian dengan bujuk rayu mengambil barang milik masyarakat Desa Ujung Tanjung yang diformulasikan sebagai peminjaman sementara untuk diperbanyak,” ungkap Nasir dalam keterangan persnya, Selasa (11/6/2019).

Kemudian, terkait tuduhan pemberian uang kepada masyarakat Desa Ujung Tanjung yang dinyatakan seolah-olah biaya pinjam sementara atas barang tersebut, lalu merekam proses penyerahan uang yang dinyatakan seolah-olah biaya pinjam sementara itu baik dalam rekaman video maupun gambar (foto), serta menggunakan rekaman video dan gambar penyerahan uang tersebut sebagai bukti yang direkayasa sebagai seolah-olah proses politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Kahar Muzakir, semuanya tidak benar.

Baca Juga :   Proses PAW Enam Anggota DPRD Sumsel Masih di Mendagri

“Tindakan ‘BU’ Cs telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dimana mereka telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan pencemaran nama baik,” ujarnya.

Selain itu, terkait pemberian seragam kesenian rebana didasarkan pada proposal yang dibuat oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung sendiri yang kemudian disampaikan kepada Drs Kahar Muzakir dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR pada bulan Oktober 2018, atau sekitar 6 bulan sebelum masa pemungutan suara.

“Pemberian seragam rebana tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban bapak Drs. Kahar Muzakir sebagai Anggota DPR RI, yakni merespon atau memenuhi aspirasi yang berkembang pada daerah pemilihannya dan tidak terkait langsung dengan proses kampanye, apalagi pemungutan suara,” jelasnya.

Baca Juga :   Sekda Minta Anjungan Sumsel Dimaksimalkan untuk Pendidikan dan Promosi

“Selain waktu (tempus delicti), ternyata tempat (locus delicti) penyerahan seragam sebagaimana dituduhkan ternyata juga tidak benar dan hal ini mengindikasikan dengan jelas adanya upaya mendiskualifikasi atau setidaknya pembunuhan karakter terhadap bapak Drs. Kahar Muzakir,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa Drs Kahar Muzakir telah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2004, sehingga telah memiliki basis pemilih yang cukup signifikan di daerah pemilihannya (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara).

“Dengan basis pemilih yang mengakar itu, selama ini sudah terbina hubungan yang baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakat untuk pembangunan di kabupaten Banyuasin, sehingga politik uang dalam berbagai bentuknya tidak pernah menjadi pilihan dalam 4 (empat) Pemilu (2004, 2009, 2014 dan 2019) yang diikuti oleh bapak Drs. Kahar Muzakir,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Gantada: Harus Kritis Awasi Tugas dan Fungsi Dewan

Palembang, KoranSN Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Sumsel periode 2014-2019, Ketua DPRD Sumsel M. Aliandra …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.