Tobing Ajukan Saksi Ahli

Laonma. (foto-dok/ferdinand/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Terdakwa dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013, Laonma PL Tobing (mantan Kepala BPKAD Sumsel) mengajukan saksi ahli dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang. Demikian dikatakan Humas PN Palembang, Saiman SH MH, kemarin.

Menurut Saiman, hal tersebut terungkap dalam persidangan sebelumnya, dimana tim kuasa hukum terdakwa Laonma PL Tobing menyampaikan dalam persidangan jika pihaknya akan menghadapkan saksi ahli.

“Dikarenakan terdakwa Laonma PL Tobing akan menghadirkan satu orang saksi ahli, maka untuk sidang dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), belum dilakukan. Karena kita akan terlebih dahulu mendengarkan kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Laonma PL Tobing,” ujar Saiman yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Sedangkan untuk terdakwa Ikwanudin (Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel), lanjut Saiman, dalam persidangan terdakwa maupun tim kuasa hukum tidak mengajukan saksi meringankan (adcart) atau pun saksi ahli.

Lebih jauh dikatakan Saiman, usai libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H,
sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah Sumsel diagendakan digelar pada hari Selasa 4 Juli 2017. “Jadi sidang lanjutan perkara ini digelar di PN Tipikor Palembang, Selasa besok,” tandas Saiman.

Sebelumnya JPU Kejagung RI, Tumpal Pakpahan mengungkapkan, jika saat ini kesempatan untuk terdakwa Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin serta kuasa hukum masing-masing terdakwa melakukan pembelaan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi adcart maupun saksi ahli.

“Apabila semuanya telah dilakukan, maka dalam sidang selanjutnya
kami selaku JPU akan membacakan tuntutan. Apabila nantinya tuntutan telah dibacakan maka akan digelar sidang dengan agenda nota pembelaan (pledoi) dan replik (tanggapan jaksa atas pledoi dari terdakawa), setelah itu barulah sidang putusan atau vonis. Sedangkan terkait tuntutan kedua terdakwa, tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya, tapi itu kita lihat saja nanti dalam persidangan,” tandas Tumpal Pakpahan.

Baca Juga :   Polda Riau Dalam Dua Pekan Sita 36 Kg Sabu-sabu

Diberitakan sebelumnya, Tim JPU, Tasjrifin MA Halim SH MH didampingi Tumpal Pakpahan SH MH, Rosmaya SH MH dan Erni Yusnita SH MH telah mendakwa terdakwa Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin dengan dugaan pidana penyalahgunaan wewenang jabatan sehingga melakukan pencairan dana hibah yang menyalahi aturan.

“Dari itulah kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana dalam perkara ini kedua terdakwa diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara,” kata JPU.

Masih dikatakan JPU, dalam dugaan kasus ini terjadi dugaan kerugian negara mencapai Rp 21 miliar lebih dari pagu anggaran dana hibah tahun 2013 senilai Rp 2,1 triliun.

“Adapun penerima dana hibah, totalnya berjumlah 2.457 penerima yang terdiri dari; Ormas dan LSM. Dari ribuan proposal penerima hibah tersebut terdapat 382 proposal yang dicairkan diduga tidak sesuai dengan aturannya sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara sebesar Rp 21 miliar lebih yang terdiri dari; kerugian negara senilai Rp 5 miliar diduga akibat penyelahgunaan wewenang Laonma PL Tobing selaku Kepala BPKAD Sumsel dan dan kerugian negara Rp 16 miliar diduga akibat penyalahgunaan wewenang dari terdakwa Ikhwanudin selaku Kepala Kesbangpol Sumsel,” ungkapnya.

Baca Juga :   Irsanto Tersangka Penipuan di Muara Enim Ditangkap

Dilanjutkan JPU, untuk dugaan kerugian negara yang diduga diperbuat terdakwa Laonma PL Tobing, terjadi berdasarkan pencairan proposal yang diajukan anggota DPRD Sumsel saat itu yang uangnya untuk para penerima dana hibah. Sedangkan dugaan kerugian negara yang diduga atas perbuatan terdakwa Ikhwanudin, terjadi karena pengajuan proposal sejumlah Ormas dan LSM yang masuk ke Kesbangpol Sumsel.

“Hasil penyelidikan jaksa Kejagung RI, dalam perkara ini terdapat 382 proposal yang diduga belum diverifikasi tapi proposal tersebut diloloskan hingga pencairan dilakukan. Selain itu juga ada lembaga penerima dana hibah yang usia lembaganya belum mencapai 3 tahun tapi proposal mereka diloloskan hingga dana hibah cair. Untuk itulah dalam perkara ini kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara,” tandas JPU. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain Perkara Djoko Tjandra

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang …