Tukang Ojek Online Ancam Tutup Jalan Seluruh Kota

Ribuan pengemudi ojek berbasis aplikasi online Gojek dan Grab di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mogok beroperasi pada Selasa, 27 Maret 2018. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Usai bertemu Kepala Staf Presiden, Moeldoko, Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) tetap menuntut beberapa hal. Bahkan kalau tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam menutup jalan-jalan di seluruh kota di Indonesia.

Ari Baja dari perwakilan Aliando di Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, ada tiga tuntutan mereka.

Pertama, tetap menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mulai berlaku sejak 1 November 2017.

Kedua, Negara mewajibkan aplikator menjadi perusahaan taksi online. Ketiga, negara melindungi status hukum pengemudi online, kemandirian, dan jaminan kesejahteraan pengemudi online.

Baca Juga :   Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Proses Pendidikan

“Jika sampai 1 April (2018) belum ada keputusan dari pemerintah, maka kami akan menggelar aksi penutupan jalan di seluruh kota dan provinsi di Indonesia untuk melawan Permenhub 108,” kata Ari, Selasa (27/3/2018).

Pihaknya tetap menuntut agar Permenhub 108 itu dicabut. Tuntutan itu, menjadi harga mati dari Aliando. Aksi tutup jalan di seluruh kota tidak akan dihentikan, sebelum peraturan tersebut dibatalkan atau dicabut.

“Kenapa? Dengan Permenhub 108 mencabut kemandirian driver online dengan memaksa kami ke badan hukum, koperasi. Ini sama saja sedang menghalalkan tengkulak, rente, dan outsourcing,” katanya.

Baca Juga :   PPP Dinilai Leading soal Porsi Kader Perempuan

Pihaknya juga curiga, Permenhub itu sengaja diterbitkan karena ada kekuatan pemodal di baliknya. “Kami percaya motif di balik ini adalah kekuatan modal yang sangat besar,” katanya. (vivanews)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pemerintah Gratiskan Sewa Lahan Lima Tahun di KIT Batang

Batang, KoranSN Pemerintah akan menggratiskan biaya sewa lahan selama lima tahun bagi investor asing yang …