Home / Kota Musi / Unjuk Rasa Mahasiswa di Pengadilan Negeri Palembang Nyaris Ricuh

Unjuk Rasa Mahasiswa di Pengadilan Negeri Palembang Nyaris Ricuh

Para mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, dalam aksi ini massa aksi nyaris ricuh usai terlibat dorong-dorongan dengan petugas kepolisian. (foto-dedy/koransn)

Palembang, KoranSN

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari perwakilan UIN Raden Fatah Palembang, Stisipol Candradimuka, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Forum Milenial Mahasiswa Sriwijaya di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Kamis (11/7/2019) sekitar pukul 15.00 WIB nyaris ricuh dan diwarnai dorong-dorongan atara massa aksi dengan pihak kepolisian.

Kejadian dorong-dorongan tersebut terjadi saat massa aksi yang melakukan demonstrasi menuntut Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim agar menyidangkan lima terdakwa Komisioner KPU Palembang dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi, hendak menerobos blokade kepolisian yang berbaris berjaga di gerbang pintu masuk Pengadilan Negeri Palembang.

Hal tersebut terjadi karena massa aksi yang sudah cukup lama menggelar unjuk rasa, belum juga ditemui oleh perwakilan dari Pengadilan Negeri Palembang. Ketegangan antara para mahasiswa dan anggota kepolisian baru mereda, setelah Humas Pengadilan Negeri Palembang, Hotnar Simarmata SH MH keluar menerima massa aksi.

Koordinator Aksi, Satria Prima mengatakan, tujuan aksi damai yang digelar para mahasiswa yakni meminta agar Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim yang menyidangkan kelima Komisiner KPU Palembang bersifat netral tanpa intervensi dari pihak manapun.

Baca Juga :   Waspada! Sumsel Mulai Dilanda Kabut Asap

“Apalagi informasi yang kami terima, Jumat besok (hari ini) sidang putusan kelima terdakwa, makanya kami minta agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu, kami juga meminta supaya Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim menyidangkan kelima terdakwa Komisioner KPU Palembang dengan seadil-adilnya. Bukan hanya itu, kami juga mendapatkan informasi jika sidang tuntutan yang dijadwalkan hari ini (kemarin) sampai sore hari sekitar pukul 15.00 WIB belum juga digelar. Makanya kami menggelar aksi damai ini meminta agar dalam persidangan Hakim tidak diintervensi oleh siapa pun,” ungkapnya.

Lanjutnya, terkait aksi unjuk rasa yang sempat memanas, hal ini terjadi karena lamanya pihak Pengadilan Negeri Palembang keluar menemui massa aksi.

“Aksi ini aksi damai, dan kepolisian merupakan mitra kami. Jadi kejadian yang memanas tersebut sebenarnya tidak kami inginkan, namun karena pihak Pengadilan Negeri Palembang lama menemui massa aksi hingga membuat kami yang menggelar unjuk rasa maju kedepan sehingga terjadilah aksi dorong-dorongan itu,” tandasnya.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Hotnar Simarmata SH MH saat menerima massa aksi mengatakan, untuk kejadian keterlambatan sidang tuntutan kelima terdakwa dikarenakan belum siapnya surat tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan.

Baca Juga :   Tangkap dan Proses Hukum Oknum Dugaan Pungli di Pasar Cinde

“Karena tuntutan belum siap makanya sidang yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB pagi, sampai sore hari atau sekitar pukul 15.00 WIB juga belum digelar. Kalau untuk kepastian waktu sidang tuntutan ini, kami belum dapat pastikan. Sebab jika jaksa sudah siap tuntutannya, tentunya sidang segera digelar,” ujarnya.

Masih dikatakannya, molornya jadwal sidang tuntutan kelima terdakwa juga dikarenakan tuntutan yang akan dibacakan jaksa di persidangan, lebih dulu diajukan ke Kejaksaan Agung RI.

“Jadi tuntutan diajukan dulu ke Kejaksaan Agung, dari itulah terlambatnya sidang ini karena Jaksa Penutut Umum lebih dulu menunggu persetujuan dari Kejaksaan Agung, setelah itu barulah digelar persidangan. Namun yang jelas, jika sudah siap pastilah sidang tuntutan kelima terdakwa akan kami gelar,” katanya.

Lebih jauh diungkapkannya, jika dirinya memastikan dalam proses persidangan kelima terdakwa Komisioner KPU Palembang, Pengadilan Negeri Palembang dan Tim Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh siapa pun.

“Saya ini selain Humas juga Hakim di Pengadilan Negeri Palembang ini, jadi
percayakanlah kepada Hakim. Sebab, seorang Hakim ada sumpah jabatan yang dalam menjalankan tugasnya tidak dapat diintervensi. Selain itu dalam
menyelesaikan perkara, ada aturan yang harus dilakukan Hakim sesuai dengan hukum acara,” pungkasnya.

Usai diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

HD Siapkan Hadiah Umroh Gratis untuk Peserta Jalan Sehat PWI

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima audiensi rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.