UPTD P2TP2A di Empat Daerah Dibentuk

Suasana pembukaan Rakor Kebijakan Perlindungan Anak. (Foto-Humas Pemprov Sumsel)

Palembang, KoranSN

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perlindungan kekerasan pada anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk UPTD P2TP2A di empat daerah Kabupaten/Kota, antara lain; Kota Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas.

Selain itu pula kabupaten dan kota membentuk Desa/Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dengan jumlah 806 Desa atau Kelurahan dari 3262 Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Nasrun Umar saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Kebijakan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Kamis (24/9/2020) di Ballroom Hotel Novotel.

Dikatakan Nasrun, selain anak menjadi korban kekerasan, anak juga dapat menjadi pelaku atau yang kerap disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurutnya, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan di sekitarnya.

Baca Juga :   HDMY Awali di Monpera

“Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga,” katanya.

Lebih jauh Nasrun mengungkapkan, untuk meminimalisir bahkan menuntaskan ABH, Pemprov Sumsel telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus membidangi ABH.

“Yang berada di Pokja ABH ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan penanganan terhadap ABH itu sendiri, yaitu Dinas DPPPA Sumsel, Dinas Sosial Sumsel, Dinas Pendidikan Sumsel, Pengadilan Tinggi Sumsel, Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Kepolisian Daerah Sumsel, Biro Hukum Setda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel,” tambahnya.

Nasrun kembali menambahkan, proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana kebutuhan pelayanan hak-hak korban, salah satunya adalah pemenuhan hak korban dalam proses hukum dapat terpenuhi.

Baca Juga :   Presidium Kabupaten Besemah Diminta Temui Bupati Lahat dan Wako Pagaralam

“Proses pemberian layanan di LPKA khususnya layanan rehabilitasi medis atau sosial dan reintegrasi sosial merupakan layanan yang sangat penting agar anak–anak tersebut dapat kembali diterima di masyarakat. Dengan adanya rapat kebijakan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan ini, diharapkan kasus dan korban kekerasan terhadap anak dapat berkurang dan khususnya kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan secara penuh undang-undang SPPA No.11 Tahun 2012,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Feby Deru Pamerkan Koleksi Kriya Sriwijaya Kepada TP PKK se-Sumsel

Palembang, KoranSN Rapat konsuktasi (Rakon) PKK se-Sumsel yang berlangsung di Griya Agung, Jumat pagi (23/10/2020) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.