UU Perlindungan Saksi dan Korban Perlu Direvisi

Akademisi, Saut Panjaitan saat menjadi narasumber dalam seminar LPSK
Akademisi, Saut Panjaitan saat menjadi narasumber dalam seminar LPSK

Palembang, KoranSN

Agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat membantu mengalokasikan bantuan hukum terhadap saksi dan korban termasuk psikososial, Salah satu akademisi, Saut Panjaitan mengatakan perlu adanya revisi Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan saksi dan korban.

“Saat ini UU perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban ini wajib diurusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lah terus mereka mau minta tolong Pemda untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD tapi mereka sendiri tidak memberikan kewenangan, bagaimana bisa pemda melakukannya,” terangnya, Kamis (12/5/2016)

Menurutnya, perlu adanya revisi UU tersebut sehingga pemda dapat mengalokasikan dana untuk bantuan hukum terhadap saksi dan anak seperti halnya bantuan hukum gratis terhadap saksi pelaku yang miskin. Diterangkannya, jika pemda melakukan mengalokasikan anggaran kedalam APBD tanpa dilandasi UU maka bisa saja nantinya dianggap sebagai korupsi. “Jadi jika memang LPSK meminta untuk dialokasikannya anggaran untuk bantuan hukum saksi dan korban maka harus revisi dahulu UU,” tegasnya.

Baca Juga :   Eselon II B Diusulkan Urusi SMA/SMK

Untuk langkah sementara, sambung Saut, mengingat revisi UU butuh waktu maka LPSK harus konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa pihak, seperti BPK, BPKP, Jaksa, Kepolisian dan KPK. Jika mereka mengizinkan untuk dialokasikannya anggaran bantuan hukum terhadap saksi dan anak, maka pihak Pemda dapat dengan aman mengganggarkannya.

“Pemda pastinya takut untuk mengalokasikan ini tanpa UU nya, tapi jika diizinkan oleh pihak ini maka pemda akan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan sejauh ini ada dua daerah yang mengaku terkendala kepada UU yakni Bali dan Sumsel. Menurutnya, pemda hanya membantu untuk memenuhi fasilitas seperti pendidikan, pekerjaan dan beberapa hal lainnya, bukan untuk mengambil alih kewenangan dari LPSK.

“Sedangkan kewenangan kami adalah untuk mendampingi saksi dipersidangan, sedangkan pemda hanya diminta membantu korban seperti fasilitas pendidikan, pekerjaan dan beberapa fasilitas lainnya, karena dalam UU, korban mempunyai hak psikososial dari pemerintah seperti pemberian pekerjaan tetapi ini banyak diabaikan,” terangnya.

Baca Juga :   Pasokan Avtur dari 'Asing' Dinilai Kerdilkan Pertamina

Diterangkannya, untuk merevisi UU sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama sekitar 5 sampai 10 tahun, tapi jika memang dibutuhkan payung hukum, maka pihaknya akan mencarikan cantolan hukum agar fasilitasi dan bantuan hukum gratis terhadap saksi dan korban itu dapat dilakukan.

“Ya, kami akan carikan cantolan hukumnya, tapi kami akan komunikasikan lagi lebih lanjut,” ujarnya.

Sejauh ini, sambung Semendawai, di Sumsel sendiri kasus yang cukup banyak ditemui yakni kekerasan pada anak dan korupsi, sedangkan yang ditangani oleh LPSK di Sumsel yakni sekitar 4 sampai 5 kasus. “Dalam pendampingan sendiri harus ada permasalahan serta dalam proses peradilan pidana,” tandasnya. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : awik obsesi

Avatar

Lihat Juga

HD Usulkan Pendirian Kampus IPDN di Sumsel

Palembang, KoranSN Selain melantik kepengurusan Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sumsel 2021-2026, Minggu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.