Rabu , Januari 23 2019
Home / Gema Sriwijaya / Wabup: Jangan Beri Izin Bagi Perusahaan yang Tidak Ada NPWP PALI

Wabup: Jangan Beri Izin Bagi Perusahaan yang Tidak Ada NPWP PALI

Wabup ketika menunjukkan NPWP Dirinya. (foto-anasrul/koransn.com)

PALI, KoranSN

Wakil Bupati (Wabup) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ferdian Andreas Lacony menegaskan kepada dinas terkait untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PALI.

Hal itu disampaikan wabup saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Launching Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), di Aula Kantor Bupati PALI, Kamis (22/3/2018).

“Dinas terkait harus sering kelapangan mendatangi perusahaan-perusahaan untuk menanyakan pajaknya, karena di PALI ada labih 340 perusahaan. Apabila menemukan perusahaan yang belum memiliki NPWP PALI jangan diberi ijin. Karena sangat lucu, apabila ada perusahaan yang hidup di sini, tetapi bayar diluar sana,” tandas Wabup.

Baca Juga :   Penembak Misterius Umbar Tembakan di Mess PT PP

Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat terutama PNS PALI agar taat pajak.

“Membangun PALI tidak cukup dengan semangat semata, apalagi kalau tidak bayar pajak. Karena pembiayaan pembangunan di negara ini adalah bersumber dari pajak,” ucap Wabup.

Dijelaskan Wabup, ada lebih dari 1.400 PNS belum lagi masyarakat umum lainnya, yang tentunya kalau semuanya bayar PPh orang pribadi, maka dipastikan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pajak akan meningkat. Tetapi disayangkan Wabup, masih banyak pegawai bahkan perusahaan yang hidup di PALI tidak memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) PALI, sehingga DBHnya tidak dikembalikan ke PALI.

“Saya saja bukan lahir di PALI langsung membuat NPWP PALI setelah dilantik. Tapi masih banyak pegawai atau perusahaan yang hidup disini bayar pajaknya ke luar wilayah PALI,” tukas Wabup sambil menunjukkan NPWP dihadapan peserta.

Baca Juga :   Kebakaran Lahan Mulai Muncul di Prabumulih

Sementara, di tempat yang sama Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) kota Prabumulih, Hasanudin menyebutkan bahwa masyarakat kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masih rendah dalam partisipasi membayar pajak.

“PALI sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak, karena banyak rekanan Pertamina disini juga banyak pengepul karet disini, serta mempunyai lumbung minyak dan gas. Tetapi sayang masih banyak yang belum terdaftar, sehingga sangat minim sekali yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi,” ungkap Hasanudin. (ans)

Hotel Grand Inna Palembang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Kawasan Industri Hilir Lubuklinggau Akan Dibuat Jalur Kereta Api

Lubuklinggau, KoranSN Kawasan industri hilir di wilayah Selatan Kota Lubuklinggau akan segera dibuat jalur tersendiri ...