Home / Headline / Warga Banyuasin Bisa Melihat Langsung Sidang Yan Anton

Warga Banyuasin Bisa Melihat Langsung Sidang Yan Anton

SIDANG DI PALEMBANG – Tersangka Yan Anton Ferdian (kanan) dan tersangka Kirman (kiri bawah) saat tiba di Rutan Pakjo Palembang, Yan Anton dan tersangka lainnya ditempatkan KPK di Rutan Pakjo karena akan disidangkan di PN Palembang. (Foto kiri atas dari kiri ke kanan) Kadisdik Banyuasin, Umar Usman, Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga Kependidikan Bidang Program Pembangunan Disdik Banyuasin, Sutaryo, Sekda Banyuasin, Firmansyah serta Kabid Pengendalian dan Oprasianal Dinas PU CK, Banyuasin , Hari Kusuma yang taklain adik kandung Yan Anton saat hadir sebagai saksi di persidangan. (foto diambil beberapa waktu yang lalu). (Foto-Dok/Ferdinand/Koransn)

Palembang, KoranSN

Dalam waktu dekat persidangan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Palembang. Semua masyarakat termasuk warga Banyuasin dapat melihat langsung jalannya sidang, bahkan menurut Pengamat Hukum Sumsel, Dr Sri Sulastri SH MH, Senin (2/1/2017) dari persidangan tersebut dapat terungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang bakal ditetapkan KPK sebagai tersangka baru.

Menurut Sri, dugaan kasus yang menjerat Bupati Yan Anton Ferdian tergolong dugaan kasus pidana. Dari itu persidangan yang akan dijalani Yan Anton terbuka untuk umum hingga masyarakat dapat melihat secara langsung jalannya persidangan.

“Dugaan tindak pidana korupsi serta dugaan pidana penerima ataupun pemberi uang suap termasuk dalam persidangan pidana yang terbuka untuk umum. Jadi, masyarakat diperbolehkan mengakses guna melihat secara langsung jalannya sidang. Kecuali sidang dugaan kasus asusila, itu sidangnya tertutup atau tidak terbuka untuk umum,” ujar Sri.

Sri menilai, dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Banyuasin, kedepan masih ada dugaan tersangka lainnya yang nantinya dapat ditetapkan oleh KPK. Bahkan fakta persidangan Yan Anton juga akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

“Dalam pratik dugaan korupsi, untuk tersangkanya tidak ada yang seorang diri pasti jumlahnya lebih dari satu orang. Apalagi, dalam kasus OTT Bupati Banyuasin ini, diduga masih ada pihak-pihak di Banyuasin yang nantinya bakal ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK,” jelasnya.

Lanjut Sri, belumnya penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut, dikarenakan penyidik saat ini belum mendapati bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka barunya.

“Kalau barang buktinya sudah cukup, pasti KPK telah menetapkan tersangka baru. Meskipun demikian, penyidik pasti sudah mengetahui siapa-siapa saja yang nantinya akan ditetapkan menjadi tersangka berikutnya. Nah, mengapa KPK belum menetapkan tersangka baru? Ini dikarenakan, penyidik masih membutuhkan fakta-fakta persidangan Yan Anton serta keterangan saksi-saksi di persidangan. Tujuannya, untuk memperkuat barang bukti yang saat ini telah ditemukan penyidik. Jadi untuk tersangka baru dalam perkara ini, terbuka lebar,” papar Sri.

Lebih jauh dikatakan Sri, dalam tindak pidana korupsi tentunya setiap tersangka memiliki peran yang berbeda-beda yang diantaranya, ada yang berperan untuk memperkaya diri sendiri, kemudian berperan melakukan penyalahgunaan wewenang bahkan ada juga yang berperan ikut serta melakukan pidana korupsi.

“Untuk itulah, jumlah tersangkanya lebih dari satu orang. Apalagi, dalam perkara ini KPK juga sempat menggeledah rumah Ketua DPRD Banyuasin, Rumah Sekda Pemkab Banyuasin bahkan Rumah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin. Penggeledaan yang dilakukan, karena penyidik telah menemukan bukti permulaan dugaan keterlibatan orang-orang tersebut, hanya saja penyidik saat ini masih melengkapi barang buktinya. Dari itulah, saya menilai jika untuk pihak-pihak yang rumahnya telah digelah nantinya mereka bisa saja ditetapkan KPK sebagai dugaan tersangka berikutnya,” tandas Sri.

Baca Juga :   Polisi Dibacok Orang Tak Dikenal

Diberitakan sebelumnya, Rabu 28 Desember 2016 Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah menjebloskan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian dan dua rekannya, Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan Kirman (Direktur PT Aji Sai) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pakjo Palembang.

Ketiganya ditempatkan di Rutan Pakjo karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21). Bahkan sebelum ketiganya ditempatkan di Rutan Pakjo, KPK juga telah menempatkan tersangka Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin) dan tersangka Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin). Penempatan para tersangka tersebut ke Rutan Pakjo karena dalam waktu dekat para tersangka segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

Sedangkan untuk tersangka Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama) saat ini telah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di PN Tipikor Kelas I A Palembang.

JPU KPK, Roy Riady saat membawa Bupati Yan Anton ke Rutan Pakjo Palembang mengatakan, persidangan tersangka Yan Anton Ferdian dan tersangka lainnya akan dilakukan pada awal Januari 2017.

“Jadi sidangnya dalam waktu dekat, awal Januari ini. Sedangkan untuk keterangan yang lainnya, nanti saja ya, kita lihat di persidangannya,” tutup Roy.

Sebelumnya saat persidangan Zulfikar Muharrami, JPU KPK menghadirkan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Banyuasin, Merki Bakri menjadi saksi terdakwa Zulfikar Muharrami.

Di persidangan Merki Bakri mengatakan, jika dirinya pernah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes.

Pemberian uang tersebut berawal, adanya pertemuan di Asrama Haji, pada sekitar April 2013. Setiba ia di lokasi dirinya bertemu dengan Sekda Firmansyah, yang kemudian Sekda memangilnya seorang diri hingga terjadi pembicaraan antara ia dan Sekda.

“Dalam pertemuan itu, Sekda menyampaikan permintaan uang Rp 3 miliar untuk keperluan Yan Anton. Lalu, saya menelpon Sutaryo (tersangka berkas terpisah). Keseokan harinya, Sutaryo menyampaikan jika dana yang terkumpul hanya Rp 1 miliar. Kemudian, saya ke hotel yang berada di Dr M Isa Palembang. Setiba di hotel, saya menuju salah satu kamar yang di dalamnya ada; Bupati Yan Anton, Sekda Firmansyah dan Robby Sandes. Nah, saat itulah saya sampaikan ke Sekda kalau untuk uang Rp 3 miliar tidak ada, yang ada hanya Rp 1 miliar. Kemudian, Sekda memerintahkan Robby Sandes menerima uang Rp 1 miliar yang saya serahkan tersebut,” paparnya.

Sambung Mekri, dirinya tidak mengetahui untuk asal uang Rp 1 miliar tersebut. Sebab, yang mengumpulkan uang tersebut yakni Sutaryo.

Baca Juga :   Cabuli Bocah Dibawah Umur, Warga SU I Diseret ke Polresta

“Saya hanya memberikan uang itu saja, kalau yang mencarikan uangnya Sutaryo. Hal ini dikarenakan, selain Kasi di Dinas Pendidikan Banyuasin, Sutaryo merupakan orang kepercayaan Yan Anton Ferdian. Selain itu dia juga anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk itulah Sutaryo diduga bisa memenangkan kontaktor atau pemborong dalam proyek-proyek di Banyuasin. Sehingga Sutaryo banyak kenal kontaktor termasuk terdakwa Zulfikar,” ungkap Merki Bakri saat persidangan, Rabu 7 Desember 2016 lalu.

Sementara tersangka Sutaryo saat memberikan kesaksian dalam persidangan, Rabu 21 Desember 2016 mengutarakan, jika tersangka Rustami (berkas terpisah) yang sangat dekat dan selalu berkomunikasi dengan terdakwa Zulfikar. Dari itulah sejak Mekri Bakri menjadi Kepala Dinas Pendidikan hingga jabatan Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh Umar Usman, dirinya selalu menyampaikan kepada Rustami apabila ada pemintaan uang untuk keperluan Yan Anton.

“Pernah Kepala Dinas Pendidikan Umar Usman (tersangka berkas terpisah) menghubungi saya agar mengambil uang Rp 1 miliar kepada Zulfikar. Kemudian, saya menghubungi Rustami lalu kami mengambil uang tersebut. Setelah itu uangnya kami berikan kepada Kirman (tersangka berkas terpisah) untuk Bupati Yan Anton. Selain uang tersebut, ada juga uang Rp 50 juta dari Zulfikar. Uang ini, saya yang memintanya untuk Hari Kusuma yang taklain adik Yan Anton. Saya meminta uang itu karena Hari awalnya meminta uang senilai Rp 300 juta, karena Hari tidak kebagian paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Banyuasin. Dari itu, saya meminta uang Rp 50 juta kepada Zulfikar untuk Hari. Saya lakukan itu, karena saya takut kepada Hari sebab dia kan adik Bupati Yan Anton,” jelasnya.

Lanjut Sutaryo, selain itu sekitar Agustus 2016 dirinya pernah dipanggil Bupati Yan Anton dan Sekda yang mintanya untuk menemui Staf di Dinas Pendidikan Banyuasin, Reza Falevi guna menyelesaikan permasalahan Mekri Bakri yang dilaporkan ke Polda Sumsel terkait dugaan penipuan uang Reza senilai Rp 2,5 miliar.

“Setelah bertemu Reza dan mengetahui masalahnya, keesokan harinya saya ditelpon Rustami agar saya mengambil uang Rp 500 juta kepada Zulfikar untuk mengurus permasalahan hukum Mekeri Bakri tersebut. Setelah uang didapatkan, lalu kami dan Reza melakukan pertemuan di salah satu rumah makan di Palembang hingga akhrinya terdapat kesepakatan dan Mekri tak ditahan. Selain itu, juga ada permintaan uang THR yang diminta oleh Polda Sumsel,” ungkapnya saat bersaksi di persidangan.

Terkait hal tersebut, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat menggelar analisa dan evalausi Kamtibmas tahun 2016 di Mapolda Sumsel mengungkapkan, jika memang ada beberapa anggota Polri yang sebelumnya bertugas di Polda Sumsel diperiksa Mabes Polri, terkait kasus OTT Bupati Banyuasin yang dilakukan oleh KPK.

“Yang memeriksanya Propam Mabes Polri bukan Polda Sumsel, Bahkan saat ini, Mabes Polri masih berkoordinasi dengan KPK terkait pemeriksaan beberapa anggota kepolisian tersebut,” tegas Kapolda.

Diketahui, dugaan kasus ini terungkap setelah Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Bupati Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, mereka yakni; Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin), Zulfikar Muharrami serta Kirman (yang keduanya pihak swasta). (ded)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Polresta Ungkap Hasil Visum Mahasiswi Tewas

Banda Aceh, KoranSN Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh mengungkap hasil visum mahasiswi yang ditemukan …