Warga OI Usulkan Perda Pengelolaan BUMDes Ditinjau Ulang

A. Asmadi Spd.i
A. Asmadi Spd.i

Inderalaya, KoranSN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, saat ini dinilai belum bisa memenuhi keinginan masyarakat untuk mendorong peningkatan taraf perkonomian di desa. Hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya peraturan daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir nomor 3 tahun 2010, yang mengatur tentang Pengelolahan BUMDes.

Hal ini diungkapkan oleh penggiat Demokrasi Ogan Ilir, A. Asmadi, SPd.I, Minggu (16/10/2016).

“Secara yuridis dan subsideritas, Perda tersebut tidak mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP nomor 43 tahun 2014, Permendes no 4 tahun 2015 dan Permendagri nomor 39 tahun 2010,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Asmadi, Perda nomor 3 tahun 2010 yang mengatur tentang Pengelolahan BUMDes, perlu dikaji ulang, mengingat ada beberapa hal yang harus direvisi, diantaranya tentang tata cara pembentukan dan pengelolahan BUMDES, hak dan kewenangan desa, serta kerja sama antar desa maupun pihak ketiga dalam hal pengembangan usaha BUMDes.

“Seperti kita ketahui, wilayah Ogan Ilir ini sangat luas. Hal ini salah satunya dikarenakan kita mempunyai potensi ekonomi lokal yang begitu beragam, hampir setiap kecamatan di Ogan Ilir memiliki home industry yang berbeda, yang bergerak di beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan industri kreatif berbasis masyarakat,” bebernya.

Baca Juga :   Kasus Suap CPNS, Kepala BKD OI Dijebloskan ke Rutan Pakjo

“Dalam hal ini, saya menyoroti bahwa keberadaan BUMDES belum sepenuhnya dapat mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku industri itu sendiri. Bila pengelolahan BUMDES bisa dimaksimalkan, setidaknya roda perekonomian masyarakat di pedesaan bisa berjalan lancar melalui ketersediaan modal dan jangkauan pemasaran yang luas,” tambah Asmadi.

Ia menambahkan, bila kerja sama antar desa tersebut sudah berjalan maksimal, maka dengan sendiri akan menjadi medan magnet bagi pihak ketiga untuk berinvestasi secara menyeluruh, mengingat keterbatasan modal terkadang menjadi kendala berarti bagi para pelaku industri di tingkat lokal.

“Untuk itu diperlukan regulasi yang kuat agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya ketimpangan antara aturan (badan hukum) dan fakta yang terjadi,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah dan wakil rakyat dapat segera merevisi Perda nomor 3 tahun 2010 dan mencermatinya dengan seksama mengingat persepsi masyarakat kepada setiap kebijakan yang diambil saat ini lebih mengarah kepada legitimasi, kinerja dan azas manfaat.

Baca Juga :   Hari Ini, Deklarasi Paslon Solmet

“DPRD yang mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya harus segera mengupayakan agar Perda tersebut dapat dikaji ulang, karena Perda nomor 3 tahun 2010 bagi saya sudah tidak relevan lagi terutama bila ditinjau dari segi yuridis dan subsideritas, karena kita tahu bahwa UU yang mengatur tentang desa disahkan tahun 2014 sedangkan perda ini diberlakukan tahun 2010. Jadi, inti pokok dari hal yang mengatur tentang desa dan pengelolahan desa salah satunya harus bersandarkan kepada UU desa dan turunannya,” pungkas Asmadi. (man)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Herman Deru Disambut Ribuan Muslimat NU

OKUT, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru menghadiri pengajian akbar Muslimat NU di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.