Kamis , Februari 21 2019
Home / Nasional / Waspadai Kerawanan Pilkada Saat Masa Tenang

Waspadai Kerawanan Pilkada Saat Masa Tenang

Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak di Alun-alun Serang, Banten. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Mulai Minggu 24 Juni hingga Selasa 26 Juni 2018, tahapan pemilihan kepala daerah serentak masuk masa tenang. Masa kampanye pun telah resmi berakhir Sabtu 23 Juni 2018.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pihak-pihak yang berwenang memperhatikan potensi kerawanan pelanggaran pilkada dari tim atau simpatisan pasangan calon.

“Mulai dari alat peraga kampanye yang masih terpasang melampaui tenggat yang ditentukan, pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Minggu (24/6/2018).

Menurut Perludem, kerawanan ini berkaca dari pelaksanaan pilkada tahun 2015 dan 2017. Kerawanan itu tidak boleh terjadi lagi pada pilkada tahun ini yang diikuti oleh 171 daerah dan 17 di antaranya adalah provinsi.

Baca Juga :   Oso: Kalau Wiranto Mau Jadi Ketum Lagi, Saya Kasih

“Dan kepada seluruh elemen pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 untuk dapat menahan diri,” ujar Titi.

Mereka juga meminta Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan seluruh logistik seperti surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya tidak terlambat, tidak rusak serta cukup sesuai kebutuhan. Persoalan logistik selain menghambat juga dinilai bisa membuka celah pelanggaran.

“Serta dapat memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara Pilkada 2018,” kata Titi.

Sementara itu, Polri juga akan mengantisipasi ancaman terorisme hingga politik uang jelang hari pelaksanaan pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018. Polri juga baru saja meringkus terduga teroris di Depok yang mau beraksi saat pilkada.

Baca Juga :   Bambang dan Adam Koordinator Suap Muba Senilai Rp 17,5 Miliar

“Di dalam rencana pengamanan pilkada, ancaman teroris sudah masuk,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto secara terpisah.

Polri juga telah membentuk Satuan Petugas Politik Uang sebagai langkah mengantisipasi politik uang. Polri juga mengajak masyarakat membantu untuk menekan pelanggaran pilkada, seperti dengan segera melapor ke petugas terdekat bila menemukan pelanggaran. (vivanews)

Hotel Grand Inna Palembang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah Dituntut 5 Tahun Penjara

Bandung, KoranSN Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Roy Riady menuntut terdakwa suap fasilitas mewah ...