Home / Foto / Yan Anton Bantah Terima Jatah Uang THR, Sekda dan Assisten II yang Atur Proyek di Banyuasin

Yan Anton Bantah Terima Jatah Uang THR, Sekda dan Assisten II yang Atur Proyek di Banyuasin

SIDANG TIPIKOR- Pakai kemeja kotak-kotak lengan panjang, Bupati non aktif Banyuasin Yan Anton Ferdian kembali mengikuti sidang lanjutan OTT Banyuasin di Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang, Kamis (16/2) dengan agenda mendengarkan saksi saksi. tampak juga tersangka Umar Usman (tengah) dan Sukaryo (kiri) duduk berdampingan menunggu sidang dimulai.– Foto Ferdinand Deffryansyah/koran-sn

Palembang, koransn.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Firmansyah dan Asisten (Ass) II Setda Banyuasin, Rislani A Gafar diduga mengatur atau mengarahkan para pemenang proyek-proyek di Dinas PU Cipta Karya (CK) Banyuasin. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas (Kadis) PU CK Banyuasin, Noor Yosept Zaath, Kamis (16/2) di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Palembang.

Noor Yosept Zaath merupakan salah satu saksi dari enam saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi terdakwa Yan Anton Ferdian, Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan terdakwa Kirman (Direktur PT Aji Sai).

Dalam kesaksiannya Noor Yosept Zaath mengatakan, sejak tahun 2014 lalu dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU CK Banyuasin, dimana sebelumnya jabatannya yakni, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banyuasin.

“Semenjak menjabat Kepala ULP hingga Kepala Dinas PU CK Banyuasin. Untuk semua proyek yang dilelang, para pemenangnya semuanya sudah diarahkan oleh Sekda Firmansyah dan Asisten II Rislani A Gafar. Kalau jumlah proyeknya saya lupa, namun diantaranya adalah; pembangunan Kantor Camat di Banyuasin yang pemenang lelangnya yakni, kontraktor bernama Karmanto,” katanya.

Diceritakan Noor Yosept Zaath, jika ia menjabat sebagai Kadis PU CK menggantikan Abi Hasan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga (BM) Banyuasin. Disaat ia baru menjabat sebagai kepala dinas, Abi Hasan yang merupakan Kadis PU CK yang lama menyampaikan kepadanya jika Dinas PU CK memiliki hutang Rp 5,4 miliar, kepada para rekanan dinas yakni kontraktor.

“Ketika itu saya bersama staf saya Defriyansyah diajak bertemu Abi Hasan dan Bendahara PU BM Banyuasin, Reza Indriansyah di salah satu rumah makan Jalan Veteran Palembang. Dalam pertemuan itu, Abi Hasan memberikan kopelan kertas yang tertulis hutang Dinas PU CK kepada rekanan dinas. Bahkan di kertas itu juga tertera nama-nama kontraktor, yang kata Abi Hasan, harus diberikan proyek sebagai syarat untuk melunasi hutang di dinas,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, usai menggelar pertemuan itu kemudian dirinya menemui Sekda Firmansyah dan Asisten II, Rislani A Gafar untuk mempertanyakan apakah boleh ia mengikuti perkataan yang disampaikan Abi Hasan.

“Ketika bertemu Sekda dan Asisten II, mereka membenarkan hal itu. Bahkan Sekda dan Asisten II mengarahkan saya agar memberikan proyek kepada para kontraktor yang namanya ada dalam kopelan yang diberikan Abi Hasan kepada saya. Saat saya bertanya apakah bupati (Yan Anton) tahu akan hal itu? kepada saya, Sekda dan Asisten II mengungkapkan, jika pasti bupati tahu. Semenjak itulah proyek di Dinas PU CK, para kontraktor yang menang lelang semuanya telah diarahkan,” ungkapnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, JPU KPK Roy Riadi mengajuan pertanyaan terkait jumlah proyek di Dinas PU CK selama Noor Yosept Zaath menjabat Kepala Dinas PU CK. Dikatakan Noor Yosept, jika dirinya tidak ingat atau lupa termasuk nominal anggaran setiap proyeknya.
Mendengarkan kesaksian tersebut JPU KPK mengingatkan jumlah proyek selama jabatan Kepala Dinas PU CK dijabat Noor Yosept Zaath.

“Kami ingatkan, berdasarkan BAP di berkas perkara. Selama saksi menjabat kepala dinas untuk proyek tahun 2015 ada 19 item sedangkan tahun 2016 terdapat 16 item, yang kami tanyakan. Saksi, sebelumnya kan menjabat Kepala ULP Banyuasin. Semenjak menjabat Kepala ULP itu hingga saksi menjabat kepala dinas, bagaimana cara meloloskan para pemenang proyek dalam lelang? Selain itu, apakah ada penerimaan, pemintaan atau pemberian sejumlah uang, coba saksi jelaskan?,” tanya JPU KPK.

Diungkapkan Noor Yosept Zaath, saat ia masih menjabat sebagai Kepala ULP, saat itu dirinya tidak mengatur lelang proyek melainkan hanya melakukan kegiatan administrasi kelengkapan dokumen lelang saja. Sebab, semua lelang proyek semuanya dikelola oleh Pokja yang ada disetiap SKPD.

“Jadi saya tidak mengetahui begaimana caranya para kontraktor memenangkan proyek yang dilelang. Namun saya menilai jika semuanya itu kan sudah diarahkan oleh Sekda dan Asisten II. Sedangkan terkait pemberian uang dari para kontraktor pemenang lelang kepada pihak ULP dan para Pokja. Dari dulu itu sudah jadi keterbiasaan. Bahkan saat saya menjabat Kepala ULP, sudah ada pemberian uang-uang itu, tapi uang tersebut tidak saya bawa pulang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Noor Yosept Zaath, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU CK juga ada permintaan uang yang dilakukannya kepada kontraktor.

“Saya meminta uang kepada kontraktor bernama Karmanto. Hal itu saya lakukan setelah mendapat perintah dari Asisten II, yang meminta saya mengambil uang Rp 450 juta. Kemudian saya perintahkan staf saya, Defriyansyah mengambil uang tersebut kepada Karmanto. Setelah itu semua uangnya diberikan ke Asisten II melalui sopir Sekda. Selain itu, saya secara pribadi juga pernah memberikan uang Rp 125 juta kepada Yan Anton saat kami berada di kawasan Mariana Banyuasin. Uang itu saya berikan untuk acara syukuran kenaikan haji Yan Anton,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, menjelang lebaran tahun 2015 dan tahun 2016. Dirinya secara pribadi juga pernah memberikan uang Rp 100 juta yang diserahkan langsung kepada Yan Anton.
“Untuk uang THR ini saya berikan selama dua tahun berturut-turut jadi totalnya Rp 200 juta. Pemberian uang itu saya lakukakan karena di Banyuasin hal itu sudah biasa dilakukan oleh setiap Kepala Dinas, itu yang saya dengar di sana,” tandasnya.

Menanggapi pemberian uang THR tersebut langsung dibantah Yan Anton saat diberikan kesempatan Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan dari saksi Noor Yosept Zaath.

“Kalau uang Rp 125 juta yang diserahkan di Mariana, itu memang ada. Namun, untuk pemberian THR yang saya terima Rp 100 juta ditahun 2015 dan Rp 100 juta lagi ditahun 2016 dari saksi Noor Yosept Zaath, itu tidak benar Majelis Hakim,” tegas Yan Anton dalam persidangan.

Setelah medengarkan kesaksian Noor Yosept Zaath, JPU KPK menghadirkan saksi Defriyansyah, selaku staf di Dinas PU CK Banyuasin.

Dikatakan Defriyansyah, dalam perkara ini dirinya hanya mengambilkan uang dari kontraktor bernama Karmanto. Hal itu dilakukan setelah ia mendapat perintah dari Kadis PU CK, Noor Yosept Zaath.

“Uang yang saya ambil dari Karmanto totalnya Rp 450 juta. Uang itu saya terima secara bertahap, atas perintah Pak Noor Yosept Zaath kemudian semua uangnya saya berikan ke sopir Sekda. Selain itu saya juga pernah menemani Pak Noor Yosept menemui Kepala Dinas PU BM, Abi Hasan di salah satu rumah makan di Jalan Veteran Palembang. Dalam pertemuan itu, Pak Abi Hasan memberikan kopelan kertas nama-nama para kontraktor kepada Pak Noor Yosept Zaath,” tutupnya.

Dalam persidangan tersebut JPU KPK juga menghadirkan Direktur CV Orija, Asmuin yang taklain kontraktor pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Banyuasin.

Diungkapkan Asmuin, dirinya mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin setelah kenal dengan terdakwa Sutaryo pada tahun 2014 lalu.

“Dulu saya penjual LKS ke sekolah-sekolah. Semenjak kenal dengan Sutaryo, saya mendapatkan proyek tahun 2015 dan tahun 2016 di Dinas Pendidikan. Proyek-proyek itu saya dapatkan dengan cara memberikan fee 15 persen hingga 20 persen kepada Sutaryo. Kepada saya Sutaryo menyampaikan jika uang fee itu untuk atasnya yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Banyuasin saat itu. Adapun uang yang saya berikan kepeda Sutaryo yakni; untuk tahun 2014, dua kali pemberian yakni; Rp 200 juta dan Rp 250 juta. Kemudian tahun 2015 dua kali pemberian uang juga kepada Sutaryo yakni; Rp 30 juta dan Rp 50 juta. Sedangkan tahun 2016 juga dua kali, awalnya Rp 1 miliar kemudian Rp 300 juta. Semua pemberian uang itu diberikan karena Sutaryo yang memintanya, kalau saya tak memberikan uang maka saya tidak mendapatkan proyek,” ujarnya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, JPU KPK kemudian menghadirkan saksi Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama), salah satu terdakawa yang telah divonis hakim dengan pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan). Zulfikar dihadirkan hanya untuk saksi perkara terdakwa Sutaryo dan terdakwa Umar Usman.

Dalam kesaksiannya Zulfikar mengatakan, jika dalam perkara ini ia memberikan uang Rp 1 miliar berdasarkan permintaan Sutaryo.
Uang tersebut diberikan lantaran Sutaryo menjanjikan proyek tahun 2017 di Dinas Pendidikan Banyuasin.

“Selain uang itu juga ada uang tambahan Rp 50 juta yang diminta oleh Sutaryo. Semua uang itu merupakan uang pribadi yang saya ambil dari tabungan saya,” ungkapnya.

Seusai para saksi dihadirkan di muka persidangan, Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH menutup sidang dan akan melanjutkan sidang pekan depan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya. (ded)

Publisher : Ferdin Ferdin

Ferdin Ferdin
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Oknum Kades Geramat Tertangkap OTT Sat Reskrim Polres Lahat

Lahat, KoranSN Oknum Kepala Desa (Kades) Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat berinisial ‘AK’ tertangkap ...

error: Content is protected !!