Rabu , Oktober 24 2018
Home / Headline / Yan Anton Ferdian Lewat Pintu Belakang (Kasus Dana Hibah)

Yan Anton Ferdian Lewat Pintu Belakang (Kasus Dana Hibah)

(Foto Ferdinand/koransn)
Yan Anton Ferdian saat diperiksa Kejagung RI, Rabu (3-8-2016) di Gedung Kejati Sumsel dalam kasus dugaan korupsi dana Hibah Provinsi Sumsel tahun 2013.- (Foto Ferdinand/koransn)

Yan Anton

Palembang,KoranSN
Mantan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 Yan Anton Ferdian, Rabu (3/8/2016) mendatangi panggilan Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung RI di Kejati Sumsel untuk diperiksa menjadi saksi dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Sumsel Tahun 2013 senilai Rp 2,1 triliun.

Kehadiran Pria yang saat ini menjabat Bupati Banyuasin,  tak seperti saksi lainnya yang datang lalu masuk ke Gedung Kejati Sumsel melalui pintu depan serta mengisi buku tamu. Yan Anton yang tampak hadir sekitar pukul 11.00 WIB ini terlihat masuk dan keluar Gedung Kejati Sumsel lewat pintu belakang.

Ketika baru tiba, Yan Anton langsung masuk ke dalam ruangan pemeriksaan di aula lantai satu dan duduk di kursi tunggu paling ujung di sudut ruangan tersebut. Aksi Yan Anton ini sempat mengecoh sejumlah wartawan yang sejak pagi meliput pemeriksaan tersebut.

Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, barulah Yan Anton menjalani pemeriksaan. Tampak ketegangan dari wajahnya saat jaksa Kejagung melakukan pemeriksaan terhadapnya. Pemeriksaan Yan Anton berakhir pukul 15.28 WIB, lalu Yan Anton keluar dari ruang riksa dengan melakah menuju pintu belakang guna meninggalkan Gedung Kejati Sumsel.

Sembari berjalan menuju mobil Kijang Inova warna hitam BG 1691 JT yang ditumpangi bersama ajudan dan dikendarai sopirnya. Kepada wartawan Yan Anton mengatakan, selama pemeriksaan banyak pertanyaan yang diajukan jaksa penyidik Kejagung kepadanya. Diantaranya siapa ketua komisi saat dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014.

“Termasuk pertanyaan dana aspirasi yang saya ajukan saat itu. Dalam pemeriksaan, saya sampaikan jika dana aspirasi tersebut dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, serta pembangunan lain-lain. Kalau pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya sebagai saksi,” kata Yan Anton seraya masuk ke dalam mobil.

Sebelumnya mantan anggota DPRD Sumsel Sakim lebih dulu menjalani pemeriksaan. Sakim tampak keluar ruangan pemeriksaan sekitar pukul 13.15 WIB, seusai pemeriksaan, Sakim bergegas menuju mobil pribadinya dan enggan berkomentar kepada sejumlah wartawan. “Tanya saja ke penyidik,” ucap Sakim singkat.

Baca Juga :   Pukul Tetangga Sendiri, Andi Huni Hotel Prodeo

Pantauan di lapangan, selain Yan Anton dan Sakim dalam pemeriksaan tersebut juga tampak mantan Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan mantan Wakil Ketua DPRD Sumsel HA Djauhari. Meskipun keduanya tiba di Gedung Kejati Sumsel sejak pukul 10.00 WIB namun pemeriksaan baru dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB.

Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Wasista Bambang Utoyo selesai sekitar pukul 16.40 WIB. Setelah diperiksa ia tampak keluar dari ruangan pemeriksaan, lalu melangkah menuju pintu depan untuk meninggalkan Gedung Kejati Sumsel.

Usai menjalani pemeriksaan Wasista Bambang Utoyo mengatakan, anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 berjumlah 75 orang terdiri dari delapan fraksi. Dimana masing-masing anggota DPRD kala itu semuanya mengajukan dana aspirasi Rp 5 miliar setiap anggota DPRD. Dana itu diajukan, setelah tiga kali reses atau kunjungan ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Kalau saya saat itu mengajukan bantuan untuk Paud, perbaikan jalan, serta bantuan tedmon. Masing-masing anggota DPRD juga melakukan hal yang sama. Namun untuk dana aspirasi ini kita hanya sebatas mengajukan dana saja sebab pengaturan uang dan tander semuanya diatur oleh TAPD Pemerintahan. Jadi uang Rp 5 miliar itu tidak dipegang oleh anggota DPRD, yang memegangnya TAPD. kita (anggota DPRD) hanya sebatas menerima aspirasi rakyat dari rases, kemudian mengajukan anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat, itu saja,” paparnya.

Dilanjutkannya, setelah uang aspirasi direalisasikan untuk bantuan dan pembangunan maka untuk pertangungjawabannya dibuat oleh pengaju aspirasi yakni masyarakat penerima dana.”Terkait hal tersebutlah Kejagung memeriksa saya sebagai saksi, dimana pertanyaan yang diajukan sama seperti pertanyaan dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu, yakni terkait reses dan proses dana aspirasi yang diajukan,” tandasnya.

Darmadi Djufri mantan anggota DPRD Sumsel yang kemarin juga tampak menjalani pemeriksaan mengungkapkan, jika selama diperiksa dirinya diajukan pertanyaan terkait dana aspirasi Rp 5 miliar yang diajukannya untuk masyarakat.

“Pemeriksaannya menyangkut proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Kepada penyidik saya sampaikan, jika saya mengajukan dana aspirasi kepada Pemprov Sumsel melalui BPKAD. Ada dua bantuan, yang pertama bantuan uang Rp 4 miliar untuk Pemkot Lubuklinggau yang merupakan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan bantuan kedua yakni uang Rp 1 miliar untuk pembangunan Masjid. Jadi dalam hal ini, saya hanya mengajukan anggaran saja yang memutuskannya BPKAD bahkan dalam pemeriksaan saya sudah sampaikan semuanya kepada Kejagung,” tutupnya.

Baca Juga :   Alex Noerdin Tegaskan Dodi Kompeten Pimpin Muba

Ketua Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejagung RI Haryono mengungkapkan, pemeriksaan para mantan anggota DPRD Sumsel merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya pihaknya telah memeriksa LSM, Ormas dan sejumlah PNS di Kejati Sumsel.

“Ada 48 mantan anggota DPRD Sumsel yang kita periksa. Dengan pemeriksaan ini diketahui jika dana hibah Pemprov Sumsel tersebut selain diterima LSM dan Ormas, juga diterima oleh mantan anggota DPRD Sumsel untuk dana aspirasi. Dari itulah para mantan DPRD Sumsel tersebut kita periksa,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, lanjut Haryono, Kejagung mempertanyakan bagaimana proses penganggaran dana aspirasi dan reses. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para mantan anggota DPRD Sumsel merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya, setelah beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melakukan pemeriksaan di Kejati Sumsel.

“Dulu saat penyelidikan mereka ini sudah kita periksa. Dan kini ditahap penyidikan mereka kembali kita periksa sebagai saksi. Tujuannya untuk mempertajam penyidikan serta melengkapi berkas dua tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung RI,” tegasnya.

Kajati Sumsel Susdiyarto Agus P SH MH menambahkan, jika dalam pemeriksaan tersebut Kejati Sumsel hanya memfasilitasi tim Kejagung untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Sumsel Tahun 2013.

“Satu minggu lebih tim Kejagung telah melakukan pemeriksaan saksi di Kejati Sumsel ini. Materi pemeriksaan apa saja, saya tidak bisa menyampaikan, karena kita kan hanya memfasilitasi tempat saja  bahkan semua jaksa penyidik yang memeriksa semuanya dari Kejagung. Begitu juga soal pengembangan dugaan kasus ini semuanyapun dilakukan oleh tim jaksa dari Kejagung RI,” pungkasnya.

Diketahui, Kejagung telah melakukan pemeriksaan para saksi di Kejati Sumsel sejak Selasa 26 Juli 2016. Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mengusut dugaan kasus ini setelah Kejagung RI menetapkan dua pejabat Pemprov Sumsel yakni, ‘LPLT’ (Kepala BPKAD Sumsel) dan ‘I’ (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) sebagai tersangka.

Bahkan untuk mengusut perkara ini, Selasa 1 Maret 2016 lalu, Kejagung RI juga telah memeriksa 62 mantan anggota DPRD Sumsel periode jabatan tahun 2009-2014 yang pemeriksaanya waktu itu juga dilakukan di Kejati Sumsel. (ded)

CGV Cinemas Segera Hadir di Lantai 3 PTC Mall Palembang

Publisher : Ferdin Ferdin

Ferdin Ferdin
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Tim Khusus Antibandit Bekuk Komplotan Pencuri Batubara

Palembang, KoranSN Tim Khusus Antibandit (Tekab) 134 yang dibentuk Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!