Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, KoranSN
Tanggal 1 Maret mendatang, Presiden RI, Joko Widodo akan bertandang ke Sumsel untuk memantau progres pembangunan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) serta Light Rail Transit (LRT) yang saat ini tengah dilakukan di Kota Palembang.
Hal tersebut diakui Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, Kamis (25/2/2016). “Ya, memang direncanakan untuk datang ke Sumsel,” katanya.
Dijelaskannya, kedatangan Presiden tersebut untuk memantau dan mengecek persiapan tol Palindra serta LRT. Selain itu, menurutnya kedatangan Presiden tersebut bukan untuk melakukan Groundbreaking mengingat saat ini progres pembangunan LRT sudah mencapai beberapa persen.
“Yang penting itu peresmiannya bukan groundbreakingnya. Kita lihat saja nanti, kalo tidak berubah 1 Maret pak Jokowi ke Palembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III, Thomas Setiabudi Aden menambahkan, pembangunan tol Palindra ini dilakukan untuk memperlancar transportasi baik dari Palembang bahkan sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan PP nomor 26/2008 dan Perpres No 13/2012 serta Kepmen PU No 567/2010.
“Nantinya pembangunan tersebut ditarget selesai sebelum Asian Games, bahkan ditahun 2017 mendatang tol Palindra seksi 1 (Palembang-Rambutan) akan dapat dilewati,” katanya.
Diterangkannya, tol Palindra ini sendiri terdiri dari 3 seksi yakni: pertama Palembang-Pemulutan dengan panjang lintasan 7 km, untuk seksi kedua, Pemulutan dan Rambutan dengan panjang lintasan yakni 6 km. Sedangkan untuk Seksi 3 yakni Rambutan- Indralaya dengan panjang lintasan yakni 10 km.
“Untuk prgress pengerjaannya sendiri sejauh ini baru 11,26 perasn,” terangnya.
Pembangunan tol Palindra tersebut, lanjut Thomas dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (HK) melalui penugasan perpres 100 yang telah diperbaharui dengan perpres 117, Kemudian Palindra ini juga ditarget selesai pada tahun 2017 mendatang.
“Pembangunan Seksi satu sendiri sudah selesai dan sudah dapat dioperasionalkan,” terangnya
Di tempat yang sama Manager Umum pembangunan tol Palindra PT HK, A Darius mengatakan, pihaknya mencatat saat ini untuk SP2LP sudah dilakukan sejak 2013 dan feasibility Studi (FS) ruas tol Palindra keluar pada tahun 2013, sedangkan amdal juga telah dilakukan, tinggal DED saja yang masih dalam proses.
“Untuk pembebasan lahan belum seluruhnya selesai. Progres keseluruhan pembebasan lahan baru 71,3 persen,” katanya.
Dirinya menjelaskan, nantinya bakal ada dua pintu keluar tol Palindra. Yakni pintu keluar akses Pemulutan dan pintu keluar akses KTM Rambutan. Untuk fisik, kata Darius, pihaknya sudah lakukan pekerjaan secara acak.
Hal itu disesuaikan dengan lokasi yang sudah dibebaskan lahannya. “Yang jelas kita sinergis dengan PPTK Pembebasan Lahan,” terangnya.
Untuk teknis pembangunan tol Palindra itu, pihaknya mengerjakan dengan sistem vacuum. Sebab, rata-rata kawasan yang akan dilewati tol itu adalah rawa. “Setelah di sedot dan di vacuum. Langsung dikerjakan kontruksinya,” ujar Darius.
Ketua PPTK Pembebasan Lahan Balai Besar Pelaksana Jalan Negara Wilayah III, Adi Rosadi juga menambahkan, saat ini lahan yang sudah bebas baru sekitar 71,3 persen dari 22 km.
Menurutnya, lambatnya pembebasan lahan ini dikarenakan banyak faktor, yakni karena lahan yang digunakan sebagian tidak setuju dengan besaran yang ditetapkan oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Tapi yang paling banyak itu lahan yang sengketa. Dalam satu lahan ada lebih dari dua hingga tiga pemilik. Kita bingung mau kasih uangnya kesiapa. Karenanya diserahkan ke pengadilan saja,” jelasnya.
Sistem yang dipakai adalah konsinyuasi di Pengadilan Negeri Sumsel. “Selagi masih tahap konsinyuasi kita tetap jalankan pembangunan. Nanti pengadilan yang memutuskan terkait dana pembebasan lahan jatuh ke siapa,” tandasnya. (wik)
