100 Peserta Ikut Sosialisasi Hukum Pertanahan





Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Jumaidi ST MSi membuka Sosialiasai Hukum Pertanahan yang diikuti Aparatur Pemerintahan Desa. (foto-yudi/koransn)

Muara Enim, KoranSN

Sebanyak 100 peserta yang berasal dari aparatur Pemerintah Desa terdiri dari, Kades, Kaur, Ketua BPD/Kadus lingkup Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ikuti Sosialisasi Hukum Pertanahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim, Kamis (13/12/2018) sekitar pukul 09.00 wib.

Acara yang dilangsungkan di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim dengan Narasumber Sosialisasi, dari Polres Muara Enim, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Kabag Hukum Setda Kabupaten Muara Enim.

Acara tersebut dibuka Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim Ir H A Yani Heriyanto MM diwakili Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jumaidi ST MSi. Dikatakan Sekretaris Dinas, tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama.

Baca Juga :   Harga Karet Turun Lagi Di Petani

Selain mempunyai nilai batinia yang mendalam bagi rakyat Indonsia kata Jumaidi, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional.

Dijelaskannya, Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni tentang Hak Menguasai Tanah dari Negara, yang memberi wewenang untuk.

Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia. Kemudian kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum anatara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

“Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UUPA penyelenggaraan Hak Menguasai Negara dapat didelegasikan kepada daerah-daerah swatantra (Propinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa) bahkan pada suatu komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya,”ulasnya.

Baca Juga :   Koramil 405-10 Pagaralam Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat

Diteranagkannya kembali, Pemerintah Daerah atas kekuatan Undang-Undang bisa mempunyai wewenang hak menguasai negara yang dipegang dan diletakan pada kepala daerahnya, dan bagi persekutuan masyarakat adat dapat diberikan hak menguasai negara, sepanjang dalam pesekutuan adat tersebut masih ada dan diakuinya hak ulayat daaria peseakutuannya.

“Diharapkan, sosialisasi Hukum Pertanahan yang diikuti ini akan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan yang berlaku di Indonesia,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksaana Kegiatan Sosialisasi Hukum Pertanahan, Dedi Faureza Kartubi SSTP menambahkan, Sosialisasi Hukum Pertanahan tujuannya, Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan khususnya kebijakan-kebijakan pertanahan dan untuk membangun serta meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan dalam Kabupaten Muara Enim khususnya lingkup Kecamatan Ujanmas. (yud)





Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Pelatihan Kemasan Digelar, Dinkop UKM Berharap UMKM PALI ‘Naik Kelas’

PALI, KoranSN Dalam meningkatkan mutu dan kualitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!