Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Empat Lawang, KoranSN
Anggaran untuk belanja finger print sebesar Rp 3 miliar dan alokasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp 9 miliar, terpaksa ditunda penganggarannya di APBD-P 2016.
Penundaan ini, menurut Ketua DPRD Empat Lawang H David Hadrianto Aljufri akibat mis komunikasi antara Pemkab Empat Lawang dan DPRD Empat Lawang. Menurutnya, DPRD tidak dilibatkan dalam pembahasan pengalokasian anggaran tersebut.
“Jika keterangan dari Plt Bupati, dana TPP di masukan dalam pos tunjangan, kami juga tidak pernah di diajak untuk membahasnya dan belanja finger print sebesar Rp3 miliar yang masuk di rekening belanja SKPD BKD pada saat pembahasan anggaran di tingkat Banggar juga tidak dibahas. Kami menghargai niat baik dari Plt bupati untuk memberikan TPP kepada PNS di Empat Lawang, namun karena ada kesalahan cara penganggaran maka rapat terakhir DPRD dan TAPD diambil kesepakatan finger print dan TPP untuk ditunda di APBD-P 2016,” ungkap David, Kamis (3/3/2016).
Secara pribadi, David menuturkan, hal ini merupakan tugas Sekda selaku ketua TAPD untuk menyampaikan dengan Plt Bupati. Ia juga mempersilahkan, TAPD untuk kembali membahas dana TPP bersama Komisi I DPRD Empat Lawang. Ada tenggang waktu sampai pembahasan APBD-P 2016, bagi pemerintah daerah untuk membuat kajian serta simulasi terhadap PNS yang akan menerima dana tersebut.
“Silahkan buat aturan melalui Perbup, seperti apa penyaluran dana itu kepada PNS yang menerima, sebab pemberian dana tersebut dinilai dari kinerja PNS itu sendiri, baik disiplin maupun hal-hal yang lain,” paparnya.
Di sisi lain kata David, permasalahan PNS yang tidak betah di Empat Lawang dan banyak yang keluar dari kabupaten Empat Lawang ini kembali ke kebijakan Plt Bupati.
“Sepengetahuan kami PNS hasil test di Empat Lawang tidak boleh keluar karena mereka terikat kontrak minimal mengabdi selama 10 tahun di Pemerintahan Empat Lawang. Jangan permasalahan TPP jadi meluas dan menimbulkan persepsi masing-masing serta jangan kinerja PNS tidak betah di Empat Lawang hanya mengharapkan dana TPP semata. Permasalahan kenapa dana tersebut tidak kita alihkan ke program lain itu permintaan dari TAPD, hal ini perlu kami luruskan biar pemasalahan ini jangan jadi konflik di kalangan masyarakat umumnya PNS terhadap program Plt,” katanya.
“Bupati kedepan. kami mengharapkan agar kiranya kebijakan dan program-program lainnya mari kita bicarakan pada saat penyusunan RKUAS – RPAS di APBD-P 2016 kedepan di bulan Juni ini,” pungkasnya. (foy)
