Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sumsel berimbas langsung dengan alokasi anggaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, salah satunya di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.
Anggaran belanja langsung yang sebelumnya mencapai 140 miliar, di tahun 2016 mendatang hanya dialokasikan Rp 55 miliar. Akibatnya dipastikan tidak ada alokasi anggaran untuk renovasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) di tahun depan yang bersumber dari APBD Sumsel.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Anita Noeringhati usai rapat bersama Disdik Sumsel, Senin (12/10).
Pemangkasan anggaran kata Anita, tidak hanya terjadi di Disdik saja, tetapi dilakukan disemua SKPD. “Kita sangat prihatin dengan kondisi ini, mengapa sektor pendidikan justru anggaran belanja langsungnya menurun sekali, dengan begini kita pastikan permintaan daerah untuk merenovasi sekolah ataupun pembangunan ruang kelas baru belum dapat direalisasikan di tahun 2016,” ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, kondisi ini akibat dari pengurangan DBH untuk Sumsel dari Pemerintah Pusat. Imbasnya terhadap penurunan APBD Sumsel dari sebelumnya Rp 7 triliun menjadi Rp 5 triliun lebih.
“Belum lagi kita punya kewajiban untuk membayar hutang, sehingga mau tidak mau dilakukan pemangkasan anggaran,” katanya.
Namun demikian kata Anita, Disdik masih mendapat dana dari pos bantuan gubernur yang mencapai Rp 500 miliar yang sebagian besar diperuntukkan bagi program sekolah gratis.
“Sekolah gratis mendapat alokasi anggaran terbesar mencapai Rp 497 miliar, selanjutnya untuk sertifikasi guru Rp 14,5 miliar dan lainnya,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Disdik Sumsel Widodo mengakui, pengurangan anggaran di instansi yang dipimpinnya akan berdampak terhadap pemangkasan program. Menurutnya, pengurangan alokasi anggaran dilakukan di semua instansi pemerintahan di lingkungan pemerintah Sumsel.
“Kita akan maksimalkan anggaran yang ada ini. Artinya, kita akan prioritaskan agenda nasional dan provinsi. Sementara agenda-agenda yang belum mendesak, yang bersifat koordinasi, rapat-rapat, seminar, pelatihan, termasuk rehab yang tidak mendesak akan kita tunda dulu sampai kondisi membaik,” ujarnya. (awj)
