2017, Kanwil DJP Sumsel dan Babel Ditarget 15,90 Triliun







Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, M. Ismiransyah saat memberikan keterangan terkait penerimaan pajak dihadapan para jurnalis. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Tahun 2017 ini, Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel), ditarget mampu mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp 15,90 triliun. Target ini lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 13,25 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, M. Ismiransyah mengatakan, dengan target yang dibebankan tersebut, artinya DJP Sumsel dan Kepulauan Babel harus tumbuh sebesar 31 persen dari realisasi penerimaan tahun 2016 lalu atau tumbuh sebesar 42 persen dari realisasi penerimaan tahun 2016 diluar penerimaan dari program tax amnesty.

Di tahun 2016, dari target yang dibebankan sebesar Rp 13,25 triliun, Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 12,18 triliun atau mencapai 91,92 persen.

“Sejauh ini, realisasi penerimaan pajak dari bulan Januari hingga tangal 19 Juni 2017 ini sebesar Rp 4,83 triliun atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,90 persen dari periode yang sama tahun lalu,” ungkap Ismiransyah dalam keterangan saat berbuka bersama jurnalis di aula lantai 5 Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, Rabu (21/6).

Dikatakannya, sektor-sektor unggulan yang menjadi penyumbang penerimaan di Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, antara lain perdagangan (kontribusi 24 %), pertambangan (kontribusi 13 %), industri pengolahan (10 %), jasa keuangan (9 %) serta perkebunan (9 %).

Baca Juga :   Waskita Bidik Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Getaci

Lanjutnya, realisasi penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan OP sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 sejumlah 365.090 wajib pajak (WP), sehingga capaian kepatuhan formal untuk DJP Sumsel dan Kepulauan Babel sebesar 113,26 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Dari 365.090 wajib pajak yang menyampaikan SPT, sejumlah 53.434 merupakan wajib pajak badan dan OP non karyawan, dan sisanya sebesar 311.656 merupakan wajib pajak karyawan baik swasta maupun PNS/TNI/Polri,” ungkapnya.

“Kedepan, kita akan meningkatkan kepatuhan material wajib pajak OP non karyawan dan badan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal,” pungkasnya. (awj)

 







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Maksimalkan Layanan Digital, Bank Sumsel Babel Ajak Nasabahnya Gunakan Internet Banking

Palembang, KoranSN Sebagai bank yang mempunyai visi menjadi bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja unggul …

error: Content is protected !!