2018, Lukman Janji Semua Layanan di Kemenag Sudah Digital



Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memberikan pesan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di hari jadi, atau Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke 72 pada hari ini, Rabu (3/1/2018).

Lukman mengatakan, pada masa kekinian, tugas semakin berat dan tantangan menghadapi zaman yang cepat berubah. Karena itu, PNS tidak boleh lagi bekerja dengan kacamata kuda yang minim kepedulian terhadap sekitar.

“Tuntutan publik semakin tinggi, terbuka, dan spontan. Karena itu, diperlukan sikap yang tepat dan cerdas dalam merespons tuntutan masyarakat terhadap Kementerian Agama,” kata Lukman di Gedung Kemenag, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Baca Juga :   Prabowo-Sandiaga Unggul di Riyadh

Lukman menekankan kepada jajarannya untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai arah, agar dapat mencapai target kinerja, sekaligus memenuhi harapan publik. Kemudian, PNS juga diminta melatih kepekaan, agar lebih memahami persoalan riil di masyarakat sehingga dapat menentukan prioritas kerja.

“Dalam bahasa agama, langkah ini dikenal dengan istilah ‘taqdimul aham min almuhim’, dahulukan yang terpenting daripada yang penting,” ujarnya.

Di samping itu, menurut Lukman, Kemenag jangan hanya fokus sekedar menyerap anggaran secara maksimal setiap tahun. Penyerapan anggaran harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya terasa optimal. Dia meminta lembaganya itu berinovasi sesuai dengan kebutuhan kekinian.

Baca Juga :   Sempat Dideportasi, 24 WNI Kembali Dipekerjakan di Papua Nugini

“Karenanya, saya berharap tahun ini semua layanan di pusat dan daerah sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai implementasi e-Government,” ujarnya. (viva.co.id)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tepat Perpanjang PPKM

Jakarta, KoranSN Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan …