2018, Seluruh Hutang Dideadline Lunas

Joko Imam Sentosa. (foto-dok/kawik/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Di tahun 2018 mendatang atau tepatnya berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dideadline untuk melunasi semua hutang baik bagi hasil ke daerah dan lain sebagainya. Demikian diakui Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Sentosa saat ditemui, Rabu (22/3/2017).

“Ya, memang di 2018 RPJMD Provinsi Sumsel habis karena memang masa bakti kepala daerah juga habis karena itu setiap hutang harus dilunasi,” katanya.

Dijelaskan Joko, pihaknya tengah menghitung dana yang diperlukan karena memang selain untuk membayar hutang ada skala prioritas lainnya yang harus dipenuhi seperti dana untuk menghadapi Pilkada, tugas sebagai tuan rumah Asian Games, serta penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) agar tidak terjadi.

“Jadi tentunya butuh dana yang sangat lah besar untuk mencukupi hal tersebut meskipun ada dana bantuan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Asian Games,” jelasnya.

Dirinya menerangkan, saat ini pihaknya tengah mencari potensi sumber keuangan yang dapat dimaksimalkan kembali, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan beberapa pajak lainnya. Selain itu, menurut Joko, dalam pengerjaan Light Rail Transit (LRT) sendiri setiap bahan bakunya berasal dari Sumsel, sedangkan pajak PPh yang dibayarkan ke Jakarta mengingat kantor pusat seperti Waskita Karya berada di Jakarta. Karena itu, pihaknya akan mencari celah agar pajak tersebut di berikan kepada Sumsel.

Baca Juga :   Akhir Desember, 1 Oknum PNS di Dispenda Ditetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi

“Kami akan bahas lagi ini nantinya karena memang potensinya sangat besar, tentunya ini nanti akan diatur dalam sebuah kebijakan,” terangnya.

Dirinya juga berharap kondisi perekonomian di Sumsel baik, karena ini juga mempengaruhi kondisi keuangan daerah. “Salah satu sumber kita kan seperti minyak, karet dan lain sebagainya, tentunya jika harga jualnya menurun tentunya berpengaruh kepada kondisi perekonomian di Sumsel,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Ekowati Retnaningsih mengakui memang saat ini banyak potensi pendapatan yang belum tergarap dengan baik salah satunya PKB. Pasalnya, dari hasil PKB yang berhasil diraih masih berbeda 50 persen dari total jumlah kendaraan yang ada di Sumsel.

Baca Juga :   Dewan Pers Sambut Baik Munas JMSI I

“Tapi kami belum tahu selisih 50 persen ini apakah memang kendaraan aktif atau tidak beroperasi lagi. Karena itu nantinya akan di validasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Dirinya juga memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2018 mendatang akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 ini. “Kami optimis target PAD ini tentunya akan tercapai, karena itu kami tengah mencari strateginya,” singkatnya. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pemkot Palembang dan Bank Mandiri Bahas Parkir Non Tunai

Palembang, KoranSN Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri tengah …