27 Raperda 2018 Akan Dibahas DPRD OI

Amir Hamzah saat menyerahkan Raperda. (foto-herman/koransn.com)

SEDIKITNYA 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2018 ini akan di bahas dan digodok DPRD Ogan Ilir (OI). Hal tersebut tertuang di Rapat Paripurna ke I Tahun sidang 2018 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Paripurna yang membahas 20 Raperda usulan Eksekutif dan 7 Raperda usulan Legislatif ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak didampingi Wakil Ketua I Ahmad Syafei dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemkab OI, H.Herman SH.

Wakil ketua Badan Pembentukan Perda, Amir Hamzah mengaku, penyampaian dan penetapan Raperda ini berdasarkan program yang tersusun dan terencana.

“Semua anggota yang mewakili fraksi-fraksi di DPRD OI telah melakukan studi banding dan disusun sesuai dengan skala prioritas, diputuskan ada 27 Raperda yang akan fibahas pada tahun ini,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD OI, H Endang PU Ishak akhirnya menetapkan program pembentukan Perda ini menjadi keputusan DPRD OI setelah mendapat persetujuam dari seluruh anggota yang hadir saat itu.

Baca Juga :   Progres Pembangunan IPAL Sei Selayur Capai 93 Persen

Adapun 27 Raperda yang telah disepakati antara lain, 1. Pengurangan resiko bencana, 2. Perubahan Perda No.16 Tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, 3. Perubahan Perda No.5 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Limba Bahan Berbahaya dab Beracun (LB3).

Pimpinan sidang rapat paripurna ke I tahun sidang 2018 saat memaparkan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Selanjutnya yang ke 4. Perubahan Perda No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), 5. Perubahan Perda No.33 Tahun 2005 tentang hewan ternak berkaki empat, 6. Perubahan keempat Perda No.19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Umum, 7. Perubahan kedua Perda No.20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, 8. Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian dan Tata Tertib BPD.

Perda yang ke 9. Penyaluran dana permodalan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalyi pinjaman modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, 10. Perubahan kedua Perda No. 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Baca Juga :   SM-CR Klaim Syarat Dukungan Parpol Terpenuhi

Selanjutnya, yang ke 11. Laporan pertanggungjawaban APBD 2017, 12. Perubahan Perda No.9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021, 13. Perubahan APBD Tahun anggaran 2018. 14. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika, 15. Pembenukan Baznas, 16. Perubahan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Untuk yang ke 17. Perubahan Perda No.28 Tahun 2006 tentang PDAM, 18. APBD Tahun anggaran 2019, 19. Perda CCTV dan IT ditempat keramaian, 20. Perubahan Perda No.8 Tahun 2005 Tentang Lambang Daerah, 21. Perubahan Perda No.9 Tahun 2006 Tentang Kecamatan, 22. Pengembangan Industri, 23. Pembentukan Desa, 24. Perlindungan anak dan perempuan, 25. Perlindungam Tenaga Kerja, 26. Pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya.

Perda yang Terakhir 27. Perubahan Perda No.12 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungam Perusahaan. (man)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Sumsel Jadi Narasumber di Polda Sumsel

Palembang, KoranSN Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sumsel, Nursyiah menjadi narasumber pada kegiatan Peniadaan/Kekerasan …

error: Content is protected !!