33 Ribu Warga Miskin di Banyuasin Terima Dana PKH





Penyerahan dana bantuan PKH tahap II tahun 2018. (Foto-Siryanto/Koransn)

Banyuasin, KoranSN

Sebanyak 33.003 Masyarakat miskin di Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan PKH tahap II tahun 2018 yang disalurkan pada bulan Mei 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana ini digunakan untuk membantu keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak, balita, ibu hamil, bufas, biaya pengobatan lansia dan disabilitas.

Koordinator PKH Kementerian Sosial Kabupaten Banyuasin, Deni Henata menjelaskan, saat ini dana bantuan PKH tahap II tahun 2018 mulai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bantuan tersebut disalurkan 4 kali dalam setahun.

“Penyaluran bantuan dilakukan 4 kali dalam setahun. Tahap I berjumlah Rp 500.000 yang disalurkan pada bulan Februari, Tahap II berjumlah Rp 500.000 yang disalurkan pada bulan Mei, tahap III berjumlah Rp 500.000 yang disalurkan pada bulan Agustus, dan tahap IV berjumlah Rp 390.000 yang disalurkan pada bulan November, hingga total tiap rumah tangga mendapatkan bantuan Rp. 1.890.000 dalam setahun,” jelas Deni, Selasa (5/6/2018).

Baca Juga :   Satgas Penanggulangan Bencana Ikuti Pendidikan dan Pelatihan

Dikatakan Deni, jumlah peserta PKH untuk Kabupaten Banyuasin tahap II tahun 2018 berjumlah 33.003 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau KK, dengan jumlah saluran dana sebesar Rp. 16.501.500.000. Dana ini bukan petugas PKH yang menyalurkannya, tapi langsung ditransfer dari pusat ke rekening peserta PKH melalui Bank BRI.

“Program PKH adalah program nasional atau program Pemerintah yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuasin, hal ini berdasarkan data BPS akhir tahun 2017 yang lalu,” tutur dia.

Penyaluran dana bantuan PKH ini jelas Deni, tidak dilakukan secara tunai akan tetapi dilakukan secara non tunai melalui lembaga bayar, yakni mitra bank penyalur, dalam hal ini di Kabupaten Banyuasin adalah Bank BRI.

Deni juga mengharapkan jika ada permasalahan-permasalahan dilapangan terkait KKS yang hilang, saldo kosong, dan akses pengambilan bantuan yang sulit karena informasi dan geografis yang sulit, agar segera dikordinasikan kepada Petugas yang dalam hal ini adalah Pendamping Sosial PKH yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Baca Juga :   Walikota Cek Pos Pemantau Gunung Dempo

Ia mengatakan, peran Pendamping Sosial PKH sangat besar dalam pelaksanaan PKH di lapangan, baik dalam hal menyampaikan informasi tentang program, sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah setempat maupun pihak terkait, membina, mengedukasi, mengadvokasi juga membantu masyarakat miskin dalam memperjuangkan harkat dan martabat keluarga KPM.

Selain itu juga masalah pertemuan kelompok, memutakhirkan data KPM, hingga mengurus dan mendampingi penyaluran dana peserta PKH. Pendamping Sosial PKH dilarang mengambil, mengutip atau berbuat yang merugikan KPM, juga kalau ada pihak luar, oknum pemerintah desa atau kecamatan yang mengutip atau ngambil pungutan ke warga peserta PKH, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Ini adalah tahun ke 8 kiprah PKH di Kabupaten Banyuasin semenjak awal tahun 2011 masuk ke Banyuasin. Kami berharap juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk support dan mendukung pelaksanaan PKH baik dari tingkat Kabupaten hingga ke Kelurahan/ Desa,” pungkas Deni. (sir)







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Lubuklinggau Juara 1 Lomba Kreasi Jingle Galeri Pelangi

Surakarta, KoranSN Mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Tim Kota Lubuklinggau raih juara pertama pada Lomba Kreasi …

error: Content is protected !!