4 Pimpinan DPRD Muba Non Aktif Hadapi Dakwaan Jaksa

empat-piminan-dprd-muba
Empat Pimpinan DPRD Muba Non Aktif. FOTO-NET

Palembang, KoranSN

Hari ini Senin (7/3/2016) empat pimpinan DPRD Muba non aktif yang merupakan tersangka dugaan kasus suap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Muba tahun 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba tahun 2015, menghadapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas I A Palembang.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri SH MH kemarin mengatakan, adapun empat tersangka dugaan suap Muba yang hari ini disidangkan yakni;
Riamon Iskandar (Ketua DPRD Muba non aktif), Darwin AH, Islan Hanura dan Aidil Fitri (Tiga Wakil Ketua DPRD Muba non aktif).

“Keempat tersangka akan menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan. Dimana dalam perkara ini empat pimpinan DPRD Muba non aktif ini diduga sebagai pihak penerima uang suap. Dari itu keempatnya akan dipidana hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara,” tegas Irene.

Menurut Irene, bahkan dalam dakwaan Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan Lucianty yang telah dibacakan di persidangan sebelumnya, diduga empat pimpinan DPRD Muba non aktif ini meminta sejumlah uang kepada tersangka Pahri Azhari dan Lucianty agar DPRD Muba, dapat mengesahkan dan menyetujui LKPJ Kepala Daerah Muba dan APBD Muba tahun 2015.

“Permintaan uang ini berdasarkan hasil rapat internal pimpinan DPRD Muba saat itu yang menindaklanjuti LKPJ dan APBD yang diajukan Pahri. Bahkan hasil rapat internal tersebut ditunjuklah Bambang Kariyanto (terpidana) sebagai koordinator untuk menyampaikan permintaan uang senilai Rp 20 miliar dari 1 persen belanja modal APBD Muba. Kemudian, Bambang menyampaikan permintaan itu kepada Kepala DPPKAD Muba saat itu Syamsyudin Fei (terpidana) dan Kepala Bappeda Muba ketika itu, Faisyar (terpidana). Hingga permintaan uang sampai ke Pahri dan Lucianty, dikarenakan Lucianty keberatan dengan nominal yang diminta maka uang dugaan suap akhirnya menjadi Rp 17,5 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga :   Bawa Senpira, Pemuda di Lubuklinggau Dibekuk

Masih dikatakan Irene, dari total Rp 17,5 miliar uang yang diminta, baru sebagian diberikan Pahri dan Lucianty secara tiga tahap. Bahkan saat pemberian uang di tahap ketiga, aksi dugaan suap Muba ini tertangkap tangan oleh KPK di kediaman Bambang Kariyanto.

“Adapun tahapan uang yang diserahkan yakni, uang Down Payment (DP) atau uang muka dari jumlah uang permintaan Rp 17,5 miliar senilai Rp 2.650.000.000. Uang ini diduga dibagikan kepada 45 anggota DPRD Muba dengan rincian: 33 anggota DPRD masing-masing menerima Rp 50 juta, 8 Ketua Fraksi masing-masing menerima Rp 75 juta, dan 4 unsur pimpinan DPRD Muba saat itu masing-masing menerima Rp 100 juta,” ujarnya.

“Selain itu, untuk uang yang telah diserahkan yakni; uang senilai Rp 200 juta yang diminta saat akan dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan APBD. Uang ini diduga diterima empat tersangka (pimpinan DPRD Muba non aktif) dengan nominal masing-masing Rp 50 juta. Sedangkan untuk uang pemberian tahap ketiga, senilai Rp 2.560.000.000 belum sempat dibagikan karena tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK saat uang itu diserahkan di kediaman Bambang Kariyanto,” tambah Irene.

Dari itulah, lanjut Irene,  empat pimpinan DPRD Muba non aktif merupakan pihak penerima yang mana dalam UU Tipikor, hukuman pihak penerima uang suap ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan pihak pemberi.

Baca Juga :   Terdakwa Kasus Penganiayaan Divonis 4 Tahun Penjara

“Kalau pemberi ancamannya 5 tahun penjara, sedangkan untuk pihak penerima suap ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara,” tutupnya.

Diketahui dalam persidangan yang diketuai Mejelis Hakim Saiman SH MH, Kamis kemarin (3/3), Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan isteri Lucianty telah didakwa JPU KPK dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 5 ayat (1) huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU menilai Pahri dan Lucianty merupakan pihak pemberi uang suap agar LKPJ Kepala Daerah Muba tahun 2014 dan APBD Muba tahun 2015 disetujui dan disahkan oleh DPRD Muba.

“Dengan ini kami JPU menilai jika terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty diduga pihak pemberi uang suap dan keduanya diduga telah melakukan sesuatu dalam jabatannya agar DPRD Muba dapat mengesahkan LKPJ dan APBD. Hal ini tentunya bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelengara negara, oleh karena itu perbuatan kedua tersangka termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi yang hukuman pidananya mencapai 5 tahun penjara,” tandasnya. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Fitriyanti

Avatar

Lihat Juga

KPK Tahan Mantan Pejabat Kemenag Undang Sumantri

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/12/2020) menahan mantan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.