4 Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek Tugu Batas Palembang Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara





Keempat terdakwa tertunduk saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU Kejari Palembang. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi proyek pembangunan tugu perbatasan Kota Palembang, Senin (28/10/2019) dituntut Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Palembang dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Hal tersebut terungkap dalam persidangaan keempat terdakwa, yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas I A Palembang.
Adapun keempat terdakwa tersebut yakni; Khairul Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Kasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Pemkot Palembang, terdakwa M Ichsan Pahlevi serta Ahmat Thoha yang keduanya merupakan kontraktor, dan terdakwa Asmol Hakim selaku Konsultan Pengawas.

JPU Kejari Palembang, Hendy Tanjung saat membacakan tuntuan keempat terdakwa di persidangan mengungkapkan, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan serta keterangan para saksi ahli, maka pihaknya menilai perbuatan keempat terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi hingga menimbulkan kerguian negara.

“Oleh karena itu, kami JPU menuntut terdakwa Khairul Rizal, M Ichsan Pahlevi, Ahmat Thoha dan Asmol Hakim terbukti secara sah dan meyakini melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kami meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan putusan vonis kepada keempat terdakwa dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, serta mendenda masing-masing terdakwa Rp 50 juta atau diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan,” tegasnya.

Masih dikatakan Hendy, tuntutan kepada keempat terdakwa tersebut disusun pihaknya juga berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

“Adapun untuk hal yang memberatkan, yakni perbuatan keempat terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk hal yang meringankan, yaitu keempat terdakwa bersikap sopan selama persidangan, para terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara, serta keempat terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana,” paparnya.

Untuk itulah lanjut Hendy, keempat terdakwa dalam dugaan kasus ini dituntut pihaknya dengan hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan penjara.

“Kami harapkan kepada Majelis Hakim nantinya dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan ini,” tutupnya.

Baca Juga :   Belasan Ribu Ekstasi dan 2 Kilo Sabu Gagal Beredar

Usai mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH didampingi Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH dan Junaida SH MH meminta tanggapan kepada para terdakwa, apakah akan mengajukan langkah hukum yakni pembelaan (pledoi).

“Silahkan keempat terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya terkait tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU di persidangan,” ungkap Ketua Majelis Hakim.

Kemudian keempat terdakwa melalui kuasa hukumannya menyatakan akan mengajukan pledoi pada persidangan berikutnya. Setelah mendengarkan keterangan dari kuasa hukum para terdakwa, selanjutnya Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH menutup sidang dan akan kembali membuka persidangan pada Senin 4 November 2019.

“Dengan ini sidang kami tutup dan akan kembali dibukan pada Senin depan, dengan agenda pembelaan atau pledoi keempat terdakwa,” ujar Ketua Majelis Hakim sembari mengetuk palu menutup persidangan.

Pantauan di lapangan, dalam sidang tersebut JPU membacakan satu-persatu surat tunututan keempat terdakwa. Hal ini dikarenakan berkas perkara terdakwa Khairul Rizal, M Ichsan Pahlevi, Ahmat Thoha dan Asmol Hakim berada dalam berkas terpisah. Meskipun demikian dalam persidangaan, keempat terdakwa dihadirkan secara bersamaan.

Bahkan disaat JPU membacakan tuntutan, terlihat ketegangan dari keempat terdakwa yang saat itu duduk berdampingan di kursi pesakitan. Para terdakwa juga kerap menunduk dan sesekali menatap ke arah meja Majelis Hakim.

Selain itu, di ruang persidangan tampak hadir mantan Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang, Ana Heryana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Palembang. Ana terlihat duduk di bangku pengunjung sidang di bagian depan.

Selama jalannya sidang, Ana yang dalam dugaan kasus ini pernah dihadirkan JPU dalam persidangan sebagai saksi, terlihat ikut tegang ketika JPU membacakan tuntutan untuk keempat terdakwa.

Ketika diwawancarai usai persidangan, mantan Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang, Ana Heryana mengaku jika dirinya tegang saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU untuk keempat terdakwa.

“Tegang lah, kan belum pernah (dengar tuntutan),” ujarnya.

Baca Juga :   Kejati Sumsel Terus Usut Perkara Tersangka Mukti dan Ahmad Nasuhi

Sedangkan saat disingung sejumlah wartawan terkait tanggapannya terhadap tuntutan JPU kepada keempat terdakwa? Ana tampak enggan menjawab pertanyaan tersebut.

“Saya hadir di sidang ini hanya untuk ngikuti saja, ya kalau terkait tuntutan jika sudah dituntut ya sudah,” ujarnya sembari berjalan meninggalkan ruang sidang.

Diberitakan sebelumnya, pada persidangan keempat terdakwa yakni; Khairul Rizal, M Ichsan Pahlevi, Ahmat Thoha dan Asmol Hakim telah didakwa Tim Jaksa Penutut Umum Kejari Palembang dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polresta Palembang hingga akhirnya, Rabu (17/6/2019) keempatnya saat itu dilimpahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polresta Palembang ke Jaksa Kejari Palembang.

Usai diserahkan ke jaksa, keempatnya dijebloskan Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang ke penjara Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pakjo Palembang.

Menindaklanjuti pelipahan tersebut, Senin (29/7/2019) Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Bukan hanya itu, di hari yang sama Jaksa Pidana Khusus Kejari Palembang juga melakukan penyitaan uang kerugian negara dalam dugaan kasus ini. Adapun jumlah uang yang disita, yakni sebesar Rp 505.923.660,08.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palembang, Andi Andri Utama saat itu mengatakan, uang senilai Rp 505.923.660,08 yang diserahkan oleh istri keempat tersangka tersebut merupakan total kerugian negara dalam dugaan kasus pembangunan tugu perbatasan di Jakabaring.

“Uang tersebut dikumpulkan keempat tersangka dengan patungan, yang kemudian diserahkan oleh masing-masing istri keempat tersangka kepada kami selaku Jaksa Kejari Palembang untuk diserahkan ke kas negara. Terkait pengembalian kerugian negara tersebut, tentunya tidak menghapus perbuataan pidana dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh para tersangka,” tegas Andi saat itu. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Penganggaran dan Pencairan Dana Hibah Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Palembang, KoranSN Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.