41 Anggota DPRD Malang Ditahan KPK, Mendagri Keluarkan 3 Diskresi







Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan tiga kebijakan diskresi melalui Peraturan Mendagri, menyikapi ditahannya 41 anggota DPRD Kota Malang karena menjadi tersangka kasus suap.

Kebijakan diambil untuk membuat proses pemerintahan di kota yang terletak di Jawa Timur itu bisa berjalan.

“Saya mengambil kebijakan diskresi lewat Permendagri supaya jangan sampai pemerintahan terganggu,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Adapun, diskresi pertama mencakup pelibatan Gubernur Jawa Timur sebagai pihak yang memfasilitasi proses perumusan kebijakan di Malang. Hal itu dilakukan karena pemerintah provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Kami minta kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi kalau ada pembahasan permasalahan kebijakan daerah yang harusnya dibahas bersama DPRD, tapi tidak memenuhi kuorum,” ujar Tjahjo.

Sementara, diskresi kedua mencakup diizinkannya pemerintah daerah di sana membuat peraturan wali kota, saat pembuatan peraturan daerah (Perda) tidak dimungkinkan, karena proses legislatif di DPRD Kota Malang tidak bisa dilakukan.

“Kalau ada kebijakan yang harus dibuat lewat Perda dengan DPRD tidak harus (dilakukan), bisa melalui peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur,” ujar Tjahjo.

Baca Juga :   Danrem 043/Gatam Pimpin Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2017

Terakhir, menurut Tjahjo, pemerintah pusat mendesak partai-partai politik di Malang untuk segera melakukan mekanisme penggantian antar waktu (PAW) sehingga kekosongan 41 kursi di DPRD Kota Malang bisa segera terisi.

“Walaupun bukan kewenangan penuh daripada pemerintah, kami hanya bisa mengimbau kepada partai-partai politik untuk segera melakukan PAW,” ujar Tjahjo. (viva.co.id)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual 2024, Kanwil Kemenkumham Sumsel Hadiri Forum Indikasi Geografis Nasional

Jakarta, KoranSN Mewakili Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati …

error: Content is protected !!