5 Bulan Tak Gajian, Guru Honor Mura Ngadu ke DPRD Sumsel

Puluhan guru honorer Musi Rawas saat mengadukan nasibnya ke DPRD Sumsel. (foto/Anton Wijaya)

Palembang, KoranSN

Perpindahan status guru SMA/SMK sederajat kabupaten/kota ke provinsi, terus menuai masalah. Kali ini, sebanyak 47 guru honor yang mengatasnamakan Forum Tenaga Kerja Sukarela Guru Terdaftar (TKSGT) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumsel, karena lima bulan atau terhitung sejak Januari 2017 hingga sekarang belum menerima gaji.

Puluhan guru honorer tersebut, diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani dan M Yansuri didampingi anggota DPRD Sumsel dari Dapil Mura dan Muratara, diantaranya Hasbi Asidiki, Aslam Mahrom, H Solehan Ismail dan anggota Komisi V DPRD Sumsel Mardiansyah, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (2/5/2017).

Dalam kesempatan itu, Ketua TKSGT Mura, Asgafar mengungkapkan, ada 96 guru honor SMA/SMK yang diangkat kepala sekolah sebelum SMA/SMK dialihkan kewenangannya ke Provinsi yang belum gajian dari Januari 2017 hingga saat ini.

Baca Juga :   Kementan Bangunkan 500.000 Ha Lahan Tidur Sumsel

“Alasan gaji belum dibayar karena SK belum diterbitkan oleh provinsi, selama ini dikeluarkan oleh bupati dan masa habis SK kami itu 31 Desember 2016. Artinya, dari Januari 2017 hingga kini belum ada kejelasan, apa kami ini dialihkan atau tidak, yang jelas kami kesini menuntut status kami biar jelas, dan gaji kami dibayarkan,” ungkap Asgafar.

Saat ini katanya, puluhan guru honor Mura menunggu kejelasan status. “Kalau SK kami keluar tentu gaji kami juga keluar, makanya kami ingin status kami segera ditetapkan dengan SK Gubernur, dan segera bayar gaji kami,” tukas Asgafar.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani akan segera memanggil dinas pendidikan dan pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut. Menurutnya, permasalahan guru honor bukan hanya terjadi di Mura, tetapi juga di kabupaten/kota lainnya di Sumsel.

Baca Juga :   Herman Deru Instruksikan Bupati/Walikota Standby di Daerah

“Kita putuskan rapat koordinasi dengan Diknas dan pihak terkait besok (3/5), setelah itu, apakah DPRD membuat rekomendasi atau apa kita lihat, yang penting permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut,” tukasnya.

Nopran mengaku, sebelumnya DPRD Sumsel meminta Diknas Sumsel menuntaskan permasalahan gaji guru yang tertunda di Sumsel. Ia juga mendesak permasalahan ini diprioritaskan.

“Saya juga bingung. Kemarin katanya ada berkas yang belum selesai. Lalu dijawab lagi masih proses, lah sekarang belum juga tuntas,” ujar Politisi Partai Gerindra ini. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Pengurus Baznas Harus Mampu Jaga Kepercayaan Muzakki

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel, H Herman Deru secara resmi melantik Pengurus Badan Amil Zakat Nasional …