9 Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pendapat Akhir





Pimpinan DPRD Sumsel dan Sekda Sumsel saat mengikuti rapat paripurna. (foto-ist)

SEMBILAN Fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pendapat akhirnya terkait laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Sumsel tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel LX (60) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (5/7/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel M. Yansuri dan Chairul S Matdiah serta Ketua DPRD Sumsel M. Aliandra Gantada ini, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan tamu undangan lainnya.

Sembilan fraksi di DPRD Sumsel menyampaikan pendapat akhirnya melalui melalui juru bicar masing-masing, yakni dari Fraksi PDIP H.A Syarnubi SP MM, Fraksi Partai Demokrat H. Surip Januarto SS MM, Fraksi Partai Golkar Lindawati Syaropi SH MM, Fraksi Partai Gerindra Drs H Solehan Ismail, Fraksi PAN Rusdi Tahar SE, Fraksi PKB Nanto SE Ak, Fraksi Hanura Iwan Hermawan ST, Fraksi Nasdem H Ardhani Awam SH dan dari Fraksi PKS Ridwan SE.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya H.A Syarnubi SP MM mengatakan, Fraksi PDIP memahami bahwa sejatinya negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat komponen utama, yaitu pertama, komponen lembaga-lembaga negara, kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (citizen), ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya, keempat, komponen Kebijakan Publik.

Sementara juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Rusdi Tahar SE mengatakan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat mengapresiasi penjelasan Gubernur tentang solusi kreatif yang dilakukan Pemprov Sumsel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi lainnya. “Ke depan, kami berharap selalu ada terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, tanpa harus memberatkan wajib pajak,” ujarnya.

Baca Juga :   Tutup Produksi 2023, PT Pusri Palembang Capai Produksi Pupuk 2.337.400 Ton

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui Lindawati Syarofi mendukung komitmen Pemprov untuk meneruskan program sekolah gratis, tetapi hendaknya didukung dengan anggaran. “Untuk masalah infrastruktur Fraksi Golkar meminta gubernur melakukan evaluasi terhadap OPD terkait kemampuan dalam menyerap anggaran,” katanya.

Setelah masing-masing juru bicara menyampaikan pendapat akhirnya, pimpinan rapat, Kartika Sandra Desi mengscoor sidang, dan akan dilanjutkan pada rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (8/7/2019). (awj/adv)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Neoringhati Pimpin Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Sumsel ke-78

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (15/5/2024) menggelar Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Provinsi Sumatera …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!