Abdul Kadir: Banyak Masyarakat Belum Tahu Perbedaan PIP dan KIP

Muratara, KoranSN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Muratara menjelaskan, perbedaan antara Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kepala Disdik Kabupaten Muratara, Ratnawati melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Abdul Kadir menjelaskan, PIP adalah program yang datanya murni diusulkan oleh pihak sekolah melalui data depodik ke Kementrian Pendidikan RI, berdasarkan tingkat penghasilan orang tua dan pekerjaan orang tua.

Sedangkan KIP adalah program pemerintah untuk anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Program ini diusulkan oleh pemerintah desa melalui dinas sosial (Dinsos).

Setelah KIP dikeluarkan oleh Dinsos, maka anak-anak atau orang tuanya harus segera melaporkan KIP tersebut ke pihak sekolah kemudian operator sekolah hanya memasukan nomor kartu KIP pada data anak tersebut pada dapodik untuk dilaporkan ke kementrian pendidikan.

“Intinya, kalau KIP itu kartunya diusulkan dari data Desa melalui Dinsos, sedangkan PIP itu langsung diusulkan dari pihak sekolah masing masing. Setelah namanya terdaftar melalui depodik maka datanya akan keluar serentak, baik PIP maupun KIP,” kata Abdul Kadir, Rabu (20/2/2019).

Dijelaskannya, sekarang ini banyak masyarakat beranggapan jika PIP dan KIP itu sama, padahal antara PIP dan KIP itu sangat jauh sekali perbedaannya walaupun program itu untuk anak anak dari keluarga yang kurang mampu.

“Kalau anak kita dapat kartu PIP, tanpa kita laporkan ke pihak sekolah dananya pasti akan keluar. Karna kartu PIP itu dari pihak sekolah yang mengusulkannya, secara otomatis data depodiknya sudah ada dikementrian. Tetapi untuk kartu KIP tidak seperti itu, karna kalau kartu KIP kita harus melapor ke pihak sekolah terlebih dahulu supaya operator sekolah memasukkan datanya ke depodik. Jika kartu KIP ini tidak dilaporkan ke pihak sekolah, maka dananya tidak akan pernah keluar. Bagaimana mau keluar dananya kalau data kartu KIP nya saja tidak ada di depodik, sedangkan dasar orang mengeluarkan dana itu berdasarkan dari data depodik,” jelasnya.

Mengapa KIP itu ada yang tidak bisa dicairkan, menurut Abdul Kadir, KIP tidak bisa dicairkan itu kemungkinan ada kesalahan data pada kartu KIP yang tidak sama dengan data disekolah pada saat penerimaan siswa baru.

“Data di kartu KIP dengan kartu keluarga (KK) mungkin ada kekeliruan pada saat diusulkan dari desa atau datanya tidak valid,” ungkapnya.

Lanjut Kadir, sistem pencairan KIP dan PIP hanya satu pintu yakni sama sama dari kementrian pendidikan yang datanya dikirim oleh kementrian ke Disdik.

“Disdik mengeluarkan prin out data tersebut kemudian diberikan ke sekolah sekolah penerima KIP dan PIP untuk diusulkan pencairannya lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI),” terangnya.

Ia berharap kepada Wali Murid jika mendapatkan KIP harus segera melapor ke pihak sekolah agar data tersebut dimasukkan ke data depodik sekolah.

“Kalau tidak dilaporkan, pihak sekolah tidak mengetahuinya jika anak kita mendapatkan bantuan KIP tersebut,” pungkasnya. (snd)