Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam Bantah Terima Jatah Uang

Sidang Tipikor- Ketua Banyuasin DPRD Banyuasin Agus Salam turut dihadirkan KPK dalam persidangan OTT Banyuasin, Kamis (23/2). (Foto-Ferdinand/Koransn)

Palembang Koran,SN

Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam, Kamis (23/2/2017) membantah jika dirinya menerima jatah uang Rp 2 milar yang diduga diterima dari Merki Bakri serta uang Rp 1 miliar yang diduga diterima dari Bendahara Setda Banyuasin, M Bukhori yang ditemani Pandi Triawan alias Pandi (sopir Sekda).

Hal tersebut diungkapkan Agus Salam saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi terdakwa Bupati Banyuasin non aktif, Yan Anton Ferdian dalam sidang kasus OTT Banyuasin di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

Di persidangan, Agus Salam dengan tegas membantah semua pertanyaan yang diajukan JPU KPK saat mencecer pertanyaan terkait dugaan penerimaan uang Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar yang diduga diterima Agus Salam.

“Saya tidak pernah menerima uang itu,” kata Agus Salam dalam persidangan.

Mendengarkan keterangan Agus Salam membuat JPU KPK mengingatkan agar Agus Salam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan.

“Anda sudah disumpah. Jadi kami minta ada jujur. Sebab, kesaksian saudara kami catat,” tegas JPU KPK, Roy Riadi.

Seusai memberikan peringatan kepada saksi, selanjutnya JPU KPK kembali mengajukan pertanyaan hal yang sama kepada Agus Salam.

“Baru saja kami hadirkan saksi M Bukhori dan Pandi Triawan alias Pandi. Bahkan sebelumnya kami juga telah menghadirkan kesaksian dari saksi-saksi lainnya, diantaranya; Merki Bakri. Dalam persidangan, para saksi tersebut menyatakan jika diduga saksi Agus Salam menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar itu. Jadi, saya tanyakan kembali, apakah saksi menerima uang itu?,” tanya JPU KPK.

Baca Juga :   Penyelundupan 7 Ton Solar Illegal Digagalkan

Menjawab pertanyaan JPU KPK, Agus Salam masih tetap dengan keterangannya, jika ia tidak menerima uang-uang tersebut. “Saya tidak menerima uang itu,” ujarnya.

Kemudian, JPU KPK menanyakan terkait proses pembahasan APBD di DPRD. Dijelaskan Agus Salam, jika pembahasaan APBD dan LKPJ dilakukan setelah bupati mengajukan surat ke DPRD. Setelah itu dirinya selaku Ketua DPRD meminta Sekwan mengagendakan rapat pembahasan yang selanjutnya barulah dilakukan sidang paripurna.

“Kalau untuk pembahasaan APBD itu dilakukan oleh badan anggaran yang beranggotakan 21 anggota dewan dan pimpinan DPRD bersama bupati serta tim anggaran Pemkab Banyuasin. Setelah dibahas, barulah dilakukan paripurna hingga akhirnya APBD disyahkan setelah Pimpinan DPRD dan bupati menandatangi pengesahan APBD,” terang Agus Salam.

Disinggung siapa saja unsur pimpinan DPRD Banyuain saat ini? Agus Salam menjawab, jika di DPRD Banyuasin terdapat 45 anggota dewan yang diantaranya pimpinan DPRD.

“Kalau untuk pimpinan DPRD Banyuasin, terdiri dari; saya selaku Ketua DPRD, sedangkan wakilnya yakni; Askolani, Heryadi dan M Soleh,” jawabnya.

Lalu JPU kembali mengajukan pertanyaan, apabila salah satu unsur pimpinan ada yang tidak menandatangi persetujuan APBD, apakah APBD dapat disahkan? Menjawab pertanyaan JPU KPK, Agus Salam terdiam sejenak, kemudian Agus Salam mengungkapkan jika hal tersebut tak pernah terjadi di Banyuasin.

“Kalaupun ada, tentunya akan kami laporkan ke bupati dan gubernur,” jelas Agus Salam.

Usai JPU KPK memngajukan pertanyaan, kini giliran Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum terdakwa Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin) mengajukan pertanyaan ke Agus Salam terkait dugaan penerimaan uang Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar yang diduga diterima Agus Salam. Atas pertanyaan tersebut, Agus Salam tampak keberatan hingga keduanya sempat terjadi perdebatan.

Baca Juga :   Bawaslu Kepri Libatkan KPK Cegah Gratifikasi Pilkada

“Saya hadir di sini hanya menjadi saksi Yan Anton dan saya tidak pernah menerima uang itu,” ujar Agus Salam.

Mendengar pertanyaan tersebut, Alamsyah Hanafiah meminta Mejelis Hakim agar mengkonfrontir saksi Agus Salam dengan saksi lainnya.

“Usul yang mulia Majelis Hakim, dalam persidangan nanti kami minta agar saksi yang mengetahui pemberian uang ke Agus Salam dapat dihadirkan dalam persidangan ini untuk kita konfrontir dengan Agus Salam. Ini dilakukan, agar semuanya terang-benerang,” ungkap Alamsyah Hanafiah kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengarkan keterangan semua saksi dan usulan yang diajukan oleh kuasa hukum, Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH, menunda sidang hingga minggu depan.

Terpisah, JPU KPK Roy Riadi mengutarakan, terkait keterangan Agus Salam dalam persidangan yang berbeda dengan keterangan saksi maka pihaknya selaku JPU KPK masih menunggu keputusan dari hakim untuk melakukan konfrontir berdasarkan permintaan dari Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum dari Umar Usman.

“Dalam sidang Alamsyah Hanafiah kan telah meminta agar keterangran saksi Agus Salam di konfrontir. Jadi kita masih tunggu keputusan Mejelis Hakim. Terkait apakah keterangan Agus Salam ini merupakan keterangan palsu itu juga perlu dilakukan kajian terlebih dahulu,” pungkas Roy. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait pengadaan dan pemasangan …